Fuad Bawazier

APBN Dikhawatirkan Menciut dan Rontok Akibat Utang Meroket, ungkap Fuad Bawazier

KONFRONTASI- Menteri Keuangan Kabinet Pembangunan VII Fuad Bawazier kembali mengingatkan bahwa persentase kewajiban pemerintah untuk melakukan pembayaran utang akan terus meningkat. Beban utang pemerintahan Jokowi cepat atau lambat akan melampaui daya dukung APBN.

Pada 2017 saja pemerintah diperkirakan sudah  mengeluarkan 35 persen dari total target pendapatan negara yakni sebesar Rp1.473 triliun. Ekonomi rakyat makin berat dan sulit akibat  kebijakan pengetatan oleh Menkeu Sri Mulyani, dengan dampak merosotnya daya beli dan menurunkan pertumbuhan.

Mafia Berkeley dan Ekonomi PHP

Dari kacamata ekonomi, yg disebut era ORBA adalah saat dimulainya kebijakan ekonomi Indonesia dituntun atau diarahkan Bank Dunia (1967) yg dibantu IMF dan Bank Pembangunan Asia, dan di jalankan oleh ekonom2 pemerintah yg sering dijuluki Mafia Berkeley.

Ekonomi PHP Ala Neolib

Dari kacamata ekonomi, yg disebut era ORBA adalah saat dimulainya kebijakan ekonomi Indonesia dituntun atau diarahkan Bank Dunia (1967) yg dibantu IMF dan Bank Pembangunan Asia, dan di jalankan oleh ekonom2 pemerintah yg sering dijuluki Mafia Berkeley. 

Fuad Bawazier Ingatkan Sri Mulyani: Utang Dibayar dengan Uang, Bukan Pakai PDB

KONFRONTASI- Beban utang yang dilakukan pemerintahan Jokowi cepat atau lambat akan melampaui daya dukung APBN. Demikian dikatakan Mantan Menteri Keuangan era Kabinet Pembangunan VII, Fuad Bawazier.

“Meskipun rasio utang negara terhadap PDB di Indonesia baru mencapai 28 persen, tetapi karena tax ratio kita hanya 10,3 persen pada 2016, maka utang merupakan ancaman terhadap kemampuan APBN dalam melakukan pembayarannya baik bunga maupun cicilan pokok utang,” kata Fuad dalam acara diskusi bertajuk ‘Membedah RAPBN TA 2018’, di Komplek Parlemen, Senayan, ditulis Rabu (27/9).

Menurut dia, jatuh tempo pembayaran utang pada 2018 nanti sebesar Rp390 triliun dan ketika di tahun 2019 maka akan berkisaran di sebesar Rp420 triliun, sehingga total keseluruhan pada pembayaran jatuh tempo mencapai Rp810 triliun.

Di sisi lain, mantan Dirjen Pajak ini memahami kondisi pemerintahan saat ini, terlebih psikologis Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang sempat melontarkan, bahwa tidak bisa membandingkan tax ratio Indonesia dengan negara lain lantaran, tax ratio Indonesia komponennya berbeda.

“Lalu kenapa kemudian ketika menteri justru menjadikan produk domestik bruto (PDB) sebagai perbandingan dengan negara lain, memangnya sama? Saya juga bisa mengatakan seperti ini, argumentasi bu menteri yang sama harusnya dapat bisa digunakan dalam hal PDB, dimana komponen PDB dengan setiap negara berbeda-beda, PDB kita justru dalam kategori jelek, (untung) karena komponen PDB (yang digunakan) kita milik asing, kita tidak pakai pendapatan nasional bruto, dan kalau kita pakai akan lebih buruk lagi (hasil PDB nya),” ujar dia.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar menjadikan tax ratio sebagai relevansi dalam pembayaran utang. Sebab, sambung dia, membayar utang harus dengan uang bukan dengan PDB.

“Jadi saya berikan jalan tengah, baik menggunakan panduan model tax ratio saat ini atau tax ratio yang akan disempurnakan oleh Ibu menteri nantinya, sekurang-kurangnya tetap lebih relevan dengan kemampuan APBN dalam memenuhi kewajiban pembayaran terhadap utang, karena utang itu dibayar pakai uang (fulus), bukan pake PDB. Kenapa, kemudian ributin bayar utang (dengan mengacu) ke PDB,” sebut Fuad.

“Mengingat uangnya ya dari pajak, dan mengingat dari pendapatan perpajakan 86 persen dari pendapatan negara, jadi paling relevan seburuk-buruknya tax ratio masih jauh relevan menghitung dibandingkan pakai pengaman PDB,” pungkasnya.

Sistem Ekonomi Pancasila: Memaknai Pasal 33 UUD 1945

Oleh: DR Fuad Bawazier, Mantan Menteri Keuangan

Sudah Sejak lama para ekonom dan politisi Indonesia mendiskusikan apakah nama yang tepat untuk sistem ekonomi Indonesia sebagaimana yang dimaksud oleh UUD 1945 khususnya Pasal 33 baik sebelum maupun sesudah Amandemen UUD 1945.

