22 July 2018

Impor

Didukung, Langkah Kementan 'Blacklist' Importir Bawang Bombai Mini

KONFRONTASI-Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto mendukung Kementerian Pertanian yang bakal memasukkan lima importir bawang bombai mini dalam daftar hitam (blacklist) dan melaporkan importir tersebut ke Bareskrim Mabes Polri.

"Jangan hanya blacklist. Lanjutkan dengan tindakan tegas berupa sanksi tidak boleh melakukan kegiatan impor terhadap perusahaan-perusahaan nakal tersebut," kata Hermanto dalam rilis, Senin.

Kemendag Keluarkan Izin Impor Gula 635.000 Ton

KONFRONTASI-Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan Persetujuan Impor (PI) gula mentah atau raw sugar sebanyak 635.000 ton, yang nantinya akan diolah menjadi Gula Kristal Putih (GKP) atau gula konsumsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan bahwa impor gula mentah tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi antarinstansi di kantor Kementerian Perekonomian pada Maret 2018.

Ini Baru Benar, Buwas Tolak Tambahan Impor Beras 500.000 Ton

KONFRONTASI- Impor beras jelas untuk berburu uang rente (semacam korupsi yang dilegalkan)  menjelang pemilu/Pilpres 2019. Namun Kementerian Perdagangan kembali mengeluarkan izin impor beras sebanyak 500.000 ton. Ini merupakan kedua kalinya Kemendag mengeluarkan izin impor beras, sebelumnya impor beras dilakukan pada jumlah yang sama di awal tahun ini.

Sedikitnya 60% Bahan Baku Industri Makanan Masih Impor, ungkap Indef

JAKARTA-  Julukan negara agraris telah cukup lama disematkan kepada Indonesia, tapi faktanya sampai saat ini berbagai kebutuhan masih perlu didatangkan dari luar negeri atau impor. Institute for Developement of Economic (Indef) mencatat lebih dari 60% bahan baku industri makanan pun harus dipenuhi dari impor.

Direktur Indef Enny Sri Hartati mengatakan, ketergantungan impor kian bergeser ke pemenuhan kebutuhan pangan pokok. Tidak hanya sekedar lonjakan impor gandum yang notabene tidak mampu diproduksi di iklim tropis.
BERITA TERKAIT
+

Indef: Impor Pangan Tinggi, Pertanian Tak Terurus

KONFRONTASI-  Institute for Developement of Economic and Finance (Indef) menilai sebutan Indonesia sebagai negara agraris sudah tidak tepat, lantaran kebutuhan impor pangan masih cukup tinggi dibandingkan dengan negara tetangga.

Impor Bermasalah, Harus Dituntaskan, BPK Temukan 9 Kesalahan dalam Impor Pangan

KONFRONTASI- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan tata niaga impor pangan selama periode tahun 2015 hingga semester I 2017.  Melalui Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2017, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menyatakan impor pangan bermasalah. Pasalnya, sistem pengendalian intern Kementerian Perdagangan (Kemendag) belum efektif untuk memenuhi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

KIARA: PP Impor Garam Tanda Negara yang Lebih Suka Impor

Konfrontasi - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menyayangkan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri tidak berpihak terhadap kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan petambak garam Indonesia.

PP tersebut dinilai semakin mempermudah impor komoditas perikanan dan pergaraman yang selama ini hanya menguntungkan segelintir orang yakni pengimpor.

Izin Impor Bawang Diselewengkan, Mentan Marah Besar

Konfrontasi - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pastikan tidak memberi ampun kepada importir nakal yang telah menyalahgunakan izin importir bawang putih yang seharusnya untuk keperluan bibit. Amran pastikan, perusahaan tersebut termasuk pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan tersebut tidak akan pernah lagi terlibat dalam pengadaan di Kementan.

Rizal Ramli: Pak Jokowi Harus Tarik Garis Pemisah dengan Menkeu Neoliberal

KONFRONTASI- “Pilihan sulit bagi Pak Jokowi. Jika terus mendengarkan Menkeu Neoliberal Sri Mulyani, elektibilitas Jokowi akan terus merosot. Kalangan bisnis sudah sebel karena aturan pajak terus berubah”.  Maka Presiden Jokowi tidak ada pilihan, harus menarik garis pemisah dari Menkeu Neoliberal Sri Mulyani, yang bekerja terutama untuk kepentingan kreditors” . Demikian pandangan Mantan Menko Ekuin dan Menko Kemaritiman Rizal Ramli (RR) yang kini Capres Rakyat.

Adhi Karya Tutup Anak Usaha di Singapura, Ini Penyebabnya

Konfrontasi - PT Adhi Karya Tbk (ADHI) telah menutup salah operasional salah satu anak usahanya. Hal ini dilakukan seiring dengan sudah tidak adanya aktifitas di anak usahanya tersebut.

Dalam keterbukaan informasi yang diterbitkan perseroan di situs Bursa Efek Indonesia (BEI), Adhi Karya menutup salah satu anak usahanya yaitu Adhi Multipower Pte. Ltd. (AMPL). Anak usaha tersebut, merupakan anak usaha yang berdomisili di Singapura.

Pages