28 February 2020

Jubir Jokowi

Jubir Jokowi Pastikan Tak Ada Pasal Amnesti di RUU KKR

KONFRONTASI -   Juru bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman, mengatakan pasal terkait amnesti bagi pelaku pelanggar hak asasi manusia dihapus dalam Rancangan Undang-Undang tentang Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR).

"Akan dipisahkan. Jadi tidak ada rehabilitasi, kemudian juga reparasi. Itu tidak dikaitkan dengan amnesti," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 5 Desember 2019.

Anis Baswedan, Mengutip Pernyataan Pun Salah

KONFRONTASI - Sebagai salah satu anggota Tim Transisi, Anis Baswedan mengeluarkan pernyataan yang banyak dikutip berbagai media. Anis menyatakan bahwa RUU APBN 2015 terlalu banyak mengalokasikan anggaran untuk biaya perjalanan dinas, karena itu perlu untuk dikurangi. Sebagai contoh, APBN 2013 mengalokasikan Rp32 triliun untuk perjalanan dinas, naik 10 kali lipat dari anggaran 2012 yang Rp2,9 triliun.