15 December 2019

ICW

Pidato Jokowi Tidak Singgung Pemberantasan Korupsi, ICW: Kami Tidak Kaget

KONFRONTASI-Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut sudah memprediksi pidato pelantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menyinggung isu penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

"Bagi kami tidak mengagetkan, karena pengabaian isu hukum dalam pernyataan resmi Jokowi memang sudah berkali-kali hal ini terjadi," ujar Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz kepada wartawan, Senin (21/10/2019).

Perang Belum Berakhir, Masyarakat Harus Kawal Uji Materi Revisi UU KPK di MK

KONFRONTASI-Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta masyarakat mengawal proses uji materi hasil revisi UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang akan digelar di Mahkamah Konstitusi dalam waktu dekat.

"Ini perangnya belum berakhir. Kita harus mengawasi setidaknya proses judicial review yang sebentar lagi akan dimulai di MK," ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana di Jakarta, Rabu.

Pimpinan KPK Mundur, ICW: Itu Sudah Klimaks Kekecewaan ke Jokowi

KONFRONTASI -  Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mundur dari jabatannya. Hal ini pun menimbulkan tanda tanya besar. Pasalnya, dia mundur setelah Irjen Pol Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK, juga karena pemerintah setuju adanya Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30/2002 tentang KPK.

ICW Sangat Berharap agar Presiden Batalkan Revisi UU KPK

KONFRONTASI -  Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membatalkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Diketahui usulan revisi tersebut telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan menjadi inisiatif RUU DPR.

"Indonesian Corruption Watch menuntut agar Presiden untuk menghentikan pembahasan revisi UU KPK," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam siaran pers yang diterima, Jumat (6/9).

ICW: DPR Lemahkan KPK Lewat Revisi UU

KONFRONTASI - Peneliti  Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana mengkritik keras langkah DPR yang memutuskan berinisiatif revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Rencana Revisi UU KPK ini mencuat di tengah persoalan pemilihan calon pimpinan dan dianggap sebagai upaya pelemahan lembaga antikorupsi tersebut.

Basaria Panjaitan Gugur/ Tumbang Seleksi Pansel, ICW Sambut Positif

ICW: Polri Tak Perlu Berbondong-bondong Kirim Wakilnya ke KPK

KONFRONTASI-Sembilan Pejabat Tinggi (Pati) Polri didaftarkan untuk ikut seleksi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023. Kapolri Jenderal Tito Karnavian pun turut memastikan bahwa kesembilan pati Polri itu bebas dari masalah dan memiliki integritas yang baik.

ICW Minta KPK Perjelas Status Hukum Menpora dan Menag

KONFRONTASI -  Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperjelas status hukum Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi dan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin.

PNS Korup Masih Digaji, Negara Tekor Rp6,5 Miliar Setiap Bulan

KONFRONTASI-Negara mengalami kerugian sekitar Rp 6,5 miliar setiap bulan. Kerugian ini akibat sebanyak 1.466 pegawai negeri sipil (PNS) yang telah diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi ternyata masih menerima gaji hingga sekarang. Demikian diungkap Indonesia Corruption Watch (ICW).

Jumlah tersebut berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Otoritas ICW Ungkap: 86% Dana Kampanye Jokowi - Ma'ruf dari Klub Golfer, Prabowo - Sandi dari Kocek Sendiri

KONFRONTASI -  Indonesian Corruption Watch mencatat trerdapat perbedaan kontras soal asal-

Gambar mungkin berisi: teks

Pages