Hidayat Nur Wahid

KONFRONTASI -   - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mengkritisi pelaporan terhadap Prof Din Syamsuddin selaku Dosen UIN Syarif Hidayatullah, terkait dugaan pelanggaran kode etik aparatur sipil negara (ASN) dengan tuduhan radikalisme. Menurut Hidayat Nur Wahid, laporan itu saat ini ditangani oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Hidayat mengatakan bahwa Prof Din Syamsudin baru saja menjadi pembicara Perayaan Al Azhar (Mesir) untuk Hari Persaudaraan Kemanusiaan se-Dunia.

KONFRONTASI-Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memproses kasus dugaan korupsi yang sudah terjadi dalam waktu cukup lama. Ia mengungkapkan hal itu terkait temuan KPK mengenai adanya pemda membeli aset miliknya sendiri senilai Rp684 miliar.

Hidayat menyebut, KPK harus segera memproses kasus tersebut demi keadilan hukum serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi.

KONFRONTASI-Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid (HNW), mengkritik maklumat Kapolri, Idham Azis, yang melarang kegiatan serta penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam (FPI). Menurutnya, pembatasan hak harus melalui mekanisme undang-undang.

KONFRONTASI-Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta kasus pelemparan bom molotov ke Masjid Istiqomah Pintu Air, Cengkareng, Jakarta Barat diusut tuntas. Aksi teror tersebut dilakukan seorang pria, pada Sabtu 26 Desember 2020 malam.

Hidayat mengatakan, aksi teror tersebut harus diusut tuntas agar kejadian serupa tak terulang kembali. Ia pun menyinggung ragam kasus teror terhadap ulama yang kerap pelakunya disebut orang gila.

KONFRONTASI- Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengkritisi rencana Kementerian Agama (Kemenag) yang akan menerapkan sertifikasi penceramah hanya untuk umat Islam, karena kebijakan tersebut merupakan tindakan yang tidak adil dan diskriminatif.

HNW mengingatkan agar Kemenag tidak memberi "kado" buruk bagi umat Islam pada momen peringatan HUT Kemerdekaan RI dan Tahun Baru Islam/1442 Hijriah.

Konfrontasi - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid mengatakan, rencana melakukan amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 masih terus berjalan. Salah satu upaya memuluskan rencana tersebut adalah menambah jumlah pimpinan MPR dari sebelumnya delapan menjadi sepuluh orang.

Konfrontasi - Chat grup WA polisi bocor ke publik. Grup WhatsApp (WA) tersebut bernama Pilpres 2019. Diduga, semua anggota grup WA itu adalah anggota Polri dari jabatan kapolsek hingga kapolres di salah satu daerah.

Grup WA tersebut memiliki 43 anggota di daerah Bima. Percakapan di grup itu dibocorkan oleh salah satu anggota yang telah dikeluarkan dari grup tersebut.

Konfrontasi - Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, mengungkapkan Pemilu 2019 merupakan pesta demokrasi rakyat, oleh karena itu, hadapilah Pemilu dengan ceria, bersahabat, saling menghormati.

"Kenapa pemilu harus dihadapi dengan ceria dan gembira, sebab pemilu adalah salah satu produk UUD. Jangan sampai dalam melaksanakan UUD malah menghadirkan konflik dan perpecahan di tengah-tengah masyarakat," kata dia, di Jakarta, Sabtu 2 Maret 2019.

Konfrontasi - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid didampingi Pimpinan Fraksi PKS MPR Soenmanjaya Rukmandis menerima peserta program Pendidikan Kaderisasi Ulama (PKU) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor. Pertemuan berlangsung di Ruang GBHN Gedung Nusantara Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (2/11/2018) petang.

Dalam pertemuan itu, Hidayat menjelaskan tentang peran ulama dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui peran serta di lembaga perwakilan seperti MPR dan DPR. Keberadaan NKRI sebagai harga mati, salah satunya adalah karena peran parlemen. Misalnya Pasal 1 ayat 1 dari UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.

Hidayat menceritakan usia Indonesia setelah merdeka tidak lama. Sebab, pada 15 Nopember 1946, Belanda hanya mengakui negara Indonesia adalah Jawa, Sumatera, dan Madura. Pada September 1948, sudah berdiri negara Republik Soviet Indonesia dengan ibukota Madiun. Lalu, pada 27 Desember 1949 melalui Konperensi Meja Bundar, Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan UUD RIS dan 16 negara bagian (salah satu negara bagian adalah Republik Indonesia dengan ibukota di Yogyakarta).

Pada waktu itu parlemen berperan mengembalikan Indonesia menjadi NKRI. Ini tidak lepas dari peran ulama. Saat sidang DPR RIS, tampil seorang santri, tokoh ulama, dan ketua fraksi partai Masyumi DPR RIS yaitu M. Natsir.

KONFRONTASI - Kelompok Solidaritas Ulama Muda untuk Jokowi (Samawi) wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Banten mengecam Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW). Hal itu terkait pernyataan politikus PKS itu yang menyebut anggota Samawi tidak memiliki tampang ulama.

Koordinator wilayah Samawi NTB Tuan Guru L Abussulhi menyatakan pernyataan Hidayat Nur Wahid telah menimbulkan kegelisahan. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu dinilai tidak mengetahui banyak soal organisasi Samawi.