Indonesia Corruption Watch (ICW)

Kemenkumham Tangkap Maria Pauline, Ini Pesan ICW

Konfrontasi - Indonesia Corrupotion Watch (ICW) meminta Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) meningkatkan kinerjanya dalam mengungkapkan kasus buronan.

Pasalnya, masih banyak pekerjaan Kemekumham yang belum tuntas mengungkapkan kasus hukum di Indonesia.

Ia mengatakan, dalam waktu dua puluh tahun terkahir ICW mencatat ada 40 buronan kelas kakap yang masih belum berhasil ditangkap oleh penegak hukum.

Demikian disampaikan oleh Kurnia Ramdhana dalam keterangannya kepada wartawan, Jakarta, Sabtu (11/7/2020).

BW Tantang Pimpinan KPK Bongkar Relasi Nurhadi

Konfrontasi - Pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) 2011-2015 Bambang Widjojanto (BW) menantang pimpinan KPK saat ini untuk membongkar relasi-relasi mantan Sekretaris MA Nurhadi, termasuk alur pelariannya. Sebab, ia meyakini, Nurhadi menjadi pintu masuk bongkar mafia peradilan.

"Feeling saya tidak akan diselidiki, kalau KPK tidak mengungkap relasi-relasi Nurhadi, maka KPK sudah tidak bisa dipercaya lagi sebagai lembaga penegak hukum. Bila pimpinan KPK saat ini tidak ada nyali untuk membongkar, letakkan saja jabatan itu dan serahkan kepada lain," kata Bambang Widjodjanto dalam diskusi di laman Facebook Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta, Jumat (5/6/2020).

"Selama ini saat bicara mafia peradilan, tokohnya adalah hakim tapi dalam kasus Nurhadi dalam posisi sebagai Sekjen MA adalah pintu masuk untuk seluruh kekuasaan bertemu dan mencari keadilan, semua orang datang ke dia (Nurhadi), kasus apapun harganya jadi mahal," tegasnya.

Pintu masuk untuk membongkar mafia peradilan tersebut, menurut Bambang, juga tampak dari keikutsertaan keluarga Nurhadi dalam perkara korupsi ini, yaitu keterlibatan istrinya Tin Zuraida dan menantunya Rezky Herbiyono.

Tin Zuraida bahkan pernah tercatat sebagai Staf Ahli bidang Politik dan Hukum Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

"Ini adalah 'family corrupt', kejahatan dilakukan suami, istri, anak dan menantu, suatu kejahatan sempurna yang dilakukan bersama-sama. Istri Nurhadi yaitu Tin Zuraida sepanjang 2004-2009 profil keuangannya juga tidak sesuai dengan penghasilannya karena ada uang keluar masuk sebanyak Rp1 miliar per bulan dan pada 2010-2011 transaksi-transaksinya meningkat lagi," tambah Bambang.

Pencucian Uang

Untuk itu, ia mendorong agar Nurhadi dan Rezky juga disangkakan tindak pidana pencucian uang.

"Tin Zuraida juga dapat menjadi pintu masuk ke sangkaan lain. Kasus ini tidak berdiri sendiri, lebih dari 100 hari Nurhadi dapat pergi ke mana-mana padahal dia kan mantan ASN biasa, apakah dia punya kemampuan menyelinap luar biasa? Atau ada pihak lain yang membantu pelariannya ini harus diselidiki tapi apakah KPK berani?" ungkap Bambang.

Bambang juga meminta agar pimpinan KPK tidak mengganti tim satuan tugas (satgas) yang menangani perkara Nurhadi.

"Pertanyaannya siapa yang akan jadi satgas kasus ini? Kalau sampai nanti satgas kasus ini diganti dan diberikan kepada penyidik yang tidak punya pengalaman dan baru, tandanya pimpinan kpk mau melindungi Nurhadi," ungkap Bambang.

Diketahui, tim satgas yang menangkap Nurhadi dan Rezky dalam pelariannya adalah tim Novel Baswedan.

Tak Becus Tangkap Harun Masiku, ICW Minta Ketua KPK Mengundurkan Diri

Konfrontasi - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, mengundurkan diri dari pimpinan lembaga antirasuah. Sebab, ICW menilai narasi yang dibangun Firli mengenai komitmen pemberantasan korupsi, seperti “jauh panggang dari api”.

