Hutang Luar Negeri

Pemerintah Diminta Tingkatkan Efektivitas Pengelolaan Utang Negara

Konfrontasi - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puteri Anetta Komarudin meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan utang. Tidak hanya itu, pemerintah juga perlu memperhatikan stabilitas rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) guna menjaga kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menghadapi tekanan perekonomian akibat pandemi virus Corona (Covid-19).

Merujuk Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2019 yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, terungkap kinerja pengelolaan utang negara oleh pemerintah pada 2018 hingga triwulan III 2019 belum maksimal dan berpotensi menimbulkan gangguan keberlangsungan fiskal di masa mendatang.

Dengan diterbitkannya Perpres Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020, pemerintah mencatat kenaikan pembiayaan utang menjadi Rp1.006,4 triliun dari perencanaan semula sebesar Rp351,8 triliun. Kenaikan tersebut seiring dengan meningkatnya outlook defisit anggaran yang kini mencapai 5,07 persen untuk membiayai belanja stimulus pemerintah dalam rangka penanganan pandemi.

"Penambahan nominal utang serta peningkatan proyeksi rasio utang terhadap PDB tahun ini dapat dianggap sebagai konsekuensi logis atas kejadian luar biasa akibat pandemi (Covid-19). Namun, bukan berarti pengelolaan utang saat ini sudah optimal, selalu ada ruang untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan," kata Puteri di Jakarta, Minggu, (10/5/2020).

Ketua Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia (KPPI) ini mencontohkan, misalnya dengan dengan dukungan peraturan terkait manajemen risiko keuangan negara dan penerapan analisis keberlanjutan fiskal, termasuk analisis keberlanjutan utang pemerintah secara komprehensif. Sebagaimana merujuk pada rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan dalam Rapat Paripurna beberapa waktu lalu.

Per akhir Maret 2020, akumulasi posisi utang pemerintah mencapai Rp5.192,56 triliun atau naik sebesar Rp244,38 triliun atas posisi utang pada Februari 2020, dengan rasio total utang pemerintah terhadap PDB mencapai 32,12 persen. Rasio tersebut diproyeksikan melonjak hingga 36 persen akibat potensi peningkatan beban utang seiring dengan prediksi dinamisnya outlook defisit anggaran sepanjang 2020.

Walaupun lonjakan rasio tersebut masih di bawah ambang batas yang ditetapkan dalam UU Keuangan Negara, yaitu maksimal 60 persen terhadap PDB, Puteri menilai rasio total utang tersebut masih lebih tinggi dibandingkan rasio total utang terhadap PDB tahun 2019 sebesar 29,8 persen dan 10 tahun terakhir yang tidak melebihi 30 persen. Menurut Puteri, dalam keadaan normal saja, optimalisasi pengelolaan utang diperlukan.

"Terlebih saat ini, ketika hampir semua asumsi dasar makro dan keadaan pasar mengalami tekanan luar biasa yang tidak pernah diprediksi sebelumnya. Justru, inilah saatnya pengelolaan utang yang baik perlu ditingkatkan untuk semakin hati-hati, akuntabel, dan transparan. Tentu dengan tetap menjaga agar sesuai ambang batas rasio dan tata kelola komposisi utang yang terukur, serta memperbaiki produktivitas penggunaan utang untuk menghindari kehilangan peluang," ujar politisi Partai Golkar itu.

BPK Soroti Pengelolaan Utang Era Jokowi, Sri Mulyani: Pemerintah Tidak Ugal-Ugalan

Konfrontasi - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menyoroti tentang pengelolaan utang pemerintah pusat yang dinilai kurang efektif. Hal tersebut tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2019.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah melakukan pengelolaan utang secara berhati-hati dan bertanggung jawab. Hasil dari pembiayaan utang juga terlihat pada masifnya pembangunan infrastruktur dan pengurangan kemiskinan sebelum pandemi Virus Corona.

Kemenkeu: Pemerintah Bakal Dapat Utang dari ADB Rp 22,5 Triliun

Konfrontasi - Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiyaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan pemerintah dalam waktu dekat akan mendapatkan pembiayaan hutang baru dari lembaga internasional, Bank Pembangunan Asia (ADB).

