14 December 2018

gerindra

Orang Gila Masuk DPT, Gerindra: Bagaimana Cara Mengajari Mereka Nyoblos?

KONFRONTASI-Keputusan KPU DKI Jakarta yang memasukkan ribuan penyandang masalah kejiwaan dan ingatan atau orang gila ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2019 dipertanyakan oleh Partai Gerindra. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI juga diminta menjelaskan masuknya pemilih baru sebanyak 500 ribu dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ke-2 (DPT-HP2).

Ketua DPD Gerindra DKI, Mohamad Taufik mengatakan, tim hukum Gerindra menemukan sejumlah data DPT-HP2 yang mencurigakan. 

Gerindra: PSI Jangan Gombalin Rakyat

KONFRONTASI-Sikap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung anggota dewan tidak digaji dinilai tidak realistis.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono bahkan menyebut sikap partai besutan Grace Natalie itu sebatas carmuk alias cari muka.

"Enggak terima gaji mau makan dari mana keluarganya, memang calegnya pada punya usaha dan kerjaan. Enggak perlu lah gombalin masyarakat pakai janji enggak perlu digaji," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Minggu (9/12).

Gerindra: Hanya Pengkritik Reuni 212 yang Tak Suka Umat Islam Bersatu

KONFRONTASI -   Sejumlah pihak mengkritik jalannya Reuni 212 yang digelar di Kawasan Monas, Jakarta, Minggu (2/12/2018). Para pengkritik menilai acara ini bermuatan politis dan tak murni atas prakarsa umat Islam.

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade, menilai kritik terhadap Reuni 212 tersebut tak berdasar. Menurutnya, kritik terhadap acara yang dihadiri peserta dari penjuru Tanah Air itu adalah bentuk ketakutan terhadap kebangkitan Umat Islam.

Politik Genderuwo Kangmas Joko Widodo Dalam Kasus Korupsi Kepala Daerah

KONFRONTASI -   Partai Gerindra tidak ingin Kejaksaan Agung memetieskan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir.Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono bahkan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengambil alih kasus ketua DPW PAN Riau tersebut.

Sodik Mudjahid Minta Ketum PSI Belajar Lagi, Jangan Buru-buru Tolak Perda Syariah

KONFRONTASI -  Ketua DPP Partai Gerindra, Sodik Mudjahid menyebut pernyataan ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie soal Perda Syariah sangat dangkal.

Sebab, Sodik menerangkan, munculnya Perda Syariah berasal dari kearifan lokal. Bahkan, hakikat Pancasila sendiri sudah menjamin terkait Perda tersebut.

"Itu pernyataan yang dangkal atau tak memiliki landasan argumentasi yang kuat," kata Sodik di Jakarta, Senin (19/11/2018).

Gerindra Anggap Jokowi Lebih Pro Pengusaha Asing

KONFRONTASI - Pemerintahan Joko Widodo dinilai sudah benar-benar keterlaluan mengabdikan diri pada kepentingan asing.Paket ekonomi ke-16 yang diumumkan Menko Perekonomian Darmin Nasution di Istana Negara hari Jumat kemarin (16/11) memberikan kesempatan kepada pihak asing untuk menguasai sebesar 100 persen 54 bidang usaha yang selama ini masuk dalam Daftar Negatif Investasi (DNI).

Gerindra Masih Tunggu Nama Cawagub DKI dari PKS

KONFRONTASI -  Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Gerindra, Prabowo Soenirman mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu penyodoran nama calon wakil gubernur DKI dari Parta Keadilan Sejahtera (PKS).

"Kita menunggu nama-nama yang dikirim PKS kepada kita, kemarin namanya belom dikirim kepada kita. Nah teamnya,
setelah diterima baru akan kita bahas kembali," kata Prabowo, Jumat (9/11/2018).

Usai menerima nama yang diserahkan PKS maka pihaknya bakal membentuk badan seleksi calon wakil gubernur DKI Jakarta. 

Yusril Bela Jokowi, Ini Respon Fadli Zon

KONFRONTASI-Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon meyakini bergabungnya Yusril sebagai pengacara Joko Widodo-Ma'ruf Amin terkait dengan profesinya sebagai pengacara. Keputusan tersebut bukan dalam kapasitasnya sebagai ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB).

"Bergabungnya Yusril merupakan hak pribadi, jadi tidak ada masalah apalagi dia menjadi pengacara yang merupakan profesinya," ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/11)

Karena itu, keputusan Yusril tidak berdampak pada keputusan kader PBB pada Pemilihan Presiden 2019. Ia menambahkan bergabungnya Yusril sebagai pengacara Jokowi-Ma’ruf pun tidak akan mempengaruhi pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Apalagi, Fadli mengatakan selama ini Koalisi Prabowo-Sandi intensif berkomunikasi dengan Ketua Majelis Syuro PBB MS Ka'ban. Selain itu, ia juga mengatakan PBB secara organisasi dekat dan memiliki kesamaan pandangan dengan Prabowo-Sandiaga.

"Dari sisi organisasi PBB sebagai partai politik, latar belakangnya lebih condong dan berdekatan dengan apa yang diperjuangkan kami," kata Fadli.

Survei: PDIP-Gerindra Bersaing Ketat di Jabar

KONFRONTASI-PDI Perjuangan masih mengungguli Gerindra di daerah Jawa Barat. Keunggulan PDIP ini diketahui dari hasil survei Indopolling Network terkait peta elektoral capres dan parpol di Jabar jelang Pemilu Legislatif 2019.

Direktur Indopolling, Wempy Hadir mengatakan, jika Pileg dilaksanakan hari ini, PDI-P masih unggul dengan elektabilitas sebesar 19,5 persen. Disusul Partai Gerindra 13,8 persen.

PKS soal Cagub DKI dan Mesin Politik

JAKARTA-Anggota Majelis Syuro PKS Aboebakar Al Habsyi merespons pernyataan PKS DKI yang bicara soal potensi matinya mesin partai untuk Prabowo-Sandi andai tak dapat posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Aboebakar menyatakan ungkapan itu hanya sekadar gimmick politik.

"Saya rasa tidak arah ke situ ya. Tetapi sebagai gimmick-gimmick politik oke-oke saja lah," Aboebakar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (31/10/2018).
 

Pages