Hukuman mati

Eksekusi Mati Gembong Narkoba, Jokowi Jangan Takut Australia

KONFRONTASI - DPR mendukung keputusan pemerintahan Jokowi-JK yang akan menerapkan hukuman mati terhadap Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, terpidana kasus narkoba kelompok "Bali Nine" asal Australia.

"Jangan terlalu ditanggapi bila ada negara yang bersikeras menolak keputusan itu. Kita harus tetap pada pendirian hukum kita," tegas anggota Komisi I DPR RI Mayjen (Purn) TB. Hasanuddin dalam pesan singkatnya (Kamis, 12/2).

Eksekusi Hukuman Mati Gembong Narkoba Tetap Berjalan

KONFRONTASI - Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi membahas hukuman mati  yang akan dijatuhi kepada beberapa warga negara asing (WNA) dengan Komisi I DPR di gedung Senayan, Jakarta, hari ini (Kamis, 12/2). 

"Kami konsisten jalankan kebijakan tentang narkoba karena dampaknya terhadap warga negara kita, dulu Indonesia jadi negara transit, tapi sekarang jadi destinasi terbesar," kata Retno dalam RDP.

Mantan duta besar Belanda ini juga menegaskan bahwa pihaknya akan tetap konsisten menjalankan eksekusi hukuman mati tersebut.

Lapor Pak Jokowi, 229 WNI Terancam Dihukum Mati di Luar Negeri

KONFRONTASI - Pemerintah diminta memperkuat upaya diplomasi untuk meringankan beban hukuman mati kepada  229 Warga Nega­ra Indonesia (WNI) yang bekerja di laur negeri.

Koordinator Jaringan Buruh Migran Indonesia, Marjaenab menilai, negosiasi pembebasan buruh migran ter­hambat, lantaran Indonesia menerapkan sistem pidana huku­man mati. Penerapan hukuman mati, sambung dia, menjadi salah satu elemen yang menu­rukan posisi tawar pemerintah Indonesia dalam membebaskan buruh migran.

200 Ribu WNI di Luar Negeri Terancam Hukuman Mati

KONFRONTASI-Sekitar 200 ribuan WNI di luar negeri kini menghadapi hukuman mati. Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi mengatakan paling banyak WNI tersebut berada di Malaysia dan Arab Saudi. Kasus yang paling banyak menimpa WNI tersebut merupakan kasus narkoba. Kata dia, pemerintah bakal memberikan bantuan hukum dan juga pendampingan kuasa hukum untuk mereka.

"Intinya adalah komitmen negara hadir dalam bentuk pendampingan dan bantuan pada setiap warga negara termasuk yang saat ini terancam hukuman mati. Dari angka yang ada sekitar 229 ribu orang," ujar Retno di Istana Presiden.

Menteri Yasonna: Koruptor Bisa Dihukum Mati

KONFRONTASI - Menanggapi hukuman mati terhadap koruptor, Menteri Hukum dan HAM (menkumham), Yasonna Laoly mengakui hal tersebut bisa saja dilaksanakan jika ada desakan kuat dari masyarakat.

"Hukuman mati terhadap koruptor bisa diterapkan kalau ada desakan masyarakat yang kuat," ujar Yasonna dalam acara penganugerahan "Yap Thiam Hien Award 2014" di Galeri Nasional, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (22/1).

Olga Lydia Tak Setuju dengan Hukuman Mati Bagi Terpidana Kasus Narkoba

Konfrontasi - Aktris Olga Lydia mengaku tidak setuju dengan hukuman mati bagi terpidana kasus narkoba, dan menyarankan perlu lebih banyak kampanye untuk menekan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Menurut aktris yang menjadi relawan Koalisi Aksi Masyarakat Sipil Antikorupsi ini, hukum tidak bisa diubah begitu saja namun mungkin perlu juga ada tinjauan apakah hukuman tersebut masih perlu atau tidak.

Eksekusi Mati Gembong Narkoba, Ketua DPR: Asing Jagan Ikut Campur

KONFRONTASI - Terkait sikap Brasil dan Belanda yang menarik duta besarnya di Indonesia terkait eksekusi terpidana mati kasus narkoba, Ketua DPR Setya Novanto meminta luar negeri dapat menghargai dan memahami hukum di Indonesia.

"‎Pengedar narkoba bisa menimbulkan kematian orang lain. Pihak luar negeri harus menyadari bahwa ini adalah hukum Indonesia, kita harus saling menghargai negara satu dengan yang lain‎," kata Setya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/1/2015).

Tantowi Yahya: Pemerintah Belanda dan Brazil Harus Hargai Hukum Indonesia

Konfrontasi - Pemerintah Belanda dan Brazil harus menghargai penegakan hukum di Indonesia terkait pelaksanaan hukuman mati terhadap enam pengedar narkoba. Kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tantowi Yahya, Sabtu (17/1).

"Kedua kepala negara (Belanda dan Brazil) juga harus menghargai bahwa pelaksanaan hukuman mati tersebut merupakan bentuk penegakan hukum yang berlangsung di Indonesia," kata Tantowi melalui keterangan tertulisnya.

YLBHI Sebut Hukuman Mati Itu Inkonstitusional

KONFRONTASI-Hukuman mati yang diterapkan bagi enam terpidana kasus narkoba, Ahad (18/1) dinilai bertentangan dengan konstitusi negara dalam semangat yang dibangun dalam perlindungan hak azasi manusia.
 
 “Hukuman mati dalam sistem hukum Indonesia adalah inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 28 huruf A dan Huruf  I ayat (1) yang melindungi hak hidup sebagai hak konstitusional dalam UUD 1945 dan tidak sesuai dengan Kemanusiaan yang adil dan beradab dari Pancasila,” ujar Direktur Advokasi dan Kampanye Yayasan Lembaga Hukum Indonesia Bahrain, Sabtu (17/1).

Nusron Wahid: Tujuh TKI Terancam Hukuman Mati

KONFRONTASI - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) akan memberikan perlindungan hukum terhadap TKI yang akan dihukum mati atau hukuman gantung.

"Yang jelas kita akan berikan bantuan hukum," kata Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid usai menyerahkan LHKPN di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (12/1/2015).

Pasalnya, BNP2TKI telah mencatat di tahun 2015 akan ada lima sampai tujuh kasus terkait hukuman gantung dan hukuman mati untuk TKI. "Itu ada di Arab Saudi, Malaysia, Emirat Arab dan Hongkong," ungkap Nusron.

Pages