Gafatar

KONFRONTASI-Pembina organisasi terlarang Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) Ahmad Musadeq ditahan penyidik Bareskrim Polri usai menjalani pemeriksaan.

"Mabes Polri telah memanggil mereka yang dinilai sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum yakni Ahmad Musadeq," kata Kadivhumas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jakarta, Kamis.

Selain Ahmad, penyidik Bareskrim Polri juga menahan dua pimpinan Gafatar lainnya yakni mantan Ketum Gafatar Mahful Muiz Tumanurung dan anak Ahmad yakni Andri Cahya.

Konfrontasi - Kapolres Sanggau AKBP Donny Charles Go mengaku akan mendalami informasi bakal datangnya eks Gafatar ke Kalimantan Barat. Salah satunya alasan para eks Gafatar itu kembali ke Kalbar, khususnya ke Kabupaten Sanggau.

“Kami juga tidak tahu apa alasan mereka kembali ke sini. Kalau untuk daerah yang jumlahnya besar kemarin, yang asetnya banyak sehingga ada peluang untuk memburu aset yang ditinggali, kami tak tahu,” kata Donny pada Rakyat Kalbar, Kamis (28/4).

Konfrontasi - Pemerintah melalui Jaksa Agung, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri, secara resmi mengeluarkan keputusan melarang kegiatan dan aktivitas organisasi kemasyarakatan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Karena, organisasi tersebut mengajarkan pemahaman yang sesat kepada masyarakat.

Surat keputusan bersama tersebut bernomor 93 Tahun 2016, Kep- 043/A/JA/02/2016, dan 223-865 Tahun 2016.

KONFRONTASI-Puluhan mantan anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) dipulangkan dari Kalimantan Timur, dan langsung masuk di penampungan Asrama Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Selasa.

Puluhan orang mantan Gafatar tersebut warga asal Jateng yang dipulangkan Pemerintah Provinsi Kaltim dengan menumpang pesawat terbang dan tiba di Bandara Adi Soemarmo di Boyolali, sekitar pukul 12.30 WIB.

Konfrontasi - Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB akhirnya usai digelar. Tujuh poin penting pun dihasilkan oleh basis partai Nahdlatul Ulama tersebut.

Sekretaris Jenderal PKB, Abdul Kadir Karding mengatakan, poin pertama yaitu menyangkut penghapusan DPD dari struktur parlemen (MPR, DPR, DPD). Karena, keberadaan DPD diatur undang-undang, PKB mengusulkan revisi.

Poin kedua, PKB mengusulkan pemilihan gubernur/ wakil gubernur dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

KONFRONTASI -   Ribuan mantan pengikut Gafatar telah dipulangkan kembali ke daerah asal masing-masing. Namun Peneliti Senior Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Prof. Dr. Muhadjir Darwin mengatakan pemulangan eks Gafatar tersebut menimbulkan sejumlah persoalan baru. Salah satunya permasalahan administrasi kependudukan (aminduk).

Konfrontasi - Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menggelar rapat untuk merumuskan fatwa keberadaan Organisasi Kemasayarakatan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Fatwa tersebut rencananya akan diumumkan, Rabu (3/2/2016) Siang nanti.

Dalam rapat tersebut MUI mengundang pihak Gafatar untuk dimintai klarifikasi terkait kegiatan keagamaan yang dinilai sesat tersebut. Undangan disampaikan melalui kuasa hukum, lantaran MUI tidak mengetahui alamat atau nomor kontak Ketua Umum Gafatar.

KONFRONTASI-Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, pemerintah belum menemukan indikasi keterlibatan negara asing terhadap kasus Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar).

"Kondisinya saat ini jauh lebih baik," ujarnya ditemui usai bersilaturahmi di Pondok Pesantren Maslakul Huda di Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jateng, Selasa.

Apakah Gafatar melakukan pelanggaran, kata dia, belum bisa diputuskan karena masih dipelajari dan dilihat oleh Kejaksaan Agung.

Konfrontasi - Akibat proses pencucian otak yang telah dilalui bertahun-tahun, warga eks Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang telah dipulangkan ke DI Yogyakarta, tetap menunjukkan gejala penolakan terhadap materi deradikalisasi.

Kepala Dinas Sosial DIY, Untung Sukaryadi menyatakan, waktu tiga hari yang ditetapkan untuk mengembalikan kesadaran eks Gafatar ke kondisi semula tidak cukup.

Konfrontasi - "Empat hektare di sana mah sedikit. Tapi dari satu hektare lahan pertanian yang saya tanami mentimum, setiap panen 1,5 bulan saya bisa mendapatkan penghasilan Rp15 sampai Rp20 juta," kata Burhan.

Mantan anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) asal Jawa Barat itu sedang menceritakan kegiatan selama di Kalimantan sejak pindah enam bulan lalu.

Burhan memboyong istri serta anaknya ke Kalimantan dan punya sepeda motor, tanah seluas empat hektare.