Fadli Zon

KONFRONTASI - Politikus Partai Gerindra mengatakan sudah waktunya Jokowi-JK untuk bekerja memenuhi janji-janji kampanyenya. "Sekarang kerja jangan pesta. Kerjaan banyak. Janji-jani banyak. Mulailah janji itu dipenuhi. Banyak banget janjinya," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Senin 20 Oktober 2014.

Wakil Ketua DPR ini menjelaskan, banyak sekali janji yang harus dipenuhi oleh Jokowi-JK. Seperti di antaranya, pertumbuhan ekonomi dengan target tujuh persen.

Kemudian, membagikan uang satu juta per kepala untuk rakyat miskin, mau membangun lahan pertanian.

Konfrontasi – Kesan damai dan bersahabat yang ditunjukkan Prabowo Subianto tidak diteladani oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fadli Zon. Politisi Gerindra ini mengecam Presiden Joko Widodo dalam proses pemilihan menteri.

Fadli Zon menilai langkah Presiden yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk meneliti nama-nama calon menteri tidak etis. Dia menegaskan pemilihan kabinet merupakan hak mutlak presiden.

KONFRONTASI - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, pihaknya bakal mengundang Kejaksaan Agung, Polri dan KPK. Kepada mereka, DPR juga akan bertanya tentang kasus hukum yang belum terselesaikan.

Fadli mencontohkan, salah satu kasus yang akan ditanyakan yakni terkait laporan Rachmawati Soekarnoputri meminta penundaan pelantikan Jokowi, sebelum ada penjelasan dari penegak hukum tentang kasus korupsi Transjakarta. Akan tetapi, kata Fadli, tidak hanya itu saja akan yang akan dibahas.

KONFRONTASI - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan tidak perlu ada rekonsiliasi antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Sebab, perbedaan di dalam partai politik itu suatu hal yang biasa.

"Bahkan di dalam satu partai politik saja ada beda. Seperti kasus PPP," ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Senin 13 Oktober 2014.

Menurut Fadli yang paling penting apakah partai bekerja untuk kepentingan nasional, negara, dan rakyat. Atau sekadar kepentingan pribadi atau kelompok atau partai. Hal itu menurutnya yang akan dinilai oleh rakyat.

KONFRONTASI - Omongan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo yang menyatakan akan 'menjegal' pelantikan Joko Widodo (Jokowi) salah ditafsirkan. Menurut Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Hashim berkata demikian mempunyai makna bahwa jika pemerintahan Jokowi mendatang tak pro rakyat dan tak sejalan dengan kepentingan nasional, maka Koalisi Merah Putih (KMP) bakal mengkritisi, bukan menghambat pemerintahan Jokowi.

KONFRONTASI - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan bahwa DPR RI periode 2014-2019 akan berupaya mengkaji ulang seluruh perundang-undangan yang dinilai tidak sinkron dengan Undang-Undang Dasar 1945, atau terlalu liberal. Undang-undang itu termasuk diantaranya perundang-undangan berkaitan dengan migas, perbankan dan lain sebagainya.

"Nanti kita kaji supaya undang-undang kita kembali ke jalan yang benar," ujar dia.

Soal Pemekaran Komisi-komisi

KONFRONTASI - Wakil Ketua DPR Fadli Zon tak mau ambil pusing mengenai penilaian Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyebut lima pemimpin DPR periode 2014-2019 tidak sah. Penyebabnya, karena pemimpin rapat paripurna dinilai tidak demokratis dan melanggar aturan. Menurut Fadli pemilihan pemimpin DPR telah sesuai mekanisme yang berlalu.

"Kita lihat sajalah ini kan yang memilih anggota, ada mekanismenya," kata Fadli saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2014).

KONFRONTASI - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengungkapkan, pembahasan mengenai pemimpin MPR baru rencananya akan dilakukan pada Sabtu 4 Oktober 2014.

"Mungkin besok malam ya (hari ini-red), kita ada rapat koordinasi, rapat dengan pimpinan Koalisi Merah Putih dengan paket yang dicalonkan," ujar Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (3/10/2014).

Wakil Ketua DPR ini tak menyebut waktu dan lokasi kegiatan itu. Akan tetapi, dalam pertemuan rencananya akan dihadiri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

KONFRONTASI - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan pernyataan Ketua KPK, Abraham Samad yang mengaku kecewa karena Setya Novanto terpilih menjadi Ketua DPR kurang tepat. Pasalnya, lebagai lembaga negara independen, KPK diminta untuk tidak berkomentar seperti pengamat."(Abraham) jangan berkomentar seperti pengamat," tegas Fadli Zon kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (3/10/2014).

Fadli berpendapat, sebagai pimpinan dari suatu lembaga negara, tidak seharusnya Abraham melontarkan pendapat seperti itu. Terlebih, KPK merupakan lembaga yang independen dan bergengsi saat ini.

KONFRONTASI - Mahkamah Konstitusi menolak gugatan PDI Perjuangan terkait uji materi Undang-Undang 17 Nomor 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan keputusan MK sudah benar. Menurutnya, DPR punya hak sebagai lembaga legislatif untuk menentukan pimpinannya.

"Saya kira iya karena itu merupakan hak DPR untuk memilih pimpinannya sebagai lembaga legislatif. Jadi, memang sudah selayaknya ditolak," ujar Fadli

Senin (29/9/2014).