Hukuman mati

Soal Hukuman Mati, Jaksa Agung: Tidak Mungkin Dibatalkan!

KONFRONTASI-Eksekusi terpidana mati gelombang kedua tetap akan terlaksana. Meski demikian, berdasarkan informasi eksekusi tak akan berlangsung pada Maret ini. Demikian ditegaskan Jaksa Agung HM Prasetyo.

"Tidak mungkin dibatalkan,' tegas Prasetyo di Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (13/3)

Eksekusi terhadap 10 terpidana mati kasus narkoba belum bisa dilaksanakan Maret ini karena tiga diantaranya yakni Mary Jane Fiesta Veloso asal Filipina, Martin Anderson asal Ghana dan Serge Areski Atlaoui asal Prancis mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

Jangan Tunda Eksekusi, Secara Hukum Prosesnya Sudah Final, Kata Jimly.

KONFRONTASI - Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie mengatakan, Pemerintah Indonesia seharusnya tak menunda pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati kasus narkoba. Menurut Jimly, tak ada alasan menunda eksekusi karena secara hukum prosesnya sudah final.

"Dari segi hukum, grasi dan PK (Peninjauan Kembali) ditolak, sehingga itu sudah final, jadi pelaksanaan eksekusi mati bisa dilaksanakan," kata Jimly kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (12/3/2015).

Soal Eksekusi Mati, Ini Saran Prabowo untuk Pemerintahan Jokowi

KONFRONTASI- Terkait pelaksanaan eksekusi mati terhadap para terpidana narkoba, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto ikut memberikan dukungan pada pemerintahan Jokowi-JK . Meskipun banyak negara yang warganya masuk daftar terpidana mati jilid II berusaha menekan Indonesia.

Menurut Prabowo, Indonesia tak perlu takut dengan intervensi atau tekanan dari negara lain.‬

Pakistan Cabut Moratorium Hukuman Mati

KONFRONTASI-Pakistan mencabut moratoriumnya mengenai hukuman mati dalam semua perkara besar, kata para pejabat pada Selasa, setelah memulai eksekusi bagi pelanggaran terorisme menyusul pembunuhan massal di satu sekolah oleh Taliban.

Kementerian Dalam Negeri Pakistan telah memberikan arahan kepada pemerintah-pemerintah provinsi untuk memproses hukuman gantung bagi narapidana yang permohonan pengampunannya ditolak kata seorang pejabat kementerian itu kepada kantor berita AFP.

Seorang pejabat pemerintah membenarkan berita tersebut.

Senat Australia Datangi PBNU Minta Hukuman Mati Ditunda

Konfrontasi - Anggota Senat Australia Nick Xenophon mendatangi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta, Selasa (10/3), meminta dukungan agar hukuman mati terhadap dua warga negaranya ditunda.

Nick Xenophon datang ke PBNU bersama Imam Masjid Afghan, Adelaide, Australia, Syekh Kafrawi Abdurrahman Hamzah yang juga bertindak sebagai penerjemah.

Sudding: Buktikan Kalau Jokowi Tidak Bisa Diintervensi!

KONFRONTASI- Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus bisa membuktikan bahwa dirinya tidak bisa diintervensi terkait eksekusi mati dengan cara segera melaksanakannya.

"Negara kita ini kan negara yang berdaulat. Presiden Jokowi kan juga sering mengatakan tidak akan goyah dengan berbagai macam intervensi. Ya segera dilaksanakan saja hukuman mati itu," kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Syarifuddin Sudding di gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/3).

Terlibat Kasus Narkoba, 67 WNI Terancam Hukuman Mati di Luar Negeri

KONFRONTASI- Saat ini ada 229 WNI yang terjerat hukuman mati di negara lain. Dari jumlah itu,  67 persen karena kasus narkoba. Demikian dikatakan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal.

“Tapi mereka itu teridentifikasi sebagai WNI. Bukan TKI yang terjerat narkoba," ujar Iqbal di Jakarta, Minggu (8/3).

Menurut Iqbal, setahun lalu, Indonesia berhasil membebaskan 46 WNI yang terancam hukuman mati. Namun, kemudian ada lagi tambahan 47 WNI yang juga terancaman hukuman mati di beberapa negara. 

Hendardi: Hukuman Mati Bisa Diganti dengan Hukuman Berat Tanpa Remisi

KONFRONTASI- Ketua Setara Institute, Hendardi, menilai penerapan hukuman mati yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo menyalahi Undang-undang dan nilai-nilai kemanusiaan. Terlebih tren hukuman mati di dunia sudah dihapuskan.

"Jika kita bicara solusi, hukuman mati itu bisa diganti dengan hukuman seberat-beratnya tanpa pemberian remisi," katanya di Jakarta, Minggu (8/3).

Saran Rohaniawan : Jokowi Lihat Nilai Kemanusiaan Lebih Mendalam

KONFRONTASI-Rohaniwan Benny Juliawan menegaskan bahwa hukuman mati untuk terpidana tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Presiden Joko Widodo yang mendukung kebijakan itu pun dianjurkan melihat kembali nilai kemanusiaan secara lebih mendalam.

Dosen Universitas Sanata Dharma Yogyakarta tersebut mengatakan, ada kesan eksekusi mati adalah bagian dari dendam atas apa yang telah dilakukan sesorang terkait perkara hukum berat, entah narkotika, pembunuhan atau yang lainnya.

Anton Medan Setuju Gembong Narkoba Dihukum Mati

KONFRONTASI-Mantan mafia kelas kakap Anton Medan setuju dengan pelaksanaan hukuman mati terhadap terpidana kasus narkoba.

"Saya pribadi, Anton Medan, warga negara Indonesia, melihat korban 40-50 per hari, saya malah sangat setuju hukuman mati," kata Anton  di Dermaga Wijayapura (tempat penyeberangan menuju Pulau Nusakambangan, red.), Cilacap, Jawa Tengah, Kamis (5/3).

Namun demikian, Anton tak mau menanggapi lebih jauh terkait dengan hukuman mati tersebut. "Tetapi selaku ustaz, saya enggak bisa jawab karena hak prerogatif Allah masalah mati, bukan kita."

Pages