hak angket

Wacana Hak Angket Iwan Bule, F-PKS: Cukup Beralasan

KONFRONTASI -  Keputusan Mendagri melantik Komjen Pol M. Irawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat menuai polemik, baik dari partai oposisi maupun koalisi pemerintah. 

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyayangkan pengangkatan Komjen Pol M.Irawan sebagai Plt Gubernur Jabar. Pasalnya, pria yang akrab disapa Iwan Bule itu merupakan anggota Polri aktif atau belum purna tugas. 

Waduh, Pansus Angket Novanto di DPR Mau Bermanuver lagi

KONFRONTASI- Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi mempertimbangkan untuk mendalami kejanggalan-kejanggalan dalam proses hukum terhadap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto.Novanto diduga ikut mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 T.

Novanto sebelumnya telah ditetapkan kembali sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP untuk kedua kalinya.

Kalau Boleh Tanya: .Apa Tujuan Akhir Pansus Hak Angket KPK?

KONFRONTASI -   Panitia Khusus (pansus) hak angket KPK masih terus bekerja. Namun sampai saat ini, belum diketahui apa tujuan akhir dari pansus yang dipimpin Agun Gunandjar Sudarsa itu.

Sebagian publik menduga bahwa ujungnya bisa saja terjadi revisi Undang-undang KPK yang salah satunya menghilangkan wewenang penyadapan, pelemahan bahkan pembubaran komisi antikorupsi yang kini dipimpin Agus Rahardjo Cs itu.

Pansus Hak Angket KPK akan Mengundang Penyusun UU KPK

KONFRONTASI - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK akan mengundang pakar hukum yang ikut menyusun Undang-Undang No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi untuk meminta masukan.

"Mulai pekan depan sudah mulai pemanggilan. Ada beberapa akademisi dan profesor yang juga membidani lahirnya UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Anggota Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu di Gedung Nusantara II, kompleks parlemen Jakarta, Senin.

Ditanya Soal Pansus Hak Angket KPK, Ini Jawaban Presiden Joko Widodo

Konfrontasi - Pembentukan pansus angket KPK telah resmi diketok oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Sebanyak 5 fraksi di DPR telah mengirimkan wakilnya ke pansus. Apa tanggapan Presiden Joko Widodo?

"Saya tidak mau komentari masalah angket karena itu internal DPR," kata Jokowi kepada wartawan usai menghadiri Kajian Ramadan 1438 H di Kampus Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Sabtu (3/6/2017).

Hak Angket DPR ke KPK Banyak Kejanggalan, Sebut Donal Fariz

KONFRONTASI - Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz men‎yebut banyak kejanggalan pengusulan hak angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kejanggalan tersebut, sambung Donal seperti ketentuan hak angket minimal diusulkan oleh 25 anggota sebagaimana Pasal 119 UU MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Bila Jujur dan Bersih, KPK Tak Perlu Takut Hak Angket

KONFRONTASI - Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis merasa heran dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang seperti ketakutan saat berhadapan dengan hak angket yang digagas oleh DPR RI.

Margarito Kamis menjelaskan, angket tersebut perlu lantaran selama ini pelaksanaan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, belum baik, serta terkesan masih jalan di tempat.

"Selama ini 15 tahun sudah ada KPK, ada yang berubah dengan republik ini, saya rasa tidak,” kata Margarito di Jakarta, Kamis (4/5).

Gerindra Tak Mendukung Hak Angket untuk KPK

KONFRONTASI -  Sama seperti PKB dan PKS, Fraksi Gerindra tak akan mengirim perwakilan untuk panitia khusus (pansus) hak angket KPK yang telah disahkan DPR. Ini sebagai bentuk kekonsistenan Gerindra yang menolak hak angket.

"Sebagai penolak tentu tidak akan kirim anggota ke pansus," ujar jubir Fraksi Gerindra dalam kasus angket KPK, Sodik Mudjahid saat dikonfirmasi detikcom, Selasa (2/5/2017).

Pages