15 December 2019

Jokowi

Tolak Terbitkan Perppu, Jokowi Dinilai Memang Mau Lemahkan KPK

KONFRONTASI -   Penolakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk terbitkan Perppu KPK merupakan salah satu langkah untuk memperlemah pemberantasan korupsi di Indonesia.Hal ini diungkapkan Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta, Minggu (3/10).

"Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Jokowi itu indikasi kuat bahwa Pak Jokowi tidak mendukung pemberantasan korupsi," kata Bivitri.

Pakar: Jokowi Salah Total Soal Perpu KPK dan Uji Materi di MK

KONFRONTASI -   Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menganggap Presiden Joko Widodo keliru mengenai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perpu KPK) dan proses uji materiil di Mahkamah Konstitusi (MK). "Perpu dan uji materi tidak ada hubungannya sama sekali karena ada di dua cabang kekuasaan yang berbeda, saya kira pemahamannya salah total," kata dia saat dihubungi, Sabtu, 2 November 2019.

Rizal Ramli: Visi Pak Jokowi Bisa Terwujud, Tapi Ke Mana Tim Ekonomi Kabinetnya?

KONFRONTASI- Sejak pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju pada (23/10), inovasi maupun kebijakan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi belum terlihat.

Jokowi ke Nadiem: Pak Mendikbud, Negara Kita Bukan Hanya Jakarta

KONFRONTASI -    Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan kepada Mendikbud Nadiem Makarim dalam rapat terbatas (ratas). Jokowi mengingatkan Indonesia ini bukan hanya soal DKI Jakarta.

Jokowi awalnya berbicara kepada para menterinya agar mendukung reformasi besar-besaran di dunia pendidikan dan kebudayaan dan juga di Kementerian Agama. Jokowi yakin para menterinya paham, apalagi Menko PMK Muhadjir Effendy, yang notabene menteri periode 2014-2019.

 

Jokowi Tunjuk Langsung Dewan Pengawas KPK, Tak Lewat Pansel

KONFRONTASI -   Presiden Joko Widodo akan menunjuk langsung orang yang akan mengisi jabatan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Jokowi tak akan membentuk panitia seleksi. "Untuk pertama kalinya tidak lewat pansel," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/11/2019) sore. UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK mengatur ketua dan anggota dewan pengawas dipilih oleh Presiden melalui panitia seleksi.

Jokowi Usul Ganti Istilah Radikalisme Jadi Manipulator Agama

KONFRONTASI -     Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya melakukan upaya serius untuk mencegah meluasnya gerakan yang kerap disebut radikalisme. Menurutnya, perlu pula membuat istilah baru guna mencegah penyebaran radikalisme dengan menerapkan label 'manipulator agama'.

Hal itu Jokowi sampaikan saat membuka rapat terbatas dengan topik Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, di Kantor Presiden, Kamis (31/10).

Rizal Ramli Sambut Baik Presiden Jokowi: Kalau Perlu Tambahin Manipulator Pancasila

KONFRONTASI- Tokoh nasional/ekonom terkemuka Dr. Rizal Ramli menyambut baik usulan Presiden Joko Widodo agar istilah radikalisme diganti menjadi manipulator agama.

"Bagus ini Pak @jokowi," kata ekonom senior ini dengan menyertakan emoticon jempol, di akun Twitter miliknya @RamliRizal, Kamis (31/10).

Hak Veto Menko Berpotensi Ciptakan 'Abuse of Power'

KONFRONTASI-Direktur Politik Hukum Wain Advisory Indonesia, Sulthan Muhammad Yus memandang, ide hak veto bagi Menteri Koordinator (Menko) menunjukkan adanya persoalan besar manajemen internal pemerintah.

"Perlu diketahui presiden adalah pimpinan kabinet, bukan Menko," kata Sulthan saat dihubungi SINDOnews, Rabu (30/10/2019).

Rizal Ramli: Kebebasan Akademik Fondasi Penting Kikis Pikiran Radikalisme

KONFRONTASI- Keresahan dan isu mengenai radikalisme terus muncul setelah susunan menteri di Kabinet Indonesia Maju diumumkan dan dilantik Presiden Joko Widodo.Tokoh nasional, DR Rizal Ramli menilai bahwa isu radikalisme yang didengungkan pemerintah bukan hal yang aneh. Menurutnya, isu ini akan terus dimainkan dalam setahun pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin.

Jokowi Resmi Naikkan Iuran BPJS Kesehatan 100 Persen

KONFRONTASI -  Presiden Joko Widodo resmi mengerek iuran BPJS Kesehatan untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja sebesar dua kali lipat dari sekarang. Kenaikan iuran berlaku awal 2020 mendatang.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang diteken Jokowi pada 24 Oktober 2019.

Pages