16 December 2018

Investasi

BKPM 'Pede' Investasi Bakal Kembali Meningkat Pada 2019

KONFRONTASI-Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong meyakini kegiatan investasi akan kembali meningkat pada 2019, terutama usai penyelenggaraan pemilihan umum.

"Dari sisi siklus, investasi secara umum atau FDI akan recover pada 2019," kata Thomas ditemui usai mengikuti pemaparan Laporan Triwulanan Bank Dunia di Jakarta, Kamis.

Thomas menjelaskan pergerakan investasi selalu melambat menjelang pemilihan umum karena pelaku usaha sedang menanti perkembangan politik yang terjadi.

Milenial Lebih Baik Investasi Properti Ketimbang Beli Kendaraan

KONFRONTASI-Generasi milenial didorong menggunakan uangnya untuk berinvestasi properti ketimbang membeli kendaraan. Pasalnya, investasi sektor ini memiliki potensi kenaikan harga pada tahun berikutnya.

Gawat, Investasi Bodong Sudah Mulai Rambah Pedesaan

KONFRONTASI- Maraknya praktik investasi bodong yang mulai merambah ke perdesaan di Indonesia mendapat sorotan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Akhir tahun lalu, ratusan orang di Jawa Tengah menjadi korban investasi bodong dengan kerugian Rp111 miliar.

Ketua Bidang Pengaduan dan YLKI Sularsi mengatakan, hal tersebut perlu menjadi perhatian otoritas untuk menggalakkan literasi keuangan di daerah-daerah di Indonesia.

Sri Mulyani: Masih Ada PR, Investasi Melambat!

KONFRONTASIN   --    Pertumbuhan ekonomi kuartal II-2018 sebesar 5,27% melampaui ekspektasi. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan ada resiko yang mengintai di balik capaian tersebut.

Usir LSM Asing Ilegal Perusak Iklim Investasi

KONFRONTASI-Pemerintah diminta untuk mengusir sejumlah lembaga swadaya masyarakat atau LSM asing bidang lingkungan hidup yang beroperasi di Indonesia. LSM itu diduga menjadi perpanjangan tangan melakukan kampanye hitam yang merusak ekonomi dan iklim investasi Indonesia.

Pascareformasi, kehadiran LSM asing yang beroperasi di Indonesia malahan menjadi blunder bagi perekonomian nasional. Mereka bahkan enggan melaporkan kegiatan maupun sumber pendanaannya kepada pemerintah.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudistira menjelaskan, jejaring LSM dari luar negeri bebas masuk Indonesia tanpa ada pelaporan maupun registrasi kepada pemerintah Indonesia. Sementara di Malaysia, pemerintah setempat memberikan pengawasan ketat bagi LSM transnasional yang ingin beroperasi.

"Pada kenyataannya, NGO (non-governmental organizations/LSM), melanggar regulasi karena tidak terdaftar di pemerintah. Kebebasan sekarang ini menjadi kebablasan akibatnya blunder bagi perekonomian Indonesia," kata Bhima dalam diskusi Forum Jurnalis Sawit (FJS) di Jakarta, Jumat (5/10).

Bhima menyebutkan persoalan hambatan dagang dan kampanye hitam dapat dipetakan ke dalam beberapa isu misalkan di Amerika Serikat yang muncul isu dumping dan persaingan biofuel. Di Uni Eropa, sawit diadang persoalan lingkungan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Lain halnya dengan India yang menghadapi masalah neraca dagang.

"Isu negatif sawit terus dipoles dengan berbagai cara. Di Uni Eropa, sawit diserang isu buruh anak dan lingkungan," kata Bhima.

Jika persoalan ini tidak segera ditangani, dampaknya sangat luas terhadap neraca perdagangan dan investasi luar negeri. Bhima mengatakan surplus perdagangan Indonesia terus menyusut semenjak beberapa tahun terakhir.

Indonesia beruntung memiliki sawit yang menjadi penyumbang utama ekspor nonmigas. Akan tetapi, perhatian pemerintah terhadap sawit belum serius sehingga daya saintg komoditas ini sulit berkembang.

"Tetapi jika pemerintah tidak menjaga komoditas (sawit) dari gangguan. Maka nasib sawit akan seperti komoditas rempah-rempah yang sekarang kita dengar cerita kejayaannya saja," kata Bhima.

Ada Monopoli, Perusahaan Asing Tolak Investasi di Indonesia

KONFRONTASI-Duta Besar Amerika Serikat Joseph R. Donovan Jr menyampaikan peranan perusahaan asing yang sudah lama berada di Indonesia untuk menarik investasi. Menurutnya, penggerak terbaik untuk mendatangkan investor baru ke Indonesia adalah investor lama.

Setiap perlakuan pemerintah terhadap mitra ekonomi yang sudah ada merupakan sinyal bagi investor baru. Jadi, ketika pemain lama meninggalkan sebuah negara karena ada perubahan aturan atau kontrak, akan menjadi peringatan bagi investor baru untuk berpikir hati-hati sebelum memasuki pasar.

JK Sebut Tenaga Kerja China di Sulawesi Tengah untuk Percepatan Investasi, Ah Masa?

KONFRONTASI -   Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Indonesia sangat membutuhkan tenaga kerja asing untuk kebutuhan investasi. Salab satu investasi yang dibutuhkan Indonesia saat ini berasal dari luar.

"Kalau investasi dari luar pasti dia bawa modal dan teknologi. Kalau dia ada bawa modal tentu mereka ingin menjaga modalnya ini, maka manajemennya tentu dia ingin pegang," kata JK di kantornya di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (24/4/2018).

 

Dua Bandara Ini Butuh Investasi Rp500 Miliar

KONFRONTASI-PT Angkasa Pura II membutuhkan sekitar Rp300-500 miliar untuk investasi pengembangan Bandara Radin Inten II Lampung dan Bandara Fatmawati Bengkulu yang pengelolaannya baru diserahkan dari pemerintah, yaitu Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.

Pemerintah Kota Padang Bidik Peluang Investasi dari Saudi

KONFRONTASI -  Pemerintah Kota Padang, Sumatra Barat membidik peluang investasi dan kerja sama dengan Arab Saudi, guna mempercepat pengembangan ekonomi daerah itu.

Hal ini juga memanfaatkan Saudi Vision 2030 yang lebih mengedepankan kerja sama ekonomi dengan banyak negara.

Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menyebutkan ada potensi kerja sama investasi dari Arab Saudi, mengingat Indonesia dan negara tersebut tengah berupaya meningkatkan kemitraan di bidang ekonomi.

Bursa Efek Indonesia: Masyarakat Cenderung Memikirkan Untung Ketika Investasi

KONFRONTASI -  Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan masyarakat cenderung hanya memikirkan untung ketika ingin melakukan investasi tanpa mencari tahu tentang risiko.

Pages