KONFRONTASI- Jusuf Kalla (JK), berdasarkan UU Pemilu yang berlaku saat ini, tidak dimungkinkan maju kembali sebagai cawapres Jokowi, sedang digugat oleh Perindo di Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan atas Pasal 169 huruf n UU Pemilu itu diajukan Perindo agar JK bisa kembali maju ketiga kalinya di Pilpres 2019.
Berbeda sikap dengan Perindo, partai pengusung Jokowi lainnya, satu suara menolak usul JK kembali jadi cawapres Jokowi di 2019. PDIP, NasDem, Hanura, PPP, tetap berpegang dengan UU Pemilu bahwa JK tidak bisa maju kembali karena telah menduduki jabatan wapres sebanya dua kali. Parpol pendukung Jokowi berharap JK tak lagi mendampingi Jokowi.
Sebagai pengusung utama Jokowi, PDIP menyebut uji materi yang diajukan Perindo serupa dengan gugatan yang diajukan kelompok masyarakat sebelumnya. Sehingga, menurut dia, gugatan Perindo tidak akan membuat MK berubah pikiran.
“Putusan MK yang lalu sebenarnya sudah jelas, MK menolak gugatan serupa,” kata Hendrawan melalui pesan singkat, Jumat (20/7).
Oleh karena itu, Hendrawan tak sepakat dengan upaya Perindo yang mendorong JK menjadi wapres kembali. Namun demikian, Hendrawan memastikan bahwa Jokowi sebagai capres akan memilih sosok cawapres yang kapasitasnya setara dengan JK.
“Jangan ditanya kalau sudah jelas. Jadi capres pasti memilih calon lain dengan atribut kualitas setara (dengan) JK,” ujar Wakil Ketua Fraksi PDIP itu.
Meski begitu, kata Hendrawan, PDIP menghormati upaya hukum yang dilakukan Perindo.
Senada dengan PDIP, NasDem menyebut aturan di UU Pemilu sudah jelas. Ketua DPP NasDem Willy Aditya, meminta semua pihak menaati konstitusi dan tidak menabrak UU hanya untuk memuluskan langkah JK di Pilpres 2019.
"Kalau NasDem taat pada konstitusi, itu asasnya NasDem. Politik kita, demokrasi, ini back to Rechtsstaat (negara hukum). Kemudian itu yang harus menjadi aturan main," ujar Willy kepada kumparan, Jumat (20/7).
Willy tidak sependapat dengan alasan Perindo bahwa JK dapat memberikan suasana kondusif jelang Pilpres. Apalagi, soal jaminan kemenangan jika JK menjadi cawapres Jokowi.
Menurut dia, tiap zaman memiliki tantangan masing-masing. Tantangan yang terjadi hari ini tentunya harus dijawab oleh Jokowi dengan memilih cawapres yang sesuai tapi tidak menabrak undang-undang.
"Kalau berandai-andai, ini menjaga kohesivitas. Sekalian saja berandai-andai, kenapa kita enggak panggil lagi Sukarno-Hatta untuk memimpin republik ini?" katanya heran.
Begitu juga dengan PPP, Wasekjen PPP Achmad Baidowi. Ia mengungkapkan, aturan yang termaktub di Pasal 7 UUD 1945 soal syarat pencalonan capres-cawapres sudah jelas. Pun, uji materi ini bertentangan dengan UUD 1945.
"Bukan masalah setuju atau tidak setuju. Tapi UUD tidak membolehkan. Soal gugatan diajukan ya biasa saja, tidak ada yang istimewa. Toh Pasal 7 UUD 1945 sudah jelas mengenai ketentuan jabatan presiden dan wapres," kata Achmad Baidowi ketika dihubungi, Jumat (20/7).
PPP tidak mau berandai-andai apakah JK akan dipilih menjadi cawapres jika gugatan Perindo dikabulkan MK. "Kami masih berpatokan pada ketentuan yang ada saat ini. Sekarang ini ikuti saja proses di MK," jelasnya.
Tak jauh berbeda dengan parpol pendukung Jokowi lainnya, Hanura menilai sudah saatnya sosok cawapres Jokowi diisi oleh figur baru.
“Kita apresiasi kepada JK, tapi sudah waktunya muncul tokoh lain untuk mendampingi Jokowi,” kata Ketua Fraksi Hanura Inas Nasrullah melalui pesan singkat kepada kumparan, Jumat (20/7).
Menurut Inas, tidak ada kebuntuan dalam menentukan cawapres Jokowi. Upaya mendorong JK wapres kembali, kata Inas, memang dilakukan oleh orang-orang yang berambisi agar JK bisa menjadi wapres kembali.
“Sebenarnya tidak ada kebuntuan dalam memilih kandidat cawapres Jokowi, tapi masih saja ada orang di sekitar JK yang sangat ambisius untuk menjadikan JK (sebagai) cawapres Jokowi, bahkan dengan cara menggugat aturan main,” tegas Inas.
“Yang dipertanyakan tujuan orang-orang tersebut, bisa saja ada udang di balik bakwan,” tandasnya.
