20 July 2018

Jokowi

Parpol Koalisi Tolak JK Jadi Cawapres Jokowi Lagi

KONFRONTASI- Jusuf Kalla (JK), berdasarkan UU Pemilu yang berlaku saat ini, tidak dimungkinkan maju kembali sebagai cawapres Jokowi, sedang digugat oleh Perindo di Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan atas Pasal 169 huruf n UU Pemilu itu diajukan Perindo agar JK bisa kembali maju ketiga kalinya di Pilpres 2019.

Berbeda sikap dengan Perindo, partai pengusung Jokowi lainnya, satu suara menolak usul JK kembali jadi cawapres Jokowi di 2019. PDIP, NasDem, Hanura, PPP, tetap berpegang dengan UU Pemilu bahwa JK tidak bisa maju kembali karena telah menduduki jabatan wapres sebanya dua kali. Parpol pendukung Jokowi berharap JK tak lagi mendampingi Jokowi. 

Sebagai pengusung utama Jokowi, PDIP menyebut uji materi yang diajukan Perindo serupa dengan gugatan yang diajukan kelompok masyarakat sebelumnya. Sehingga, menurut dia, gugatan Perindo tidak akan membuat MK berubah pikiran.

“Putusan MK yang lalu sebenarnya sudah jelas, MK menolak gugatan serupa,” kata Hendrawan melalui pesan singkat, Jumat (20/7).

Oleh karena itu, Hendrawan tak sepakat dengan upaya Perindo yang mendorong JK menjadi wapres kembali. Namun demikian, Hendrawan memastikan bahwa Jokowi sebagai capres akan memilih sosok cawapres yang kapasitasnya setara dengan JK.

“Jangan ditanya kalau sudah jelas. Jadi capres pasti memilih calon lain dengan atribut kualitas setara (dengan) JK,” ujar Wakil Ketua Fraksi PDIP itu.

Meski begitu, kata Hendrawan, PDIP menghormati upaya hukum yang dilakukan Perindo. 

Senada dengan PDIP, NasDem menyebut aturan di UU Pemilu sudah jelas. Ketua DPP NasDem Willy Aditya, meminta semua pihak menaati konstitusi dan tidak menabrak UU hanya untuk memuluskan langkah JK di Pilpres 2019. 

"Kalau NasDem taat pada konstitusi, itu asasnya NasDem. Politik kita, demokrasi, ini back to Rechtsstaat (negara hukum). Kemudian itu yang harus menjadi aturan main," ujar Willy kepada kumparan, Jumat (20/7).

Willy tidak sependapat dengan alasan Perindo bahwa JK dapat memberikan suasana kondusif jelang Pilpres. Apalagi, soal jaminan kemenangan jika JK menjadi cawapres Jokowi.
Menurut dia, tiap zaman memiliki tantangan masing-masing. Tantangan yang terjadi hari ini tentunya harus dijawab oleh Jokowi dengan memilih cawapres yang sesuai tapi tidak menabrak undang-undang.

"Kalau berandai-andai, ini menjaga kohesivitas. Sekalian saja berandai-andai, kenapa kita enggak panggil lagi Sukarno-Hatta untuk memimpin republik ini?" katanya heran.

Begitu juga dengan PPP, Wasekjen PPP Achmad Baidowi. Ia mengungkapkan, aturan yang termaktub di Pasal 7 UUD 1945 soal syarat pencalonan capres-cawapres sudah jelas. Pun, uji materi ini bertentangan dengan UUD 1945.

"Bukan masalah setuju atau tidak setuju. Tapi UUD tidak membolehkan. Soal gugatan diajukan ya biasa saja, tidak ada yang istimewa. Toh Pasal 7 UUD 1945 sudah jelas mengenai ketentuan jabatan presiden dan wapres," kata Achmad Baidowi ketika dihubungi, Jumat (20/7). 

PPP tidak mau berandai-andai apakah JK akan dipilih menjadi cawapres jika gugatan Perindo dikabulkan MK.  "Kami masih berpatokan pada ketentuan yang ada saat ini. Sekarang ini ikuti saja proses di MK," jelasnya. 

Tak jauh berbeda dengan parpol pendukung Jokowi lainnya, Hanura menilai sudah saatnya sosok cawapres Jokowi diisi oleh figur baru.

“Kita apresiasi kepada JK, tapi sudah waktunya muncul tokoh lain untuk mendampingi Jokowi,” kata Ketua Fraksi Hanura Inas Nasrullah melalui pesan singkat kepada kumparan, Jumat (20/7).

Menurut Inas, tidak ada kebuntuan dalam menentukan cawapres Jokowi. Upaya mendorong JK wapres kembali, kata Inas, memang dilakukan oleh orang-orang yang berambisi agar JK bisa menjadi wapres kembali. 

“Sebenarnya tidak ada kebuntuan dalam memilih kandidat cawapres Jokowi, tapi masih saja ada orang di sekitar JK yang sangat ambisius untuk menjadikan JK (sebagai) cawapres Jokowi, bahkan dengan cara menggugat aturan main,” tegas Inas.

“Yang dipertanyakan tujuan orang-orang tersebut, bisa saja ada udang di balik bakwan,” tandasnya.