Pasal 33 (Asli) berbunyi sebagai berikut:

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan setelah di amandemen melalui Perubahan Keempat pada tahun 2002, Pasal 33 ini ditambah dengan 2 ayat baru yaitu;

(1) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Sehingga kini Pasal 33 ini terdiri dari 5 (lima) ayat seperti tersebut di atas.

Meskipun dalam UUD 1945 Pasal 33 dan Penjelasannya hanya singkat namun ideologi yang terkandung didalamnya jelas dan tegas, sehingga memenuhi syarat untuk disebut sebagai satu sistem ekonomi. Karena berangkat dari asas Pancasila khususnya untuk mewujudkan sila ke-5 (lima), yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka disepakati untuk menamai makna yang terkandung dalam Pasal 33 itu Sistem Ekonomi Pancasila (SEP). Perintah atau amanah yang termuat dalam Pasal 33 berikut Penjelasannya itu jelas dan tegas karena menegaskan hal-hal asas, apa yang dikuasai negara, dan tujuan yang ingin dicapai, yaitu mewujudkan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-perorang. Karena itu proses atau mekanisme menuju tujuan yang ingin dicapai itu tidak boleh menyimpang apalagi bertentangan dengan tujuan utamanya yaitu kemakmuran rakyat. Artinya, sejak awal semua upaya-upaya atau proses untuk mewujudkan keadilan sosial sudah harus selaras, tidak dibelok-belokan atau ditunda-tunda dengan berbagai alasan, seperti yang kerap terjadi selama ini.

Lembaga Pengkajian Undang-Undang Dasar 1945 yang dibentuk oleh MPR pada tahun 2015, melalui pengkajian yang mendalam menyepakati untuk menamai apa yang terkandung dalam Pasal 33 itu sebagai Sistem Ekonomi Pancasila. Dikatakan sebagai suatu sistem ekonomi karena Pasal 33 menyatakan dengan jelas tujuannya, mengatur atau mengamanatkan siapa menguasai (memiliki) apa, siapa memproduksi apa, dan mengatur asas pelaku-pelaku ekonomi. Pasal 33 menegaskan bahwa negara harus hadir dan berperan aktif sejak dari kepemilikan/penguasaan alat-alat produksi dan distribusinya terhadap barang dan jasa tertentu.

Pengertian tertentu yaitu apa yang penting bagi negara dan apa yang menguasai hajat hidup orang banyak yang dari waktu ke waktu bisa saja berubah sejalan dengan tingkat kemakmuran masyarakat. Sedangkan barang dan jasa selebihnya dapat ditangani oleh swasta (orang-seorang). Oleh karena itu Pasal 33 memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai suatu sistem yang kita namai Sistem Ekonomi Pancasila.

Penyelenggara Negara Abaikan Ekonomi Konstitusi (Ekonomi Pancasila), lebih pilih Neoliberalisme

KONFRONTASI-  Mantan Menkeu Dr Fuad Bawazier menyatakan, MPR harus berjuang mewujudkan GBHN dan ekonomi Pancasila yang intinya keadilan sosial, kesetaraan dan  pemerataan serta pengembangan kualitas SDM dan lingkungan hidup.  Tidak adanya semangat penyelenggara negara untuk memegang prinsip yang telah dicetuskan para pendahulu bangsa, dinilai menjadi penyebab persoalan ekonomi Indonesia, seperti kemiskinan dan ketimpangan yang belum terselesaikan hingga kini. Ekonomi dewasa ini Nepliberal dan bertentangan diametral dengan konstitusi kita.

Fuad Bawazier: Rakyat Sudah Lebih Dulu Jalankan Redenominasi

KONFRONTASI-Kebijakan redenominasi atau penyederhanaan mata uang yang direncanakan pemerintah diyakini akan berhasil bila dikelola dengan baik.

Bahkan, mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier menyebut dalam praktik di masyarakat, redenominasi sebenarnya sudah tidak asing lagi.

Sebagai contoh yang tertulis, katanya, saat memasuki restoran sekarang ini sering dijumpai harga produk ditulis Rp 40, padahal maksudnya itu Rp 40 ribu. Kemudian harga Rp 100 yang maksudnya Rp 100 ribu.

Pelajaran Berharga dari Aksi Bela Islam: Pandangan Fuad Bawazier

Terbukti Aksi Bela Islam 55 berjalan aman damai tertib sebagaimana Aksi aksi sebelumnya 411 dan 212. Tuntutannya juga sederhana tapi konsisten, yaitu agar penista agama (Ahok) dihukum sebagaimana penista penista agama sebelumnya, tidak dilindungi ataupun di istimewakan. 

Jadi secara umum tidak perlu  dikhawatirkan apalagi di tuduh macam2 seperti gerakan makar, intoleran, anti kebhinekaan, anti NKRI, SARA, Indonesia Timur  akan memisahkan diri dsb.  

Pages