ICW

Peneliti ICW Kurnia Ramdhana (Ari Saputra/detikcom)

Peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadhana dan Lalola Easter, saat diskusi di Kantor Pusat ICW, di Kalibata, Jakarta Selatan, Ahad, 28 April 2019. TEMPO/Egi Adyatama

KONFRONTASI -     Indonesia Corruption Watch mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi segera memanggil politikus PDIP Herman Hery di kasus Bansos Covid-19. ICW menilai ada upaya dari internal KPK untuk menutup perkara ini agar tidak merembet ke banyak pihak.

KONFRONTASI -   Indonesia Corruption Watch mendesak Komisi Pemberasan Korupsi (KPK) untuk memberhentikan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto. Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana menyebutkan tidak hanya pada persoalan Singapura saja Karyoto melakukan kesalahan. Kurnia menyebut setidaknya terdapat lima kesalahan yang dilakukan Karyoto selama berada di KPK. "Pertama, Deputi Penindakan diduga tidak melakukan evaluasi kepada tim yang mencari buronan Harun Masiku. Padahal salah satu pimpinan KPK mengayakan akan mengevaluasi tim tersebut.

KONFRONTASI- Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali memberikan catatan terkait kepemimpinan Firli Bahuri menahkodai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam catatan ICW, selama setahun memimpin KPK tindakan  tangkap tangan selama ini menjadi ciri khas penindakan yang dilakukan oleh KPK menurun drastis.

KONFRONTASI-Indonesia Corruption Watch (ICW) mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo atas kasus dugaan korupsi penetapan izin ekspor baby atau benih lobster.

Namun peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, mengingatkan lembaga antirasuah atas risiko serangan balik dari operasi tangkap tangan tersebut.

KONFRONTASI -    Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan data bahwa Polri telah berbelanja senilai Rp408,8 miliar yang diduga untuk keperluan pengamanan demonstrasi penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja sejak September 2020.

"Diduga berkaitan dengan antisipasi aksi massa penolakan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law," kata peneliti ICW Wana Alamsyah melalui keterangan resmi, Kamis (08/10/2020).

KONFRONTASI -   Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga polisi menggunakan anggaran sebesar Rp 408,8 miliar untuk persiapan menghadapi aksi massa menolak Omnibus Law.

Melalui Sistem Layanan Penyediaan Secara Elektronik Polri, pengadaan barang dalam jumlah ratusan miliar itu dilakukan dalam tempo sebulan yaitu pada September 2020.

KONFRONTASI -  Polri telah menyimpulkan penyebab kebakaran di gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI berasal dari nyala api terbuka atau open flame. Atas dasar itu, Polri menduga ada unsur pidana dalam kasus tersebut, sehingga proses penyelidikan dinaikan menjadi penyidikan.

“Peristiwa yang terjadi sementara penyidik berkesimpulan dapat dugaan peristiwa pidana,” kata Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (17/9).

KONFRONTASI-Indonesian Corruption Watch (ICW) baru-baru ini mengungkap temuan soal dana pemerintah ke influencer yang mencapai Rp 90,45 miliar pada 2014-2018. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ikut buka suara mengenai masalah itu. 

Anggota BPK Achsanul Qosasi mengungkapkan, temuan ICW itu ada kemungkinan lebih besar lagi jika diakumulasikan hingga tahun ini. Apalagi, dana untuk influencer itu tersebar di beberapa kementerian dan lembaga.   

KONFRONTASI -      Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha mengatakan pemerintah pusat telah menggelontorkan dana mencapai Rp 90,45 miliar hanya untuk influencer sejak 2014. Data ini diambil ICW dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Dalam pemaparannya, Egi mengatakan ICW menggunakan kata kunci influencer dan key opinion leader di LPSE sejak awal era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hasilnya terdapat jumlah paket pengadaan mencapai 40 dengan kata kunci tersebut.