Hong Kong

KONFRONTASI - Hong Kong police fired tear gas Tuesday to regain control of the city's parliament after thousands of protesters occupied and ransacked the assembly in an unprecedented display of defiance on the anniversary of the territory's handover to China.

The financial hub has been rocked by three weeks of huge demonstrations sparked by an unpopular bill that would allow extraditions to the Chinese mainland, but on Monday that anger reached levels unseen for years.

KONFRONTASI-Thousands of people in Hong Kong joined an evening protest and marched to major foreign consulates on Wednesday, urging leaders gathering for this week’s summit of G20 nations to back their demand to scrap a controversial extradition bill.

Holding placards with messages such as “Please liberate Hong Kong”, the demonstrators, some wearing masks, marched to consulates of nations represented at the Japan summit of the Group of 20 major economies.

KONFRONTASI-Pedemo menyelipkan sebuah petisi yang berisi Presiden Joko Widodo menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekstradisi ke China.

Petisi diselipkan di pintu kaca gedung Konsulat Jenderal RI di Hong Kong saat pedemo melakukan orasi, Rabu (26/6/2019).

"Tadi sekitar pukul 12.30 [waktu setempat] para pengunjuk rasa datang ke KJRI. Mereka ingin menyampaikan petisi. Kebetulan tadi pintu dikunci sehingga diletakkan di depan pintu," kata pelaksana Konsul Jenderal RI di Hong Kong Mandala S Purba mengutip Antara.

KONFRONTASI-Pemerintah China tidak akan membiarkan pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, mengundurkan diri jika memang dia berniat mundur di tengah desakan publik. Aksi para demonstran yang memprotes rancangan undang-undang (RUU) ekstradisi pada Minggu (16/6) kemarin menuntut Lam untuk mundur dari jabatannya.

Seperti dilansir Reuters, Senin (17/6/2019), hal tersebut dituturkan seorang pejabat senior pemerintahan Hong Kong yang dekat dengan Lam.

KONFRONTASI -  Protes massal yang berlangsung di Hong Kong sepanjang pekan ini, kemungkinan besar akan memberikan dampak jangka pendek dan bahkan jangka panjang terhadap proyeksi ekonomi daerah administratif khusus tersebut.

KONFRONTASI-Kementerian Luar Negeri China pada Sabtu mengatakan isu terkait Hong Kong merupakan urusan internal China dan tidak ada negara, organisasi atau pun individual yang berhak untuk ikut campur.

Pernyataan tersebut muncul setelah pemimpin Hong Kong, yang berada di bawah tekanan protes publik, mengumumkan penundaan usulan rancangan undang-undang yang akan memungkinkan ekstradisi tersangka kriminal ke daratan China.

KONFRONTASI-Media Hong Kong melaporkan pemerintah kota itu akan menunda memberlakukan undang-undang ekstradisi ke Cina yang memicu kemarahan warga. Kabarnya pemimpin kota Carrie Lam akan mengumumkan hal tersebut pada Sabtu (15/6) ini.

Dukungan terhadap undang-undang ekstradisi tersebut mulai runtuh pada Jumat (14/6) kemarin. Beberapa politisi pro-Beijing dan penasihat senior Lam mengatakan pembahasan undang-undang tersebut harus ditunda sementara waktu.

KONFRONTASI-Beberapa taipan Hong Kong mulai memindahkan aset pribadi mereka ke luar negeri. Mereka khawatir dengan rencana pemerintah kota yang mengizinkan tersangka yang menghadapi pengadilan di Cina untuk diekstradiksi.

Pengacara terkenal Hong Kong Kevin Lam mengatakan ia tahu beberapa orang kaya di Hong Kong sudah mengambil langkah memindahkan aset mereka ke Singapura. Sebab negara Asia Tenggara itu sudah matang atau kondisi pasarnya memungkinkan.

KONFRONTASI-Puluhan ribu warga Hong Kong melakukan aksi demo memprotes RUU ekstradisi pada Rabu (12/6) kemarin. Bahkan, untuk mendukung aksi ini, pemilik toko di Hong Kong juga rela menutup tokonya.

Salah satu pemilik Toko, Alan Li mengatakan aksi demo yang dilakukan lebih penting dibandingkan membuka usahanya di hari itu. Sebab, bila tak dilakukan dikhawatirkan pemerintah bisa merusak kebebasan dan kepercayaan pada komersial.

Hongkong dilanda demo besar besaran yang menolak RUU Ekstradisi ke China bagi warga yang diduga melakukan tindak pidana dan diadili di China. Mereka mempermasalahkan tranparansi sistem hukum Tiongkok. Sangat khawatir terhadap perlakuan hukum "pidana politik" yang berbeda dengan sistem hukum Hongkong yang meski bagian dari China akan tetapi berstatus semi otonom. Mereka menuntut Kepala Eksekutif Hongkong Carrie Lam untuk turun karena mendukung RUU Ekstradisi tersebut.