19 November 2018

Jokowi

Paket Kebijakan Ekonomi 16 : Potret dari Ekonomi Salah Urus Presiden Jokowi

KONFRONTASI- Tujuan setiap relakaksasi DNI (Daftar Negatif Investasi)  adalah untuk meningkatkañ investasi asing demi pertumbuhan ekonomi. Itu adalah kebijakan yang sangat berbahaya karena membunuh kesempatan bisnis bagi pengusaha domestik dan dalam jangka menengah akan melemahkan nilai tukar rupiah terhadap USD (dolar AS) . Pemerintah tidak belajar dari kesalahannya, mengapa nilai tukar rupiah melemah terhadap USD ? Secara struktural diakibatkan oleh relaksasi DNI.

Jokowi Serahkan 54 Bidang Industri Kepada Asing. Bentuk Kepanikan karena Dana Infrastruktur Mengering?

 JAKARTA,-  Sosiolog  UI Thamrin Amran Tomagola dalam cuitan twiternya mengungkapkan, ada beberapa kemungkinan: (1) J tidak baca daftar usaha yang direlaksasi asing boleh kuasai 100 %: (2) tidak paham betapa strategisnya Bank & Lab jaringan sel bagi survival bangsa; (3) Pak De panik karena dana buat infrastruktur mengering.

Izinkan Asing Kuasai 100 Persen Saham UKM, Rizal Ramli: Mas Jokowi Kok kayak Putus Asa?

KONFRONTASI- Menko Ekuin Presiden Gus Dur yang juga Ekonom senior Rizal Ramli angkat suara terkait diizinkannya pihak asing menguasasi 100 persen saham di 54 industri oleh pemerintah.

Hal itu disampaikan Rizal lewat akun Twitternya @RamliRizal, Minggu (18/11/18).

Rizal Ramli: Jokowi Bebaskan Asing Kuasai 100% UKM, Itu Merugikan Bangsa Indonesia

KONFRONTASI- Mantan Menko Ekuin/Menko Kemaritiman  Rizal Ramli (RR) terkejut atas keputusan Presiden Jokowi membolehkan  kebijakan bagi modal asing untuk masuk ke UKM dan menguasai  sektor  yang seharusnya untuk rakyat itu. Modal asing oleh  Jokowi  dibebaskan 100% untuk menguasai UKM yang  sangat merugikan bangsa Indonesia.

“Ini namanya bukan membangun Indonesia tetapi membangun di Indonesia,” tegas RR, alumnus ITB, Sophia University Tokyo dan Boston University,AS  yang juga anggota keluarga besar Pondok Gontor dan Pesantren Tebu Ireng Jombang.

Rizal Ramli Mohon Jokowi Batalkan Kebijakan pro-Asing Yang Membolehkan Asing Kuasai 100% Saham UKM

KONFRONTASI- Mantan Menko Ekuin Rizal Ramli (RR)  mengingatkan Presiden Jokowi bahwa  kebijakan yang membolehkan asing menguasai  sektor  yang seharusnya untuk rakyat, terutama UKM, yang oleh Jokowi  dibebaskan 100% untuk asing, sangat merugikan bangsa Indonesia. Dan itu melanggar pasal 33 UUD45, konstitusi.

“Ini namanya bukan membangun Indonesia tetapi membangun di Indonesia,” tegas RR, alumnus ITB, Sophia University Tokyo dan Boston University,AS  yang juga anggota keluarga besar Pondok Gontor dan Pesantren Tebu Ireng Jombang.

Gerindra Anggap Jokowi Lebih Pro Pengusaha Asing

KONFRONTASI - Pemerintahan Joko Widodo dinilai sudah benar-benar keterlaluan mengabdikan diri pada kepentingan asing.Paket ekonomi ke-16 yang diumumkan Menko Perekonomian Darmin Nasution di Istana Negara hari Jumat kemarin (16/11) memberikan kesempatan kepada pihak asing untuk menguasai sebesar 100 persen 54 bidang usaha yang selama ini masuk dalam Daftar Negatif Investasi (DNI).

Kinerja Fiskal Pemerintahan Jokowi Sangat Buruk

Oleh: Yusuf A.R.

PDIP 'Pede' Jokowi-Maruf Raup Suara Mayoritas di Jabar

KONFRONTASI-PDI Perjuangan optimistis Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dapat memenangkan pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf  Amin di Jawa Barat pada pemilu presiden 2019.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, di Cirebon, Sabtu (17/11), mengatakan, sikap optimistis itu didasarkan atas beberapa pertimbangan.

Turuti Saran Rizal Ramli, Akhirnya Pemerintah dan BI Wajibkan Eksportir Bawa Pulang Devisa

KONFRONTASI- Bank Indonesia (BI) akan menerbitkan aturan baru wajib membawa devisa hasil ekspor (DHE) ke dalam negeri pada 1 Januari 2019. Aturan tersebut salah satunya merupakan implementasi dari penyempurnaan Paket Kebijakan Ekonomi XVI.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mengatakan, pihaknya akan membuatkan rekening khusus bagi penyimpan devisa di dalam negeri dalam aturan baru itu. Selama penyimpanannya, bank sentral akan memberikan insentif berupa pemotongan pajak deposito.

Jokowi Bukan Pemimpin dan Bukan Dia Yang Kita Lawan Untuk Diturunkan

Pada pemilu 2009, ketika Prabowo menjadi Cawapres Megawati adalah pilihan sulit bagi Prabowo. Mereka sama-sama berkehendak menjadi Calon Presiden. Akhirnya dg suatu kesepakatan timbal balik, Prabowo bersedia menjadi Cawapres Megawati dengan perjanjian ; Megawati akan mendukung Prabowo di Pilpres 2014.

Pages