judicial review

Judicial Review Dinilai Langkah Terbaik Selesaikan Polemik Revisi UU KPK

KONFRONTASI -  Sekretaris Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPMU) Pattimura, Sri Rizky Keya menyebutkan, langkah terbaik untuk menyelesaikan polemik revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah dengan cara melakukan Judicial Review terhadap pasal-pasal yang dianggap melemahkan KPK.

Soal Perppu KPK, PDIP: Judicial Review Hindari Tarik Menarik Kepentingan Politik

KONFRONTASI -  Pro-kontra seputar perlu tidaknya Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atas Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK) terus bergulir. Partai politik yang tergabung dalam barisan koalisi pendukung pemerintah tetap berpandangan presiden tidak perlu menerbitkan Perppu tersebut.

Ajukan Judicial Review ke MA Soal PKPU, Rachmawati Melawan Ketua KPU

KONFRONTASI -   Putri Presiden ke-1 RI Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri mengajukan gugatan uji materi terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Pasal 3 Nomor 5 Tahun 2019 ke Mahkamah Agung (MA), Senin (13/5/2019).

Rachmawati bersama Asril Tanjung yang menjabat sebagai anggota Komisi I DPR dibantu oleh kelompok pengacara Tim IX resmi mengajukan judicial review ke MA dengan nomor 44/djmt.5/hum/5/2019. Menurutnya PKPU Pasal 3 Nomor 5 Tahun 2019 itu telah cacat hukum.

Mendagri Persilahkan DPR Ajukan Judicial Review RUU Pilkada ke MK

KONFRONTASI - Pembahasan Rancangan Undang-undang Pilkada di Panja DPR telah usai. Draf RUU akan dibahas kembali di paripurna pada Kamis (2/6).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyadari adanya keinginan beberapa fraksi di parlemen agar anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri di Pilkada tidak perlu mundur dari jabatannya. Pemerintah menghargai perbedaan pendapat tersebut.

Judicial Review Tak Halangi Pemberlakuan UU Pilkada

KONFRONTASI-Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dodi Riadmadji, menegaskan, Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berlaku menjadi undang-undang, setelah paripurna DPR RI mengesahkannya.

Meski sejumlah pihak menyatakan segera mengajukan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi (MK), pilkada yang dijadwalkan berlangsung Februari dan Mei 2015, tetap menggunakan UU Pilkada baru. Artinya, langkah judicial review tidak akan menghalangi pemberlakuan sebuah undang-undang.