14 June 2021

ICW

ICW Desak KPK Panggil Herman Hery di Kasus Bansos Covid-19

Peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadhana dan Lalola Easter, saat diskusi di Kantor Pusat ICW, di Kalibata, Jakarta Selatan, Ahad, 28 April 2019. TEMPO/Egi Adyatama

 

KONFRONTASI -     Indonesia Corruption Watch mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi segera memanggil politikus PDIP Herman Hery di kasus Bansos Covid-19. ICW menilai ada upaya dari internal KPK untuk menutup perkara ini agar tidak merembet ke banyak pihak.

5 Alasan ICW Desak KPK Pecat Deputi Penindakan Karyoto

KONFRONTASI -   Indonesia Corruption Watch mendesak Komisi Pemberasan Korupsi (KPK) untuk memberhentikan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto. Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana menyebutkan tidak hanya pada persoalan Singapura saja Karyoto melakukan kesalahan. Kurnia menyebut setidaknya terdapat lima kesalahan yang dilakukan Karyoto selama berada di KPK. "Pertama, Deputi Penindakan diduga tidak melakukan evaluasi kepada tim yang mencari buronan Harun Masiku. Padahal salah satu pimpinan KPK mengayakan akan mengevaluasi tim tersebut.

Tangkap Edhy Prabowo, KPK Diingatkan Waspadai Serangan Balik

KONFRONTASI-Indonesia Corruption Watch (ICW) mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo atas kasus dugaan korupsi penetapan izin ekspor baby atau benih lobster.

Namun peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, mengingatkan lembaga antirasuah atas risiko serangan balik dari operasi tangkap tangan tersebut.

Temuan ICW: Sebelum UU Ciptaker Disahkan, Ternyata Pemerintah Sudah Belanja Alat Pengamanan Demonstrasi Rp408,8 Miliar

KONFRONTASI -    Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan data bahwa Polri telah berbelanja senilai Rp408,8 miliar yang diduga untuk keperluan pengamanan demonstrasi penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja sejak September 2020.

"Diduga berkaitan dengan antisipasi aksi massa penolakan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law," kata peneliti ICW Wana Alamsyah melalui keterangan resmi, Kamis (08/10/2020).

ICW Duga Polisi Belanja Rp 408 Miliar untuk Persiapan Demo Omnibus Law

KONFRONTASI -   Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga polisi menggunakan anggaran sebesar Rp 408,8 miliar untuk persiapan menghadapi aksi massa menolak Omnibus Law.


 

Melalui Sistem Layanan Penyediaan Secara Elektronik Polri, pengadaan barang dalam jumlah ratusan miliar itu dilakukan dalam tempo sebulan yaitu pada September 2020.


 
 

Ada Unsur Pidana dalam Kebakaran Gedung Kejagung, ICW Minta Polri Gandeng KPK

KONFRONTASI -  Polri telah menyimpulkan penyebab kebakaran di gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI berasal dari nyala api terbuka atau open flame. Atas dasar itu, Polri menduga ada unsur pidana dalam kasus tersebut, sehingga proses penyelidikan dinaikan menjadi penyidikan.

“Peristiwa yang terjadi sementara penyidik berkesimpulan dapat dugaan peristiwa pidana,” kata Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (17/9).

BPK Sebut Gelontoran Dana untuk Influencer Kemungkinan Lebih Besar dari yang Disebut ICW

KONFRONTASI-Indonesian Corruption Watch (ICW) baru-baru ini mengungkap temuan soal dana pemerintah ke influencer yang mencapai Rp 90,45 miliar pada 2014-2018. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ikut buka suara mengenai masalah itu. 

Anggota BPK Achsanul Qosasi mengungkapkan, temuan ICW itu ada kemungkinan lebih besar lagi jika diakumulasikan hingga tahun ini. Apalagi, dana untuk influencer itu tersebar di beberapa kementerian dan lembaga.   

ICW Sebut Pemerintahan Jokowi Habiskan Rp 90 M untuk Sewa Influencer


KONFRONTASI -      Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha mengatakan pemerintah pusat telah menggelontorkan dana mencapai Rp 90,45 miliar hanya untuk influencer sejak 2014. Data ini diambil ICW dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Dalam pemaparannya, Egi mengatakan ICW menggunakan kata kunci influencer dan key opinion leader di LPSE sejak awal era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hasilnya terdapat jumlah paket pengadaan mencapai 40 dengan kata kunci tersebut.

Pages