Infrastruktur

Warisan Ekonomi Era SBY Bikin Panas Politisi PDIP vs Demokrat

Konfrontasi - Perseteruan para politisi PDIP vs Demokrat semakin panas. Mereka saling serang dan saling menjatuhkan.

Politisi Demokrat memuji pemerintahan Susilo Bambang Yudhyono (SBY) dan menyerang pemerintahan Jokowi. Sebaliknya, politisi PDIP menyerang SBY dengan mengungkit proyek mangkrak.

Perseteruan politisi PDIP vs Demokrat bermula dari pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). Ibas menyebut ekonomi Indonesia meroket saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi presiden.

Keceplosan, Menkeu Sebut Pemerintah Sering Bikin Proyek yang Mubazir

KONFRONTASI-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap kesalahan belanja yang sering dilakukan kementerian/lembaga (k/l) sehingga memberi beban kepada pemerintah daerah (pemda) dan membuat belanja tidak efisien. Kesalahan ini disampaikannya berdasarkan laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

MUI: Gunakan Dana Infrastruktur dan Pemindahan Ibu Kota untuk Lockdown Nasional dan Pemulihan Ekonomi

KONFRONTASI- Di tengah wabah Covid-19 akibat virus Corona, MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengemukakan enam usulan untuk memutus mata rantai penyebaran penyakit, salah satunya lockdown total secara nasional.

"Usul pertama, melakukan total lockdown di seluruh negeri untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan pertimbangan dari para ahli," ujar Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas lewat keterangan tertulis hari ini, Minggu, 29 Maret 2020.

Penyelamatan Ekonomi Lebih Mendesak Ketimbang Proyek Infrastruktur

KONFRONTASI-Ekonom senior Dr. Rizal Ramli menyarankan, untuk mengurangi dampak virus corona baru (Covid-19) terhadap ekonomi, ini waktunya untuk menggeser secara radikal dengan melakukan realokasi APBN 2020.

Pemerintah harus berani moratorium proyek-proyek infrastruktur besar 2020. Anggaran itu selanjutnya dialokasikan hanya untuk sektor kesehatan, makanan dan daya beli rakyat miskin.

Menurutnya, infrastruktur adalah program jangka panjang. Sekarang yang mendesak adalah penyelamatan ekonomi dari dampak corona.

Manfaat UN Dihapus, Bisa Bangun Infrastruktur Sekolah dan Pengembangan Guru

Konfrontasi - Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud, Ade Erlangga Masdiana mengatakan, dengan penghapusan Ujian Nasional, anggaran jauh lebih efisien.

"Nanti kan gini, RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) kan nanti jauh lebih sederhana. Itu juga biayanya yang tadinya 20 lembar, guru ada 3 juta orang kali 20 lembar itu berapa? Jadi nanti bisa lebih efisien," kata Ade di Jakarta, Sabtu (14/12/2019).

Jokowi Ingatkan BUMN Jangan Serakah Ambil Semua Proyek Infrastruktur

KONFRONTASI- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tak mengambil semua pembangunan proyek infrastruktur. Peringatan tersebut merupakan yang kesekian.

Dalam beberapa kesempatan, Jokowi sudah sering mengeluarkan peringatan serupa. Ia meminta BUMN membagi pembangunan proyek infrastruktur kepada perusahaan swasta, termasuk kontraktor lokal.

Jokowi Jilid II: Anggaran Infrastruktur Rp6.421 Triliun, Kemampuan Tak Lebih 40%

KONFRONTASI-Pembiayaan proyek infrastruktur dalam periode II pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menjadi tantangan, mengingat kebutuhan anggaran terus meningkat dalam lima tahun ke depan. Seperti diketahui Presiden Joko Widodo akan kembali menggenjot pembangunan infrastrukturnya pada periode II masa pemerintahannya, lantaran infrastruktur diyakini penting untuk memikat lebih banyak investor.

ADB Gelontorkan USD100 Juta untuk Danai Infrastruktur RI

KONFRONTASI-Asian Development Bank (ADB) telah menyetujui pinjaman perantara senilai USD100 juta pada Pemerintah Indonesia guna mengatalisasi investasi sektor swasta di berbagai proyek infrastruktur. Pinjaman ini akan membantu memobilisasi investasi sektor swasta untuk membangun dan membiayai proyek infrastruktur yang sangat dibutuhkan.

Papua, Belanda dan Indonesia: Catatan Kritis

Oleh Agustinus Kambuaya Aktivis Noken Papua , Mantan Dosen Uncen Jayapura:

KONFRONTASI- Belanda dulu hanya butuh 10 tahun bangun  infrastruktur berupa jalan, rumah sakit, gedung gedung, bahkan kebijakan afirmatif berupa detasemen polisi khusus orang Papua, dilibatkan dalam pengisian jabatan legislatif New Guinea Raad. Sisa sisa Belanda itu, sudah puluhan tahun masih dipakai pemerintah Indonesia. 

Pages