Ngawur, Jika Orang yang Mampu Makan Dua Kali Sehari Tidak Lagi Dianggap Miskin

KONFRONTASI-Program pengentasan kemiskinan yang digalakkan pemerintahan Jokowi dianggap gagal, lantaran hanya mengukur status orang miskin dari kemampuan makan dua kali sehari.

Sekretaris Jenderal Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Dika Moehammad menuturkan, jika ukuran orang miskin hanya dari ketidakmampuan memenuhi makan dua kali sehari, maka program-program pengentasan kemiskinan diyakini sudah salah sasaran dan menimbulkan kegagalan.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah menyampaikan bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia berkurang.

Bicara di Hadapan Jokowi, Said Aqil: 14 Paket Ekonomi Sudah Digulirkan, Tapi Keadaan Tetangga Saya Tak Berubah

KONFRONTASI-Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj bicara soal kemiskinan di depan Presiden Joko Widodo saat acara Musyawarah Nasional VI Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII).

Satir Zaman Now - Lucunya Kabinet Jokowi

KONFRONTASI -  

Kekonyolan demi kekonyolan seakan tak henti dipertontonkan para anggota Kabinet Jokowi. Pasalnya, publik kerap dibikin geleng-geleng kepala dengan pernyataan asal bunyi (asbun) dari para pembantu Jokowi ini. Tak sedikit ucapan asbun itu dijadikan bahan tertawaan, meme lucu-lucuan, hingga ada satir: perlu dibikin lomba pernyataan lucu para menteri Jokowi untuk menghibur rakyat yang terus kesusahan akibat tekanan kebutuhan hidup lantaran buruknya kinerja tim ekonomi pemerintah.

Jokowi Banyak Gagalnya Urus Pemerintahan

OLEH: MUCHTAR EFFENDI HARAHAP*

Hasil studi evaluasi kritis kinerja Jokowi urus pemerintahan setelah 3 tahun, Tim Studi NSEAS mengakui ada keberhasilan dalam mencapai target atau kinerja baik.

Pertama-tama Tim Studi mengakui, ada klaim Pemerintah terutama Menteri Tenaga Kerja bahwa  penyerapan tenaga kerja setiap tahun melebihi 2 juta per tahun. Diperkirakan, sudah 10 juta terserap tenaga kerja.

Jokowi Harus Tolak Wacana “Pertamina Dijual”

KONFRONTASI - Forum Komunikasi Pensiunan Pertamina Bersatu Lintas Direktorat (FKPPB), merasa prihatin dengan adanya Wacana “Pertamina Dijual” yang dirilis di beberapa MedSos.

“Apabila itu terjadi maka akan menimbulkan “Bough Breaks”, berdampak negative multiflier-effects terhadap perjalanan dan pengelolaan  ketahanan National Energi NKRI yang dikelola oleh Pertamina sebagai satu-satunya institusi industri migas nasional sesuai yang diamanatkan dalam UUD’45.” kata  Ketua Umum FKPPB, Hari Poernomo dalam siaran persnya.

Jokowi Tak Gertak Sambal, Polri Ternyata Diperintahkan Cari Reza Chalid

KONFRONTASI -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) rupanya tak main-main menyatakan marah besar namanya dicatut di kasus 'Papa Minta Saham' yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto. Dia telah memerintahkan Polri mencari keberadaan pengusaha minyak Reza Chalid.

Pertamina Bersimbah Luka Demi Amankan Jokowi di Pilpres 2019

KONFRONTASI-Saat masa kampanye Jokowi pernah menyatakan akan membuat Pertamina bisa mengalahkan Petronas. Namun belakangan nasib Pertamina seperti diujung tanduk karena demi ‘mengamankan’ Jokowi pada Pilpres 2019.

Pada masa awal Presiden Jokowi berkuasa, terlihat jelas memang upaya-upaya untuk membuat PT Pertamina (Persero) berjaya. Lewat Dirutnya Dwi Soetjipto, Pertamina direstrukturisasi, digenjot omzetnya dan dimaksimalkan inovasinya, Petral dibubarkan diganti dengan Integrated Supply Chain (ISC).

Emak-emak Demo: Jika Harga-harga Tidak Segera Turun, Jokowi Saja yang Turun

KONFRONTASI -   Sejumlah ibu rumah tangga yang tergabung dalam Barisan Emak-Emak Militan (BE2M) Indonesia berkumpul di depan pintu silang Monas, Gambir, Rabu (18/7/2018).

Mereka menuntut Presiden Joko Widodo menurunkan harga kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak dan kesehatan yang naik.

Cawapres Jokowi 2019 Dari Golkar ?

Penulis : Abdulrachim K - Analis
KONFRONTASI- Beberapa waktu yang lalu beredar secara terbatas tulisan dari seorang tokoh senior Partai Golkar dari Indonesia Timur , yaitu Zainal Bintang . ZB mengatakan bahwa kemungkinannya cukup kuat Cawapres Jokowi untuk Pilpres 2019 dari Partai Golkar yaitu Jusuf Kalla atau Airlangga Hartarto .

Pages