19 June 2018

Haedar Nashir

Haedar Nashir: Etika Politik Itu Penting Agar Tak Terjadi Mobilisasi Rakyat dengan Pembodohan

KONFRONTASI - Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan organisasinya tidak ingin terlibat dalam gerakan politik praktis. Termasuk kampanye tagar calon presiden 2019 di jagad media sosial.

“Tagar ganti presiden 2019 sepenuhnya gerakan politik,” kata Haedar, seperti dikutip dari detik.com, merujuk tagar #2019gantipresiden yang disebut-sebut inisasi Politisi PKS Mardani Ali Sera.

“Muhammadiyah sepenuhnya tidak ikut-ikutan.” Ubgkapnya.

Muhammadiyah: Jangan Terjebak Opini Dangkal Penyerangan Terhadap Pemuka Agama

KONFRONTASI-Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir berharap setiap pihak tidak terjebak pada opini dangkal dan bias atas peristiwa yang menimpa tokoh dan umat beragama karena berpotensi memecah-belah kerukunan.

Agama jadi Tersangka

Oleh: Haedar Nashir
Ketua Umum PP Muhammadiyah

Ada apa dengan agama? Urusan radikalisme, terorisme, intoleransi, dan kekerasan banyak dikaitkan dengan agama dan umat beragama. Agama malah disebut produk impor layaknya barang dagangan.

Jika Merasa Tak Bersalah, Haedar Nashir Minta Novanto Buktikan di Pengadilan

KONFRONTASI-Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir berharap Ketua DPR, Setya Novanto sebagai seorang negarawan bisa bersikap kooperatif dalam menjalani seluruh proses hukum.

"Saya yakin Pak Setya Novanto mempunyai jiwa besar sebagai negarawan untuk mengikuti seluruh proses hukum yang ada," kata Haedar di Gedung Pimpunan Pusat (PP) Muhammadiyah, Yogyakarta, Kamis.

Sebelumnya, penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik pada Rabu (15/11).

Ketum Muhammadiyah: Kekuasaan MK Melebihi Tuhan!

KONFRONTASI - Ketua Umum PP Muhammadiyah Dr Haedar Nashir punya pandangan menarik tentang Mahkamah Konstitusi (MK), saat memberi ceramah dalam perayaan Milad Muhammadiyah ke-108 di Aula KH Mas Mansur, Kantor PWM Jatim Jalan Kertomenanggal IV/1 Surabaya, Sabtu (11/11/17).

Menurutnya, MK sekarang ini menjadi institusi yang paling berkuasa di Indonesia.

Wah, Kekuasaan MK Melebihi Tuhan!,Kritik Haedar Nashir

KONFRONTASI -   Ketua Umum PP Muhammadiyah Dr Haedar Nashir punya pandangan menarik tentang Mahkamah Konstitusi (MK), saat memberi ceramah dalam perayaan Milad Muhammadiyah ke-108 di Aula KH Mas Mansur, Kantor PWM Jatim Jalan Kertomenanggal IV/1 Surabaya, Sabtu (11/11/17).

Muhammadiyah Harapkan Pemerintah Indonesia Ikut Berperan dinginkan Ketegangan Qatar-Saudi

KONFRONTASI-- Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir berharap Pemerintah Indonesia ikut berperan membantu memediasi dalam penyelesaian konflik dan memanasnya hubungan diplomatik Arab Saudi bersama sekutunya dengan Qatar.

"Saya yakin Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri dapat mengambil peran itu," kata Haedar di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Cik Ditiro, Yogyakarta, Minggu malam.

Haedar berharap Pemerintah Indonesia bisa bersikap lebih proaktif dalam menerapkan kebijakan luar negeri bebas aktif untuk menanggapi isu konflik Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir terhadap Qatar. "Kami harapkan bisa proaktif dan ambil inisiatif," kata dia.

Ia masih memiliki keyakinan Pemerintah Indonesia mampu memulihkan hubungan diplomatik empat negara Arab itu dengan Qatar. Hal ini, menurut Haedar, berkaca dari pengalaman serupa sebelumnya, di mana Presiden Joko Widodo mampu berperan aktif memediasi ketegangan hubungan Arab Saudi dan Iran pada 2016.

