Jimly

Jimly Khawatirkan Munculnya Gejala Diktator Konstitusional

KONFRONTASI -    PAKAR hukum tata negara Jimly Asshiddiqie menilai berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah bersama DPR menunjukkan gejala diktator konstitusional. Walaupun ada proses demokrasi formal, proses pembuatan kebijakan dilakukan tanpa melibatkan publik.“Ada situasi di mana proses demokrasi dibajak selama era pandemi ini. Perundang-undangan dibuat tanpa pelibatan publik,” katanya saat diskusi bertajuk ‘Evaluasi Bidang Hukum dan Demokrasi’ yang diselenggarakan secara daring oleh LP3ES, Minggu (25/10).

 

Prof Jimly Asshiddiqie dalam diskusi Perkumpulan Gerakan Kebangsaan: Tantangan Besar Kita adalah KKN,Feodalisme,Oligarkisme, dan Konflik Kepentingan

KONFRONTASI- Prof Jimly Asshiddiqie (anggota DPD-RI) dalam diskusi publik Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) pimpinan Bursah Zarnubi, menegaskan bahwa kaum muda dan masyarakat tak usah pesimis meski  tantangan besar bagi  generasi milineal dan masyarakat adalah masih kuatnya oligarkisme, feodalisme dan KKN di Indonesia era reformasi dewasa ini.

Rizal Ramli dan Prof Jimly: Presidential Threshold (PT) Melemahkan Sistem Presidensial. PT mustinya 0%

KONFRONTASI- Tokoh nasional Dr Rizal Ramli  (RR) mengingatkan, presidential threshold 20% menyandera siapapun calon presiden dengan prilaku koruptif partai-partai dan dagang sapi kekuasaan yang memperlemah dan memandulkan sistem Presidential.

Jimly: KPK Harus Dengarkan DPR, Tidak Perlu Membantah dengan Politis

KONFRONTASI - KPK tidak berhak mengatur apa yang bukan menjadi kewenangannya seperti ingin melibatkan diri di proses pembentukan UU. Hal ini dikarenakan KPK adalah lembaga pelaksana UU.

“Apakah pembentukan UU itu kewenangan KPK, karena UU yang mengatur tentang dirinya. KPK sebagai pelaksana UU tidak boleh melibatkan diri ke dalam politik dan mempersoalkan UU. Jadi pelaksana UU itu ikut saja apa kata legislator,” demikian kata pakar hukum, Jimly Asshiddiqie saat ditemui oleh beberapa perwakilan Pansus, Kamis (7/9/2017), di kantor ICMI, Jakarta.

Oegroseno, Tumpak, Jimly, dan Tokoh Lain Datangi Istana

KONFRONTASI-Sejumlah tokoh mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (25/1/2015) malam. Mereka hadir sebelum Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan kepada pers.

Berdasarkan siaran Kompas TV, tokoh yang hadir, yakni mantan Wakil Kepala Polri Komjen (Purn) Oegroseno, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimmly Asshiddiqie.

Hadir pula mantan pimpinan KPK seperti Tumpak Hatorangan Panggabean dan Erry Riyana Hardjapamekas.

Soal Jokowi Dimakzulkan, Jimly Minta KIH Tak Perlu Takut

KONFRONTASI - Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tidak perlu takut adanya pemakzulan terhadap Presiden Jokowi. Kedudukan presiden  dalam sistem presidensil Indonesia sangat kuat. "Tidak menduduki satu pimpinan dewan, atau alat kelengkapan dewan itu tidak apa-apa. Tidak perlu takut presiden akan di-impeach," kata Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie, dalam sebuah diskusi di kantornya, Jakarta Pusat kemarin (Kamis, 30/10). Narasumber lainnya, dua pakar hukum tata negara, Refly Harun dan Said Salahudin.

Biar Tak Seperti PPP, Jimly Minta Semua Parpol Lakukan Konsolidasi Internal Pasca Pilpres

KONFRONTASI - Partai Persatuan Pembangunan (PPP)  harus segera menyelesaikan konflik internalnya. Sebab perpecahan dalam tubuh partai berlambang kakbah ini telah meluas hingga ke parlemen. "Kita mesti tunggu pengadilan, pasti mereka berdua saling gugat menggugat. Biarlah nanti pengadilan yang memutuskannya, memang ini akan campur aduk antara politik dan hukum," kata Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie di kantornya Jalan MH Thamrin Jakarta, Kamis (30/10/2014).

Kata Jimly, Burhanuddin Hendak Saingi Tuhan

KONFRONTASI-Pernyataan Burhanudin Muhtadi yang dinilai mengintervensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait quick count Pemilu presiden (Pilpres) 2014, mendapat kecaman keras dari Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie.

Menurut dia, pernyataan dari Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia itu tampaknya menyaingi Tuhan alias merasa paling benar.

"Namanya ilmu pengetahuan terbuka untuk dikritik benar dan tidak benar ilmu ilmiah itu. Kalau mengklaim mutlak, itu namanya mau menyaingi Tuhan," kata Jimly, di Jakarta, Sabtu (12/7/2014).