5 April 2020

Jaksa KPK

Pemohonan JC Setya Novanto Ditolak Jaksa KPK

KONFRONTASI -  Jaksa KPK tolak permohonan Justice Collaborator mantan Ketua DPR RI Setya Novanto yang didakwa atas kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Hal itu diungkapkan Jaksa Abdul Basir ketika membacakan nota tuntutan untuk Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (29/3).

Menurut Jaksa Abdul Basir, Novanto tidak memenuhi syarat sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum.

Jaksa KPK Akan Segera Panggil Kembali Setnov di Sidang KTP-El

KONFRONTASI - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merencanakan memanggil kembali Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai saksi pada persidangan perkara KTP-elektronik (KTP-el) untuk terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong.

"Kami tentu akan lakukan pemanggilan ulang yang bersangkutan," kata Jaksa Penuntut Umum KPK Wawan Sunaryanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (20/10).

Jaksa KPK Menolak Keberatan (Eksepsi) Miryam S Haryani

KONFRONTASI  -  Jaksa pada KPK menolak keberatan (eksepsi) Miryam S Haryani, terdakwa perkara dugaan keterangan palsu pada sidang kasus korupsi e-KTP. Jaksa meminta majelis hakim tetap melanjutkan pemeriksaan pokok perkara.

"Kami memohon kepada majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutuskan, menolak eksepsi atau keberatan yang diajukan penasihat hukum terdakwa Miryam," kata jaksa KPK Kresno A Wibowo saat membacakan tanggapan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jl Bungur Besar, Jakarta Pusat, Senin (31/7/2017).

Jaksa KPK Tuntut Pejabat MA 13 Tahun Penjara

KONFRONTASI - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut majelis hakim menjatuhkan hukuman 13 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan kepada Kepala Sub Direktorat Kasasi Perdata Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Andri Tristianto Sutrisna karena menerima suap Rp400 juta dan gratifikasi Rp500 juta.

Jaksa KPK Tuntut Bupati Bogor Nonaktif Tujuh Tahun Penjara, Denda Rp300 juta

KONFRONTASI - Jaksa KPK menuntut Bupati Bogor Nonaktif Rachmat Yasin (RY) hukuman tujuh tahun enam bulan penjara dan membayar denda Rp300 juta subsider tiga bulan penjara ditambah tidak mendapat hak untuk dipilih dalam jabatan publik tiga tahun dari pidana pokok.

JPU KPK Lie Putra Setiawan menegaskan, RY dituntut dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan pertama yaitu Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 KUHP jo Pasal 64 KUHP.

Jaksa KPK Tuntut Pencabutan Hak Politik Bupati Biak Numfor

KONFRONTASI - Jaksa KPK menuntut Bupati Biak Numfor, Yesaya Sombuk, enam tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider lima bulan penjara, ditambah pencabutan hak dipilih untuk jabatan publik.

Hal itu dinyatakan pada persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin. Jaksa KPK, Haerudin, dalam persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan, Sombuk dituntut hukuman pidana setelah menerima hadiah berupa uang sebesar 100.000 dolar Singapura dari pengusaha Teddy Renyut terkait proyek.

Terkait Vonis Anas, ICW Dorong Jaksa KPK Banding

KONFRONTASI - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong Jaksa KPK melakukan upaya banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor terhadap vonis Anas Urbaningrum. Pasalnya, vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor di bawah 2/3 (dua pertiga) dari tuntutan jaksa.

"Karena belum 2/3, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK bisa banding kan," kata Peneliti ICW, Tama S Langkun Rabu 24 September 2014.

Sekadar informasi, sebelumnya jaksa menuntut agar hakim menghukum mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum 15 tahun penjara.

Ditantang Anas Sumpah Kutukan, Jaksa KPK Takut?

KONFRONTASI - Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi enggan mengomentari tantangan Anas Urbaningrum untuk melakukan sumpah kutukan atau Mubahallah. "Kami bicara hukum dan keadilan dan tidak masuk ke hal-hal yang sifatnya di luar itu," kata Ketua Tim Jaksa, Yudi Kristiana, usai persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu 24 September 2014.

Anas Kecewa Ibas Tak Dihadirkan sebagai Saksi

KONFRONTASI - Jaksa yang menyebut bahwa dalam perkara ini bukan mengadili Kongres Partai Demokrat dibantah Anas Urbaningrum. "Meski JPU menyatakan di dalam surat tuntutan bukan mengadili kongres, amat jelas ini adalah mengadili kongres atau lebih tepatnya mengadili sepertiga kongres," kata Anas, saat membacakan nota pembelaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis 18 September 2014.

Sebut Anas Ingin Jadi Presiden, Tuntutan Jaksa KPK Absurd

KONFRONTASI  - Anas Urbaningrum menganggap tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sarat politis.Terlebih, dalam tuntutannya, Jaksa meminta pencabutan hak politik. "Ini sesungguhnya puncak dan sekaligus mahkota dari dakwaan dan tuntutan politik JPU. Dengan tujuan terdakwa kehilangan hak politik untuk dipilih dalam kabatan publik, inilah nuansa yang hendak dituju dakwaan dan tuntutan politik," kata Anas membacakan nota pembelaan (pledoi) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (18/9/2014).

Pages