Jokowi

PKS: Investasi Miras Kontradiktif dengan Keinginan Jokowi Bangun SDM Unggul

Politikus Partai Kesejahteraan Sosial (PKS), Mardani Ali Sera, meminta kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menerbitkan Peraturan Presiden mengenai izin investasi minuman keras (miras) dibatalkan.

"Ini menyedihkan. Kian kontradiktif dengan keinginan membangun SDM yang digaungkan pak Jokowi. Dampak miras jauh lebih banyak mudharat (keburukannya) ketimbang manfaatnya," jelas Mardani dilansir CNNIndonesia.com, Sabtu (27/2).

Akademisi FH-UI : Demokrasi (era Jokowi) Masih Feodal, Jangan Heran Anak Mantu ( Jokowi) pun pakai Kesempatan

KONFRONTASI- Pakar hukum tata negara/akademisi FH-UI  Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie menyambut baik wacana revisi Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Keputusan tersebut dianggap sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia yang sedang terpuruk. Namun tidak cukup hanya UU ITE, masih banyak faktor lain yang mempengaruhi kemunduran sistem demokrasi kita. Budaya demokrasi feodal masih jadi batu ganjalan.

Rizal Ramli: Indonesia kini hanya follower Beijing. Setelah si "Itu", Kita Akan Ubah RI Nomor Satu di ASEAN

KONFRONTASI- Tokoh nasional yang juga Ekonom Senior Dr. Rizal Ramli (RR) menyebut, dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar, seharusnya bisa membuat Indonesia menjadi pemimpin negara kawasan Asia Tenggara atau ASEAN.

Berdasarkan data tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia mencapai 270 juta jiwa.

Selain penduduk, luas wilayah Indonesia juga membentang dengan beragam sumder daya baik hayati dan mineral.

THE CROWNED CLOWN

THE CROWNED CLOWN

By Danke Soe Priatna

Sang Badut kembali tertawa, Tanganya berulang kali meraih dan melempar bingkisan bingkisan yang sudah dipersiapkan ke tengah kerumunan. 

Tawanya bertambah lebar, Saat melihat rakyat berdesakan dan berhimpitan berebut saweran yang ia lemparkan.

Kerumunan??
Bukan ! 
Kerumunan itu hanya istilah yg bisa diterapkan buat rakyat oposan.
Buat rakyat jelata yang tidak punya kuasa. 
Buat mereka yang tidak bermahkota.

SBY Sebut Jokowi Lebih Punya Integritas Ketimbang Moeldoko

KONFRONTASI-Presiden Joko Widodo tidak tahu menahu gerakan Kepala Staf Presiden Moeldoko pada Partai Demokrat.

Begitu dikatakan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam keterangannya, Rabu (24/2).

Nama Moeldoko disebut-sebut sebagai motor penggerak upaya kudeta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari jabatan ketua umum Partai Demokrat.

"Saya sangat yakin bahwa yang dilakukan Moeldoko, adalah di luar pengetahuan Presiden Jokowi," ujar SBY.

Kehadiran Jokowi Picu Kerumunan, Pemkab Sikka Segera Gelar Tracing

KONFRONTASI-Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, Fransiskus Roberto Diogo menegaskan segera mengambil langkah-langkah dengan melakukan contact tracing terhadap kerumunan massa yang terjadi saat kunjungan Presiden Joko Widodo di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur Selasa (23/2).

Potensi Retak Koalisi Jokowi Buntut Polemik Revisi UU Pemilu

KONFRONTASI -    Perpecahan partai koalisi pemerintah pada periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) diprediksi bakal terjadi. Pecah kongsi partai pendukung sesuatu yang tak terhindarkan memasuki tahun kedua sebuah pemerintahan.

Perbedaan sikap antara partai koalisi pendukung Jokowi sudah terlihat dalam rencana revisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Pages