FPI

KONFRONTASI -   Petugas kepolisian bersama TNI membubarkan sekelompok sukarelawan yang mengatasnamakan Front Persaudaraan Islam (FPI) yang hendak memberikan bantuan kepada korban banjir di wilayah Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Sabtu (20/2). Merespons hal itu, eks Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI Aziz Yanuar memastikan organisasi itu sudah lama sudah tidak ada lag. Saat ini yang ada hanya Front Persaudaraan Islam atau FPI versi baru.

KONFRONTASI-Mantan Sekretaris Front Pembela Islam (FPI) Sulawesi Selatan (Sulsel) Agus Salim Syam membantah keterangan polisi yang menyebut belasan teroris jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Makassar yang tengah dipindahkan ke Jakarta merupakan anggota aktif FPI Makassar.

Menurut dia belasan terduga teroris itu hanya sempat terlibat dalam kegiatan FPI namun tidak menjadi anggota.

KONFRONTASI-Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tengah menunggu analisis Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait 92 rekening milik Front Pembela Islam (FPI).

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan menyampaikan, adapun analisis tersebut untuk menguatkan apakah dalam transaksi keuangan tersebut ada unsur tindak pidana atau tidak.

KONFRONTASI  -    Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengumumkan hasil investigasi terkait tewasnya enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) di Tol Jakarta-Cikampek Km 50, Karawang, Jawa Barat.

Berdasarkan hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memutuskan, terdapat pelanggaran HAM atas tewasnya 4 Laskar Front Pembela Islam (FPI) oleh aparat kepolisian.

Komnas HAM merekomendasikan adanya proses hukum pidana terhadap para pelaku, untuk mendapatkan kebenaran materiil lebih lengkap demi keadilan.

KONFRONTASI-Jaksa Agung ST Burhanuddin bakal memberikan hukuman tegas apabila terdapat pegawai kejaksaan yang masih aktif, mengikuti kegiatan Front Pembela Islam (FPI).

Diketahui, ancaman itu diberikan usai organisasi tersebut resmi dilarang oleh pemerintah melalui surat keputusan bersama (SKB) sejumlah Menteri pada 30 Desember 2020 lalu.

"Penindakan secara tegas apabila masih ada jajaran maupun anggotanya baik di pusat maupun daerah, yang masih aktif melakukan kegiatan organisasi," kata Burhanuddin dalam keterangan tertulis, Kamis (7/1/2021).

KONFRONTASI-Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan beberapa rekomendasi atas peristiwa tewasnya enam anggota laskar FPI. Salah satunya, kasus tewasnya empat anggota laskar FPI di tangan polisi harus diusut melalui mekanisme pengadilan pidana.

Ketua Tim Penyelidikan Komnas HAM Choirul Anam menyebut peristiwa itu merupakan kategori pelanggaran HAM. Hasil penyelidikan lembaganya menyatakan polisi melakukan tindakan unlawful killing atau pembunuhan yang terjadi di luar hukum.

KONFRONTASI -   Eks politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean (FH), menilai apapun hasil yang akan diungkap oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tentang tewasnya enam laskar Front Pembela Islam (FPI), organisasi yang sudah dicap terlarang oleh pemerintah, akan tetap menjadi polemik.

Menurut dia, jika hasilnya menyalahkan Polri maka pendukung pemerintah tidak akan percaya. Begitu pun sebaliknya, jika kesimpulannya menyatakan tidak ada pelanggaran maka giliran pendukung FPI yang tidak akan percaya terhadap laporan Komnas HAM.

KONFRONTASI -  Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menanggapi isu yang mengatakan FPI adalah ormas terlarang. Penyematan label tersebut diputuskan oleh pemerintah melalui SKB, yang resmi berlaku pada 30 Desember 2020.

Dari sejak pemerintah mengumumkan, hingga kini keputusan tersebut terus menuai kritik dan pertentangan, terutama di kalangan pakar hukum.

Termasuk mantan Ketua MK Hamdan Zoelva yang mengemukakan pandangannya melalui akun twitter @hamdanzoelva. Dilansir arrahman.com (3/1/2021)

KONFRONTASI -  Putusan pemerintah membubarkan organisasi masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI) melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 6 pejabat tinggi negara dinilai mengandung kesalahan.

Pemerintah dianggap salah fokus sampai membuat SKB 6 pejabat negara, yaitu Mendagri, Menkominfo, Menkumham, Kepolisian, Kejaksaan, dan BNPT yang berada di bawah komando Menko Polhukam Mahfud MD.

Oleh: Chandra Purna Irawan,SH.,MH
 

Pemerintah resmi membubarkan dan menetapkan Front Pembela Islam (FPI). Pembubaran itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani enam menteri dan pimpinan lembaga. SKB sebagai dasar pembubaran larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI. Sementara disisi lain beredar informasi bahwa telah dideklarasikan pendirian FPI (Front Persatuan Islam).