Luky mengatakan, besaran utang yang akan ditarik oleh pemerintah sebesar 1,5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 22,5 triliun (kurs: Rp 15.000).

Diharapkan, pembiayaan tersebut bisa segera dicairkan pada kisaran bulan Mei dan Juni tahun ini.

Pakai Hutang Luar Negeri, Pemerintah Bangun Tanggul Tsunami di Kota Palu Sepanjang 7,2 KM

Konfrontaasi - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelontorkan Rp 250 miliar untuk bangun tanggul tsunami di Kota Palu, Sulteng. Tanggul itu akan dibangun sepanjang 7,2 km di Teluk Palu.

Tanggul yang dibangun dengan dana utang luar negeri tersebut diberi nama Tanggul Laut Silae, Lere, Besusu Barat dan Talise (Silebeta). Alasan pemberian nama itu karena dibangun di sepanjang empat kelurahan itu.

Bunga Hutang Luar Negeri Indonesia Tertinggi di ASEAN

Konfrontasi - Porsi utang yang terus meningkat diyakini bakal menjadi beban bagi Indonesia, terlebih lagi menurut Ekonom Indef Bhima Yudisthira bahwa bunga utang RI merupakan yang tertinggi se-Asia Pasifik. Sebelumnya Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir Januari 2019 sebesar USD383,3 miliar sekitar setara dengan Rp5.366,2 triliun (kurs Rp14.000/USD). 

Naik 4,2 Persen, Hutang Negara Indonesia Jadi Rp 5.253 Triliun

Konfrontasi - Jumlah utang luar negeri Indonesia pada akhir kuartal III 2018 naik 4,2 persen (tahun ke tahun) menjadi 359,8 miliar dolar AS atau sekitar Rp5.253 triliun (asumsi kurs Rp14.600 per dolar AS).

Statistik Utang Luar Negeri kuartal III yang diumumkan Bank Indonesia di Jakarta, Jumat (16/11/2018), menunjukkan utang luar negeri (ULN) terdiri atas utang pemerintah dan bank sentral sebesar 179,2 miliar dolar AS serta utang swasta termasuk BUMN sebesar 180,6 miliar dolar AS.

Di Bawah Menkeu Sri Mulyani, Indonesia Rugi Rp 121 T Dan 6,7 M Dolar AS

Konfrontasi - Pemerintah Indonesia pada era 2006-2010, di bawah Menteri Keuangan Sri Mulyani, telah melakukan kebijakan yang merugikan Keuangan Negara.

Demikian disampaikan Pengamat ekonomi politik dari Lingkar Studi Perjuangan (LSP), Gede Sandra kepada redaksi, Jumat (19/1/2018).

Masih untuk Bayar Utang, Cadangan Devisa RI Tergerus

Konfrontasi - Bank Indonesia menyatakan posisi cadangan devisa Indonesia hingga akhir November 2017 tercatat sebesar US$125,97 miliar. Posisi tersebut, lebih rendah dibandingkan cadangan devisa Oktober yang mencapai US$126,55 miliar.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman mengungkapkan, penurunan cadangan devisa November sangat dipengaruhi oleh penggunaan devisa untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah dan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental yang sebenarnya.

Menkeu Jelaskan Hutang RI yang Terus Naik, Ini Rinciannya

Konfrontasi - Hingga akhir April 2016, total utang pemerintah pusat terhitung naik Rp 7,46 triliun dibandingkan akhir Maret 2016 menjadi Rp 3.279,28 triliun. Dalam denominasi dolar AS, jumlah utang pemerintah pusat di akhir April 2016 adalah US$ 248,36 miliar.

Menteri Keuangan, Bambang PS Brodjonegoro mengaku bahwa kenaikan utang ini disebabkan oleh adanya depresiasi.

Sekjen Demokrat Sebut Pemerintahan Jokowi Meroket Tajam

Konfrontasi - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Panjaitan mengatakan, utang pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo meroket tajam dibanding era Presiden RI sebelum-sebelumnya. Padahal, menurutnya, Jokowi baru memimpin sekitar dua tahun.

"Belum dua tahun Jokowi memerintah, dia terbesar meminjam uang. Jadi, akhirnya utang luar negeri kita terus naik. Bahaya itu," kata Hinca di Denpasar, Sabtu, 28 Mei 2016.