16 December 2019

Holding BUMN

Rieke Diah Pitaloka: Holding BUMN Tidak Punya Landasan Hukum

KONFRONTASI -  Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mengatakan bahwa, Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Migas antara Pertamina dan PGN tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Rieke sapaanya menilai PP 72 Tahun 2016 tidak dapat dijadikan landasan hukum.

Untuk diketahui, jika mengacu Undang-undang BUMN Tahun 2003 nomor 19 menyatakan bahwa setiap aksi korporasi perusahaan plat merah harus mendapatkan persetujuan dan pengawasan dari DPR. Hal itu berbeda jika melihat PP 72 tahun 2016 yang justru tidak melibatkan DPR dalam pembentukan holding.

Presiden Jokowi Harus Tolak RPP Holding BUMN Migas

KONFRONTASI - PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) atas perintah Menteri BUMN Rini Soemarno pada Kamis 25 Januari 2018 Lalu.

Dalam forum RUPS LB tersebut di setujui bahwa PGN mengalihkan saham seri B milik negara sebesar 56,6 persen kepada PT Pertamina dengan masa berlaku 60 hari.

Pertambangan Akan Digugat Ke MA, Holding BUMN

KONFRONTASI -  Holding BUMN Pertambangan menilai masalah. Tidak tanggung tanggung kasus itu pun akan digugat ke Mahkamah Agung (MA). Konon kabarnya berawal belum lama diterbitkan, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2017 tentang penambahan penyertaan modal negara ke PT Inalum (Persero) sebagai dasar pembentukan Holding BUMN Pertambangan, akan digugat.

Pertambangan Akan Digugat Ke MA, Holding BUMN

KONFRONTASI - Holding BUMN Pertambangan menilai masalah. Tidak tanggung tanggung kasus itu pun akan digugat ke Mahkamah Agung (MA). Konon kabarnya berawal belum lama diterbitkan, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2017 tentang penambahan penyertaan modal negara ke PT Inalum (Persero) sebagai dasar pembentukan Holding BUMN Pertambangan, akan digugat.

Tak Terarah, Apa Tujuan Besar Holding BUMN?

KONFRONTASI -   Anggota Komisi VI DPR RI, Martri Agoeng mempertanyakan tujuan besar dari pembentukan holding BUMN yang dilakukan Pemerintah. Hal itu lantaran hingga saat ini komunikasi Pemerintah terkait pembentukan holding BUMN masih dirasa sangat minim.

Komisi VII DPR: Kebijakan Pemerintah soal Holding BUMN Tabrakan dengan RUU Migas

KONFRONTASI - Langkah pemerintah merealisasikan induk usaha (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor minyak dan gas bumi, sepertinya akan menemui jalan buntu. Sebab, konsep holding BUMN yang bakal menjadikan PT Pertamina (Persero) sebagai induk usaha di sektor migas ditolak Komisi VII DPR.

Anggota Komisi VII DPR, Andi Jamaro menilai, konsep holding migas bentukan Kementerian BUMN bertabrakan dengan konsep Rancangan Undang-undang (RUU) Migas yang sedang digodok legislator.

Aroma Swastanisasi Makin Kuat Dalam Holding BUMN

KONFRONTASI-Kengototan Menteri BUMN Rini Soemarno melakukan Holding BUMN semakin membuktikan bahwa pemerintah Joko Widodo (Jokowi) ini ingin menciptakan swastanisasi BUMN.

Karena dengan kebijakan ini, perusahaan BUMN yang kemudian menjadi perusahaan yang bukan induk BUMN maka akan berubah status hukumnya menjadi anak BUMN. Hal ini sesuai aturan UU BUMN bakal memudahkan anak usaha itu diswastansasi.

Holding BUMN Tambang ; Potensi Bancakan Besar Menuju Tahun Politik

Oleh : Salamuddin Daeng

 

Pemerintah secara resmi menetapkan PT Inalum sebagai induk holding BUMN tambang dengan anggota holding meliputi PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk. Terdengar hebat, besar, mantap. Pemerintah melakukan langkah besar. Benarkah demikian ? Apa arti sesungguhnya dari holding ini?

1. Proses holding dilakukan tanpa studi yang baik, audit yang memadai terhadap kekayaan BUMN, serta tidak ada keterlibatan masyarakat. Dengan demikian dapat menjadi lahan yang paling empuk untuk manipulasi dan korupsi.

Holding BUMN Migas Dianggap Cuma Modus

KONFRONTASI- Holding BUMN migas dianggap hanya sekedar modus hegemoni penguasaan PT Pertamina (Persero) atas PT PGN, dimana selama ini telah menjadi rahasia umum jika PGN menjadi rival bagi anak perusahaan Pertamina, yakni Pertamina Gas (Pertagas).

Menurut Ketua Bidang Energi PP KAMMI, Barri Pratama, jikapun alasan pemerintah bahwa kebijakan holding bertujuan efisiensi dan dinamisasi pembangunan sektor hilir gas, maka tak sewajarnya Pertamina mencaplok PGN melalui pengalihan saham pemerintah di PGN kepada Pertamina.

Rizal Ramli: Holding BUMN untuk refinancing Beli Freeport tidak perlu, sebab saat kontrak Freeport habis, menjadi milik Indonesia.

KONFRONTASI- Teknokrat senior/tokoh nasional Rizal Ramli mengungkapkan kepada media dan publik bahwa, Holding BUMN  untuk  refinancing beli Freeport tidak perlu sebab saat kontrak Freeport habis, maka tambang emas itu menjadi milik Indonesia.

''Kalau alasannya membikin holding BUMN pertambangan untuk  besarkan aset dan membeli saham  Freeport, maka tidak perlu dan   tidak  ada gunanya, sebab saat kontrak . Freeport  habis, maka menjadi milik Indonesia. '' ujar RR di youtube semalam..

Pages