Hukuman mati

Korut Dikabarkan Hukum Mati Wakil Perdana Menteri

Konfrontasi - Wakil kepala kabinet Korea Utara Choe Yong Gun dihukum mati karena mengkritik sejumlah kebijakan pemimpin tertinggi Kim Jong-Un, kata kantor berita Korea Selatan Yonhap pada Rabu (12/8).

Kepala kabinet adalah jabatan setara perdana menteri dalam tata pemerintahan parlementer Korea Utara dan membawahkan urusan administrasi pemerintahan.

Choe, yang menjabat wakil kepala kabinet sejak Juni 2014, harus menghadapi regu tembak pada Maret setelah menentang kebijakan Kim di bidang kehutanan, kata Yonhap mengutip sumber "yang mengetahui Korea Utara".

Selama Ramadhan Pakistan Tangguhkan Eksekusi Hukuman Mati

KONFRONTASI-Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif memerintahkan penangguhan eksekusi hukuman mati selama bulan suci Ramadhan, yang berawal Jumat di negeri itu, kata beberapa pejabat pada Kamis (18/6).

Sharif telah mencabut moratorium enam-tahun pelaksanaan hukuman mati setelah Taliban menyerang satu sekolah yang dioperasikan oleh militer dan menewaskan hampir 150 anak, guru dan staf sekolah di Peshawar Desember tahun lalu.

"Pak Hakim, Lebih Baik Saya Dihukum Mati Saja"

KONFRONTASI-Vonis 9 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim disambut dengan penuh kekecewaan oleh Sanusi W, terdakwa kasus susila.

"Pak Hakim, lebih baik saya dihukum mati saja. Sejak awal saya sudah minta agar dihukum mati,  kalau memang saya bersalah," ucap Sanusi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Rabu (3/6) malam, seraya mengajukan banding atas putusan hakim.

Pengadilan Mesir Tunda Hukuman Mati Mursi

Konfrontasi - Pengadilan Mesir ditunda, Selasa (2/6), sebelum membuat putusan akhir atas rekomendasi hukuman mati, bagi mantan Presiden Mohamed Mursi, serta para pemimpin Persaudaraan Muslim lainnya, terkait kasus pembobolan penjara pada 2011.

Dilansir dari Reuters, hakim mengatakan pengadilan ditunda hingga 16 Juni. Mursi dan pemimpin Persaudaraan Muslim, Mohamed Badie, terancam hukuman mati atas tuduhan pembunuhan dan penculikan polisi, serta melarikan diri dari penjara.

Norwegia: Hukuman Mati Moursi "Tak Bisa Diterima"

Konfrontasi - Norwegia pada Selasa (19/5) mencela sebagai "tak bisa diterima" hukuman mati yang dijatuhkan oleh satu pengadilan Mesir terhadap mantan presiden Mesir Mohammed Moursi dan 106 pendukungnya.

"Tak bisa diterima bahwa lebih dari 100 orang, termasuk mantan presiden Moursi, telah dijatuhi hukuman mati dalam satu pengadilan," kata Menteri Luar Negeri Norwegia Borge Brende sebagaimana dikutip di dalam satu pernyataan.

Uni Eropa Kecam Hukuman Mati Morsi

Konfrontasi - Uni Eropa (UE), Minggu (17/5), mengecam hukuman mati yang dijatuhkan pengadilan Mesir terhadap mantan Presiden Mohamed Morsi dan sekitar 100 orang lainnya, dengan menekankan bahwa vonis dihasilkan oleh proses pengadilan yang cacat hukum.

"Keputusan pengadilan untuk memberikan hukuman mati, dilakukan dalam pengadilan massal dan itu tidak sesuai dengan kewajiban Mesir dalam hukum internasional," kata salah satu diplomat tinggi UE Federica Mogherini dalam keterangan tertulisnya.

Kenapa Eksekusi Mati Tahap Ketiga Belum Ditentukan?

KONFRONTASI - Mengamati beberapa pemberitaan media massa nasional dan media massa internasional terutama media online, sehari setelah pelaksanaan eksekusi mati dua warga Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran menimbulkan pro dan kontra atas eksekusi mati tersebut. Sebagian yang bersikap kontra mangajak boikot Bali dan mendorong agar PM Tony Abbott bersikap lebih keras terhadap Indonesia.

Canberra: Eksekusi Mati Akibatkan Konsekuensi bagi Indonesia

KONFRONTASI - Lepas tengah malam, Rabu (29/4/2015), suara letusan senjata memecah keheningan di Pulau Nusakambangan, saat 8 terpidana mati dieksekusi regu tembak sekaligus. Di antara mereka ada Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, duo sindikat narkoba Bali Nine.

Pemerintah Australia telah memperingatkan bahwa kematian keduanya akan mengakibatkan konsekuensi bagi Indonesia. Apa yang akan dilakukan Negeri Kanguru?

Analis: Penarikan Dubes Australia Jadi Bumerang Bagi Abbot

Konfrontasi - Tindakan diplomatik pemerintah Australia untuk menarik Duta Besar Australia untuk Indonesia pasca-eksekusi terhadap Andrew Chan dan Myuran Sukumaran bisa menjadi bumerang. Demikian disampaikan analis politik Australia, Aaron Connolly.

Connolly, yang juga peneliti Program Asia Timur dari Institut Lowy, menyayangkan langkah PM Abbott yang bertujuan mengekspresikan ketidaksenangan Australia.

Pages