Joko-Kalla

Jelas dan Tegas, Demokrat Tidak akan Gabung ke Pemerintahan Joko-Kalla

KONFRONTASI - Keputusan Partai Demokrat untuk menjadi partai penyeimbang dan berada di luar pemerintahan sudah final. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua membantah pernyataan Joko Widodo (Jokowi) yang sempat mengatakan partai lambang mercy itu akan bergabung ke pemerintahan pemenang pilpres 2014 itu.

"Demokrat sudah memutuskan untuk berada di luar pemerintahan," ujar Max Sopacua Jumat (22/8).

Ia menjelaskan, alasan Demokrat memilih untuk menjadi partai penyeimbang karena sejak awal telah mendeklasikan untuk bergabung dan mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. 

SBY: Demokrat Tidak Haus Kekuasaan

KONFRONTASI - Ketum Partai Demokrat,  Susilo Bambang Yudhoyono (SBY mengatakan partainya tidak masuk dalam koalisi presiden terpilih. SBY menegaskan, Demokrat tidak memiliki niat politik tertentu untuk posisi di Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

"Atau barangkali ada yang menganggap SBY dan Partai Demokrat menginginkan posisi politik tertentu jika Pak Jokowi menjadi Presiden lima tahun mendatang," kicau SBY di twitternya @SBYudhoyono, Jumat (22/8/2014).

Demokrat Dipersilahkan Loncat ke Kubu Joko-Kalla

KONFRONTASI - Partai Golkar mempersilahkan Partai Demokrat, jika memang ingin loncat ke kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hal ini disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Tantowi Yahya  menyikapi sinyal merapatnya partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke pemenang pemilu presiden versi KPU itu.

"Silakan (loncat). Itu upaya mereka silakan saja, itu hak mereka inisiatif mereka," kata Tantowi di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (21/8).

Joko-Kalla Produk Pilpres Abal-abal, Kata Hatta!

KONFRONTASI - Pilpres abal-abal akan kembali terjadi, jika Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mengabulkan gugatan Prabowo-Hatta. "Jadi nanti kalau Jokowi-JK tetap dilantik maka produksi pilpres abal-abal jilid III namanya. Jilid I dan II sudah kita lihat saat SBY," ujar Direktur Insititut Ekonomi Politik Soekarno Hatta (IEPSH) Hatta Taliwang dalam diskusi di Cikini, Jakarta belum lama ini.

Menurut Hatta kecurangan-kecuangan pilpres masa lalu, terutama pemilu 2009 punya kemiripan dengan pilpres 2014. Utamanya soal Daftar Pemilih Tetap (DPT).

PAN-Demokrat ke Joko-Kalla, Puan: Tak Bisa Seorang Diri Bangun Pemerintahan ke Depan

KONFRONTASI - Soal terkait wacana merapatnya Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) dalam pemerintahan Jokowi-JK, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani tidak  mempersoalkan hal tersebut walaupun hubungan antara Megawati dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) renggang. "Enggak masalah, ini kan masalahnya bukan siapa atau dengan siapa.

Pasca Putusan MK, Kubu Joko-Kalla Siap Rekonsiliasi

KONFRONTASI - Pasca putusan MK terkait sengkte pilpres, Deputi tim transisi Jokowi - Jusuf Kalla, Hasto Kristiyanto, berjanji kubunya berupaya berekonsiliasi dengan kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Hasto menegaskan, upaya rekonsiliasi yang akan dilakukan tidak hanya akan terfokus pada hasil putusan saja. "Tetapi bagaimana menciptakan suasana rekonsiliasi bahwa Pak Prabowo bersama dengan Pak Hatta Rajasa juga menjadi bagian dari putra-putri terbaik bangsa," kata Hasto di rumah transisi, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 19 Agustus 2014.

Hasto: Tidak ada Pengerahan Massa

KONFRONTASI - Deputi tim transisi Jokowi - Jusuf Kalla, Hasto Kristiyanto mengatakan tidak akan menanggapi putusan MK dengan euforia yang berlebihan. "Tidak ada pengerahan massa," katanya di rumah transisi, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 19 Agustus 2014.

Turut Andil Menangkan Joko-Kalla, Tiga Jenderal Polri 'Dipaksakan' Masuk Kabinet

KONFRONTASI - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan ada upaya maksimal memasukkan tiga jenderal senior Polri ke dalam Kabinet Presiden terpilih Joko Widodo, karena kepolisian merasa berperan "mengawinkan" mantan Wali Kota Solo itu dengan Jusuf Kalla. Menurutnya, ketiga jenderal senior Polri itu ada yang sudah pensiun dan ada yang masih aktif. Mereka diupayakan menduduki posisi Menko Polhukam, Mensesneg, serta satu lagi posisi strategis lainnya.

Putusan MK Pengaruhi Situasi Politiki, Pengamat Ingatkan Joko-Kalla

KONFRONTASI - Presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla diminta untuk dapat memahami karakter para anggota dewan di Senayan. Pasalnya, tipikal anggota parlemen di Senayan atau anggota DPR RI jelas beda dengan yang ada di Kebon Sirih yaitu anggota DPRD. Demikian hal tersebut dikatakan Pengamat Komunikasi Politik Polcomm Institute Heri Budianto.

"Jokowi-JK harus waspada. Parlemen di Senayan itu beda dengan parlemen Kebon Sirih," kata Heri di hotel Le Meridien, Jakarta, Senin (18/8/2014).

Kisruh PPP dan Golkar Hanya "Test The Water", Sama-sama Ingin Masuk Kabinet Joko-Kalla

KONFRONTASI - Kisruh yang ada di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di mana sebagian kader dan elitenya mendesak Dewan Pimpinan Pusat PPP segera menggelar muktamar hanya upaya "test the water" (uji coba). "Itu sebetulnya "testing the water" di kalangan internal PPP saja karena sebenarnya mereka pragmatis juga. Mereka ingin mencari konsesi untuk masuk ke kabinet Jokowi-JK," kata Pengamat politik Universitas Paramadina, Herdi Sahrasad di Jakarta, Senin (18/8).

Pages