Golkar

KONFRONTASI-Petaka korupsi terus mendera para tokoh Partai Golkar. Setelah korupsi mega proyek KTP elektronik atau e-KTP, partai beringin ini kini kembali diterpa kasus hukum. Adalah kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-1 yang kian memanas dan meliar, yang mulai menyerempet satu per satu politikus Golkar.

Tidak Eni Saragih dan Idrus Marham, bahkan kasus ini juga menjadikan narapidana korupsi kasus e-KTP yang juga mantan Ketua Umum Golkar dan Ketua DPR, Setya Novanto. Selain itu, KPK juga berpotensi memanggil Ketum Golkar Airlangga Hartarto.

KONFRONTASI -  Partai Golkar terancam pidana korupsi korporasi usai terkuaknya aliran dana suap PLTU Riau. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menelisik pidana korupsi korporasi ini usai pengakuan tersangka suap PLTU Riau-1, yang juga anggota DPR dari Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih.

Anggota KPK Alexander Marwata menyatakan, KPK yakin akan mampu membuktikan aliran uang suap ini digunakan untuk perhelatan Musyawarah Nasional Luar (Munaslub) Golkar pada pertengahan Desember 2017.

KONFRONTASI - Partai Golkar diyakini tidak mendapatkan insentif elektoral dari pasangan yang didukung pada Pilpres 2019. Bahkan, hajatan demokrasi tersebut dianggap tidak melahirkan berkah apapun bagi Partai Golkar.

KONFRONTASI - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya menerima surat pengunduran diri Idrus Marham dari Koordinator Bidang Kelembagaan.

Ia menjelaskan surat tertanggal 24 Agustus itu langsung diterima oleh dirinya sendiri.

Menurut Airlangga alasan Idrus mundur dari kepengurusan dikarenakan ada proses hukum yang harus dijalani. Airlangga juga mengapresiasi keputusan pengunduran diri Idrus. Ia menilai langkah tersebut menunjukkan adanya jiwa kesatria pada diri Idrus.

KONFRONTASI- Wakil Ketua Koordinator Bidang Pratama DPP Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta semua pihak untuk tidak menganggap remeh bakal calon wakil presiden KH Ma'ruf Amin hanya karena umurnya tak lagi muda. Menurutnya, pengalaman Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini harus tetap dipertimbangkan.

"Ya saya sudah sampaikan bahwa jangan lihat tuanya, pengalaman yang harus diharapkan dari Pak Ma'ruf untuk membangun bangsa ini," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/8).

KONFRONTASI - Pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief yang menyebut Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto sebagai jenderal kardus menuai kecaman.

Andi kecewa dengan langkah politik Prabowo yang dinilainya tidak sesuai kesepakatan dengan Partai Demokrat terkait pengusungan calon presiden dan calon wakil presiden. Tak pelak istilah jenderal kardus menjadi pembicaraan publik dan viral di media sosial.

Politikus Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menganggap pernyataan Andi sebagai sesuatu yang tidak pantas.

KONFRONTASI - Tidak tampak kehadiran Sekjen Golkar, para Sekretaris Jenderal partai politik pendukung Jokowi, hari ini, Kamis (9/8/2018) menggelar pertemuan tertutup di Rumah Cemara, Jakarta Pusat.

Sekjen PKB Abdul Kadir Karding mengatakan, pertemuan dimulai sekitar pukul 09.00 WIB sampai kurang lebih pukul 10.20 WIB. Dalam pertemuan itu tidak tampak kehadiran Sekjen Golkar.

"Semua hadir kecuali Golkar, izin ada acara partai," ucap Karding, Kamis (9/8/2018).

KONFRONTASI-Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Rambe Kamarul Zaman, menyebutkan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak boleh salah tafsir uji materi Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan oleh Partai Perindo terkait masa jabatan presiden dan wakil presiden.

KONFRONTASI-Pengamat Politik Madjid Politika Yandi Hermawandi mengatakan langkah Politikus Golkar Rizal Malarangeng melalui relawan Golkar Jokowi (Gojo) yang frontal menolak posisi Jusuf Kalla dalam uji materi di Mahkamah Konstitusi terkait UU No.7/2017 tentang pemilu menjadi blunder Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk menjadi calon wakil presiden dari Joko Widodo (Jokowi).