"Dulu Pak Jokowi ketika terjadi ketegangan Arab Saudi dengan Iran mengambil peran sangat bagus," kata dia.

Muhammadiyah: TNI Adalah Bagian dari Umat Islam

KONFRONTASI-Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengungkapkan peran besar Muhammadiyah dan umat Islam dalam perjuangan kemerdekaan. Dia bahkan menyebut bahwa TNI adalah bagian dari Muhammdiyah dan umat Islam. Demikian pula sebaliknya.

Salah satu yang dicontohkannya adalah Panglima Besar Jenderal Soedirman. Pada awal kemerdekaan, Soedirman tidak hanya tercatat sebagai kader Muhammadiyah, tapi juga tokoh sentral TNI.

"Maka bagi kami TNI adalah bagian dari Muhammadiyah dan umat Islam, dan umat Islam serta Muhammadiyah bagian tak terpisahkan dari TNI," kata Haedar Nashir, saat memberikan sambutan pengajian kebangsaan di Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Yogyakarta, Minggu (4/6/2017) malam.

Haidar juga menceritakan, sekitar setahun yang lalu ketika gencar isu komunisme, Gatot Nurmantyo mengutus rombongan datang ke PP Muhammadiyah. Kedatangan rombongan itu untuk menegaskan bahwa pendirian TNI sejalan dengan PP Muhammadiyah.

"Sebelumnya kami, PP Muhammadiyah, bertemu Presiden. Saat itu Pak Presiden mengatakan tak ada tempat bagi isu komunisme," tegasnya.

Kedatangan Gatot Nurmantyo ke Yogyakarta malam ini juga disebut oleh Haerdar layaknya pulang kampung. Hal itu dikarenakan Yogyakarta adalah ibu kota Muhammadiyah, yang juga disebutnya sebagai kota pusat gerilya.

Sejak awal, kata Haedar, Muhammadiyah dan umat Islam pra kemerdekaan berjuang dengan pengorbanan jihad fisabilillah. Tak ayal jika kemudian banyak tokoh pejuang berasal dari kader Muhammadiyah.

"Atas nama PP Muhammadiyah, kami ucapkan selamat datang kepada Panglima di ibu kota Muhammadiyah di Yogyakarta, di pusat perang gerilya. Beliau ini tidak datang ke tempat asing, tapi ke rumahnya sendiri. Makanya bagi kami tidak ada kamus NKRI dan Pancasila terpisah dari umat. Siapa yang meragukannya, dia perlu belajar kembali sejarah Indonesia," lanjutnya.

Ketum Muhammadiyah: HTI Berhak Tempuh Jalur Hukum

KONFRONTASI-Terkait pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir berpendapat HTI berhak untuk menempuh jalur hukum. Sebab HTI sudah terdaftar di Kemenkumham sehingga berhak untuk membawa masalah pembubaran tersebut ke ranah hukum.

"HTI sudah terdaftar di Kemenkumham, sehingga berhak untuk membawa masalah ini keranah hukum. Pemerintah juga harus mengikuti proses hukum. Jadi nanti ada proses pengadilan seperti di kasus Pak Ahok," kata Haedar Nashir pada simposium internasional, "Genre Sosial-Budaya Muslim Tionghoa di Indonesia," di Hotel Inna Garuda, Yogyakarta, Rabu(10/5/2017).

Dia mengatakan Muhammadiyah menghargai langkah hukum yang diambil oleh pemerintah. Namun semuanya harus tetap dalam koridor hukum dan tidak dalam koridor politik. "Jika HTI merasa berkeberatan atas pembubaran tersebut juga dapat menempuh jalur hukum," katanya.

Soal Ahok, Ketua Muhammadiyah: Pendatang Baru yang Bikin Gaduh Republik Ini

KONFRONTASI-Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengaku kecewa dengan sikap Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahja Purnama alias Ahok dan kuasa hukumnya saat menjalani sidang dugaan penodaan agama. Mereka seolah menjadikan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin sebagai terdakawa.

Padahal, Kyia Ma'ruf adalah saksi. Menurut dia, Ahok dan kuasa hukumnya tidak memberikan etika sopan santun terhadap ulama. Terlebih telah membuat susasana di Indonesia menjadi gaduh.

Pages