Hidayat Nur Wahid

Konfrontasi - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan hubungan antara Pramuka dan pesantren sudah terjalin sejak lama. Sebelum ada Pramuka ada gerakan kepanduan berasal dari organisasi Islam yang selanjutnya menjadi cikal-bakal Pramuka.

“Contohnya Hizbul Wathan,” ujar Hidayat saat acara Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada 1.700 Pramuka yang sedang mengikuti Perkemahan Pesantren Nasional (Perpenas) II yang berlangsung di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, 1 hingga 3 November 2018.

Menurut Hidayat, semasa dirinya nyantri di Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, ikut dalam kegiatan Pramuka. Bahkan mempunyai sertifikat sebagai pelatih. Bukti pernah aktif di Pramuka diwujudkan dengan menyanyi Hymne Pramuka. “Pencipta hymne adalah Husein Mutahar, ia seorang habib,” ucapnya.

Para Pramuka itu merupakan santri dari pesantren yang terhimpun dalam Majelis Pesantren dan Ma’had Dakwah Indonesia (Mapadi).

Konfrontasi - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid didampingi Pimpinan Fraksi PKS MPR Soenmanjaya Rukmandis menerima peserta program Pendidikan Kaderisasi Ulama (PKU) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor. Pertemuan berlangsung di Ruang GBHN Gedung Nusantara Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (2/11/2018) petang.

Dalam pertemuan itu, Hidayat menjelaskan tentang peran ulama dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui peran serta di lembaga perwakilan seperti MPR dan DPR. Keberadaan NKRI sebagai harga mati, salah satunya adalah karena peran parlemen. Misalnya Pasal 1 ayat 1 dari UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.

Hidayat menceritakan usia Indonesia setelah merdeka tidak lama. Sebab, pada 15 Nopember 1946, Belanda hanya mengakui negara Indonesia adalah Jawa, Sumatera, dan Madura. Pada September 1948, sudah berdiri negara Republik Soviet Indonesia dengan ibukota Madiun. Lalu, pada 27 Desember 1949 melalui Konperensi Meja Bundar, Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan UUD RIS dan 16 negara bagian (salah satu negara bagian adalah Republik Indonesia dengan ibukota di Yogyakarta).

Pada waktu itu parlemen berperan mengembalikan Indonesia menjadi NKRI. Ini tidak lepas dari peran ulama. Saat sidang DPR RIS, tampil seorang santri, tokoh ulama, dan ketua fraksi partai Masyumi DPR RIS yaitu M. Natsir.

KONFRONTASI - Kelompok Solidaritas Ulama Muda untuk Jokowi (Samawi) wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Banten mengecam Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW). Hal itu terkait pernyataan politikus PKS itu yang menyebut anggota Samawi tidak memiliki tampang ulama.

Koordinator wilayah Samawi NTB Tuan Guru L Abussulhi menyatakan pernyataan Hidayat Nur Wahid telah menimbulkan kegelisahan. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu dinilai tidak mengetahui banyak soal organisasi Samawi.

KONFRONTASI-Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta pemerintah mengevaluasi penggunaan instrumen utang karena dinilai belum berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

"Permasalahannya utang itu untuk apa? Karena `kan utang jalan terus, tetapi kesejahteraan belum naik. Pemerintah harus evaluasi ini," ujar Hidayat Nurwahid di Kabupaten Padang Pariaman, Minggu.

KONFRONTASI-Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai pidato Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menyatakan Indonesia diprediksi bubar pada 2030, justru bertujuan menyatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Hal pertama yang perlu dipahami pidato tersebut bukan murni dari pak Prabowo Subianto melainkan menukil dari pernyataan seseorang yang menulis tentang kajian tersebut," kata dia di Pariaman, Minggu usai kegiatan sosialisasi empat pilar kebangsaan.

KONFRONTASI - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hidayat Nur Wahid meminta kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak terus berwacana tentang indikasi korupsi yang menjerat calon kepala daerah (cakada).

Hidayat Nur Wahid mengingatkan bahwa KPK sebagai lembaga penegak hukum seharusnya tidak perlu mengumbar wacana ke publik. KPK, sembung Hidayat, seharusnya langsung menindak pihak-pihak terjerat korupsi jika sudah mendapatkan bukti cukup.

Konfrontasi - Politisi senior PKS Hidayat Nur Wahid menilai wacana akan ada tiga poros di Pilpres 2019 merupakan tawaran alternatif kepada masyarakat.

"Tentu kami menyambut itu dengan baik. Sebab, masyarakat memerlukan alternatif-alternatif yang lebih baik seperti ini," kata wakil ketua MPR ini di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/3/2018).

Dia tidak keberatan tiga poros yang kemungkinan akan muncul di Pilpres nanti seperti pengulangan Pilkada DKI Jakarta 2017.

KONFRONTASI-Partai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung upaya pembubaran panitia khusus hak angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus KPK). Kehadiran Pansus KPK dinilai cenderung melemahkan lembaga anti korupsi.
 
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan, sejak awal pihaknya tak ingin terlibat dalam upaya pelemahan KPK.
 
"Secara prinsip kami mendukung (pembubaran Pansus KPK)," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 18 Januari 2018.
 
Sejak awal kehadiran Pansus KPK, kata Hidayat, PKS tak mengirimkan perwakilan dalam susunan anggota. Ia juga berharap Fraksi Partai Golkar berubah setelah resmi memilih Ketua DPR Bambang Soesatyo.
 
"Kami menyambut baik di mana pimpinan Golkar menegaskan untuk mengakhiri Pansus KPK dan menarik Bambang Soesatyo dari keanggotaannya di pansus dan tidak menggantikan," paparnya.
 
Menurut Hidayat, PKS tegas tak ikut terlibat Pansus KPK atas alasan apapun.  "Kami tidak membicarakan pansus karena kami sejak awal menolak dan tidak mempermasalahlan hasil dan terjadi pada Pansus KPK," tuturnya.

Konfrontasi - Polisi menyidik dugaan pembuatan surat palsu dan penyalahgunaan kewenangan dua pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Thony Saut Situmorang terkait pencegahan Ketua DPR Setya Novanto.

Namun, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yakin Agus dan Saut tidak memalsukan surat. Bahkan, politikus yang dikenal dengan sapaan HNW itu tidak pernah membayangkan pimpinan KPK mengeluarkan surat palsu. “Duh, saya tidak terbayang ada surat palsu dari KPK,” kata Hidayat di gedung parlemen, Jakarta, Jumat (10/11/2017).

KONFRONTASI -  Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengungkapkan sejak dulu Jakarta adalah tempat tinggal yang nyaman bagi beragam suku bangsa. Sebab, Jakarta didirikan dengan maksud menjadi tempat yang penuh berkah.

Demikian ditegaskan Anggota DPR dari Dapil II DKI Jakarta ini saat memanfaatkan masa reses dengan menyambangi dan mendengarkan masukan warga Kemang, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang, Jakarta Selatan, Jumat kemarin (3/11).