Fadli Zon

Yasonna Laoly Terus Dikecam, Fadli Zon: Orde Baru Lebih Beradab Ketimbang Rezim Jokowi

KONFRONTASI -  Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon meyakini, cara yang dilakukan pemerintahan mantan Presiden Soeharto atau orde baru (orba) jauh lebih beradab dari pada pemerintahan Jokowi terkait intervensi pemerintah pada partai politik  .

Politisi Partai Gerindra ini mengecam sikap Menkumham, Yasonna Laoly yang melakukan intervensi dalam konflik Partai Golkar, Menurutnya, pemerintah telah memihak kubu Agung Laksono dengan mengeluarkan SK pengesahan Partai Golkar hasil Munas Ancol.

Pimpinan DPR Terima Hak Angket Menkumham

Konfrontasi - Pimpinan DPR RI menerima surat usulan pengajuan hak angket yang bakal diterapkan terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait keputusannya dalam mengesahkan kepengurusan PPP dan Partai Golkar.

"Kita menerima ini dan akan ditindaklanjuti nanti sesuai mekanisme yang berlaku," kata Wakil Ketua DPR RI dari Partai Gerindra Fadli Zon di gedung parlemen, Jakarta, Rabu (25/3) malam.

Fadli: Presiden Harus Copot Laoly

KONFRONTASI-Terkait pengesahan kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono, Presiden Jokowi diminta untuk mengevaluasi keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengatakan, jika keputusan Menkumham bertentangan dengan pemerintah, maka sudah seharusnya Jokowi memberikan sanksi terhadap politikus PDIP itu.

Kata Fadli Zon, Campur Tangan Pemerintah Menambah Ruwet Konflik Internal Partai

KONFRONTASI-Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berpendapat politik keberpihakan pemerintah dalam urusan internal partai justru semakin  menambah masalah. Kata dia, pemerintah harusnya tidak terlibat dalam satu politik keberpihakan terhadap salah satu kubu atau kelompok. "Kemudian mengacak-ngacak partai, di mana partai itu tidak termasuk dalam koalisi," ujar Fadli, di Jakarta, Sabtu (21/3).

 

Menurutnya, situasi akan kondusif jika pemerintah tidak terlalu jauh mengintervensi dua partai politik yang berseteru, yaitu Golkar dan PPP.

 

Wakil DPR Minta Pemerintah Berikan Penjelasan Terkait Wakil Panglima TNI

Konfrontasi - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan pemerintah harus memberikan penjelasan terkait rencana pembuatan jabatan nomenklatur wakil panglima TNI.

"Dahulu memang ada wakil panglima TNI sehingga itu bukan wacana baru namun dalam kondisi saat ini perlu penjelasan mengapa diperlukan wakil panglima TNI," kata Fadli di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis (19/3).

Fadli Zon: Menkumham Jadi Operator Politik Tanpa Aturan yang Jelas

KONFRONTASI-Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terkait pengesahan partai politik tidak serta-merta mengubah komposisi pimpinan DPR, fraksi dan komisi-komisi di dalamnya.Demikian dikatakan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon.

"Dari sisi DPR, kami belum menjadikan putusan Menkumham tersebut sebagai perubahan positioning pimpinan di DPR. Sebab, prosesnya belum final. Jadi tidak bisa dan tidak mungkin dilakukan perubahan pimpinan fraksi atau komisi-komisi sampai ada proses final," kata Fadli Zon di Jakarta, Senin (16/3).

Fadli Zon: Putusan Menkumham Merupakan Politis

Konfrontasi - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai putusan Menteri Hukum dan HAM yang mengakui kepemimpinan Partai Golkar kubu Agung Laksono merupakan keputusan politik dan bukan hukum.

"Menkumham melakukan 'abuse pf power' dan ini jelas keputusan politik dan bukan keputusan hukum," katanya di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Rabu (11/3).

Dia mengatakan, keputusan politik yang diambil Kemenkumham sudah dapat diprediksi ketika Menkopolhukam Tedjo Edhi Purdijatno yang ikut campur dalam penentuan tempat dan tanggal Kongres Golkar di Bali.

Aburizal Bakrie Sebagai Ketum Golkar Belum Kalah

KONFRONTASI - Wakil Ketua Gerindra Fadli Zon menegaskan Koalisi Merah Putih (KMP) masih mengakui Aburizal Barkrie sebagai ketua umum Golkar, meski sudah ada Surat Putusan dari Menkumham Yasonna H. Laoly kepada kubu Agung Laksono untuk segera membuat struktur kepengurusan

"Kami masih akui Pak ARB sebagai ketum, sampai ada salah satu pihak bilang kalah," ujarnya di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Rabu, 11/3).

Polemik Golkar, lanjutnya, belum usai. Jalan untuk mencapai sebuah ketetapan kepengurusan yang sah juga masih panjang dilalui.

Kata Fadli Zon, RI Mulai Dikucilkan Dunia karena Eksekusi Mati

KONFRONTASI- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fadli Zon, mengungkapkan bahwa Indonesia mulai dikucilkan dunia, terutama dalam forum-forum internasional, karena persoalan eksekusi terhadap terpidana mati kasus narkoba. Namun itu terjadi bukan hukuman mati semata, melainkan lebih karena ketidaktegasan pemerintah melaksanakan hukum itu.

Sepanjang Reformasi, Pelemahan Rupiah di Era Jokowi Paling Parah

KONFRONTASI-Pemerintah diminta serius dalam mengurus anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.Menurut Wakil Ketua DPR Fadli Zon, anjloknya nilai tukar rupiah di era pemerintahan Jokowi, lebih parah ketimbang pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono lalu.

"Kalau ini luar biasa cepat dibanding dengan pemerintahan dahulu, ini termasuk state rupiah kita terlemah dalam era reformasi," kata Fadli digedung DPR, Senayan, Rabu (11/3/2015).

Pages