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, menganggap Firli tidak mampu menyelesaikan kasus suap pengurusan PAW anggota DPR dari PDIP yang menjerat Politikus PDIP, Harun Masiku. Bahkan sampai saat ini tersangka belum juga ditangkap.

Jokowi Buka Peluang Hukuman Mati Bagi Koruptor, ICW: Pengalihan Isu UU KPK

Konfrontasi - Beberapa waktu lalu, Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) membuka peluang hukuman mati untuk koruptor. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai apa yang disampaikan Jokowi tidak tepat.

Peneliti ICW Kurnia Ramadana mengatakan Jokowi tidak paham tentang pemberian efek jera ke koruptor. Kurnia menyebut apa yang diungkapkan Jokowi adalah narasi baru agar masyarakat melupakan masalah KPK.

ICW Sebut Tito Karnavian Tak Pantas Jadi Menteri, Ini Sebabnya

Konfrontasi - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Tito Karnavian tak layak menjadi menteri dalam negeri alias Mendagri.

ICW menganggap Tito mempunyai catatan buruk dalam menegakkan hukum terhadap pegiat antikorupsi. Salah satunya gagal mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan.

ICW Ingat KPK Selesaikan 18 PR Kelas Kakap yang Belum Tuntas

Konfrontasi - Indonesian Corruption Watch (ICW) bersama Transparency International Indonesia (TII) membeber pekerjaan rumah (PR) yang tidak kunjung dituntaskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Catatan ICW dan TII, sebanyak 18 dugaan rasuah kelas kakap belum diselesaikan KPK.

"Kami mencatat paling tidak, masih ada 18 perkara korupsi yang cukup besar. Jadi, yang masih menunggak penyelesaiannya oleh KPK," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana ditemui wartawan di Jakarta Selatan, Minggu (12/5/2019).

ICW Soroti Komitmen Pemerintah Pecat PNS Koruptor

Konfrontasi - Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi masih rendah. Hal ini terlihat dari banyaknya pegawai negeri sipil (PNS) yang terbukti korupsi, tetapi tidak dipecat. 

Peneliti ICW Wana Alamsyah mengatakan, berdasar rilis hasil survei indeks persepsi korupsi 2018, Transparency International (TI) menyatakan Indonesia berada di ranking 89 dengan skor 38, naik satu skor dibandingkan tahun sebelumnya.

ICW Sebut Semua Parpol Menyumbang Kepala Daerah Korup

Konfrontasi - Indonesia Corruption Watch (ICW) memantau kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah sepanjang 2004 hingga 2018. ICW menemukan fenomena partai politik menjadi produsen kepala daerah korup.

"Semua parpol menyumbang kepala daerah korup," kata Peneliti ICW Almas Sjafrina dalam paparannya di Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (16/12/2018).

Kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi berasal dari parpol meliputi kader atau yang diusung dalam kontestasi pilkada.

Soal Keterlibatan Politisi PDIP di e-KTP, ICW: Bernyanyilah Novanto!

Konfrontasi - Peneliti ICW Emerson Yuntho berharap Setya Novanto membuka keterlibatan pihak lain, termasuk para politisi PDIP dalam kasus dugaan korupsi megaproyek e-KTP.

“Bernyanyilah Pak Setnov. Jadi kita minta Pak Setnov untuk ngomong siapa saja yang terlibat,” ujar Emerson Yuntho dalam sebuah diskusi, di Cikini, Jakarta, Sabtu (16/12/2017).

Menurut Emerson kemungkinan Novanto akan ‘bernyanyi’ tergantung pada pengacaranya, Maqdir Ismail.

LBH Minta Setnov Legowo Terima Meme Sebagai Kritik

Konfrontasi - Kasus meme satir tentang Ketua DPR Setya Novanto dinilai tak perlu diproses hukum. Polisi diharapkan menempuh upaya persuasif ketimbang memproses laporan soal gambar sindiran itu.

Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Nawawi Bahrudin, meme adalah kritik sosial dalam negara demokrasi yang mestinya dilindungi, bukan dibungkam. Sebagai pejabat publik, Novanto diminta untuk lebih legowo menerima kritik.

Pages