21 June 2018

ICW

ICW Minta KPK Selidiki Rekaman Rini Soemarno dan Sofyan Basir

KONFRONTASI -  Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menyelidiki dugaan korupsi dalam rekaman percakapan antara Menteri BUMN Rini Soemarno dan Direktur Utama PLN Sofyan Basir.

“Kami meminta KPK untuk melakukan telaah dan penyelidikan terkait indikasi konflik kepentingan serta indikasi kerugian negara dalam proyek-proyek dikelola oleh PT PLN dan PT Pertamina,” ujar peneliti ICW Firdaus Ilyas dalam siaran pers, Selasa (1/5/2018).

Kasus Novel Baswedan Mangkrak, ICW Desak Jokowi Evaluasi Kinerja Polri

KONFRONTASI - Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Lalola Easter menuturkan, penangan­an kasus penyidik senior KPK, Novel Baswedan yang dilaku­kan oleh Polri, jauh berbeda dengan kasus pidana lain yang juga bermodalkan CCTV, yang pengungkapannya cenderung cepat, bahkan hanya dalam hitungan jam/hari.

ICW Duga Pimpinan KPK Langgar Hukum

KONFRONTASI -  Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho mendapatkan informasi bahwa penyidik yang berasal dari lembaga penegak hukum lain –yang juga berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil - tersebut dikabarkan diterima kembali di KPK. Kondisi ini kemudian juga menimbulkan kegaduhan di internal KPK.     

Soal Zumi Zola, KPK Tanggapi Kritik ICW

KONFRONTASI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah tidak serius menangani kasus korupsi suap dan gratifikasi di Provinsi Jambi yang melibatkan Gubernur Jambi Zumi Zola yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Sehari sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik KPK karena melibatkan Zumi Zola untuk membuka acara Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Jambi dua hari lalu.

KPK Diminta Tolak Saran Wiranto

KONFRONTASI - KPK diminta menolak pernyataan Menko bidang Polhukam Wiranto yang meminta lembaga anti rasuah menunda penetapan tersangka calon kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi hingga Pilkada serentak di 171 daerah usai.

Koordinator ICW Ade Irawan mengungkapkan ada tiga alasan pihaknya agar KPK tidak mengikuti saran Wiranto. Pertama KPK merupakan Lembaga Negara Independent. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya KPK bebas dari intervensi kekuasaan manapun yang tertera dalam Pasal 3 UU KPK.

ICW Tuding Pemerintah Intervensi Proses Hukum di KPK

KONFRONTASI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dituntut menolak permintaan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Jenderal TNI (Purn) Wiranto.

Sebelumnya, Wiranto membuat kontroversi karena meminta KPK menunda proses hukum atas calon kepala daerah yang terindikasi melakukan korupsi.

Koordinator ICW, Ade Irawan, menegaskan bahwa permintaan Wiranto tersebut sama dengan tindakan intervensi terhadap penegakan hukum.

Hakim Praperadilan Setya Novanto Pernah Bebaskan Koruptor, ungkap ICW

KONFRONTASI- Indonesia Corruption Watch mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berhati-hati dalam menghadapi praperadilan yang diajukan tersangka kasus korupsi proyek E-KTP Setya Novanto. ICW menyoroti rekam jejak hakim tunggal Kusno yang akan mengadili praperadilan itu.

KPK Didesak Segera Tahan Novanto

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk segera menahan tersangka kasus korupsi KTP Elektronik, Setya Novanto. Desakan tersebut disuarakan Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz.

Penahanan ini disebut Donal harus segera dilakukan KPK jika Ketua Umum Partai Golkar tersebut kembali mangkir dari panggilan KPK.

Meme Novanto Bentuk Ketidakpuasan Masyarakat

Konfrontasi - Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Tibiko Zabar mengatakan, meme Ketua DPR Setya Novanto merupakan bagian dari kritik masyarakat sebagai pengawal pemerintah.

Menurut Tibiko, meme Setya Novanto tidak bisa lepas dari kasus yang tengah dihadapinya sebagai anggota DPR saat itu.

Meme itu bukanlah untuk menyerang pribadi Novanto.

ICW khawatir Hakim Pengadilan Tipikor 'Masuk Angin' dalam Kasus e-KTP

KONFRONTASI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja menetapkan dua anggota orang tersangka baru dalam kasus korupsi proyek e-KTP yakni Setya Novanto dan Markus Nari. Hal ini menambah daftar panjang pihak-pihak yang terlibat dalam kasus yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun itu.

Pages