10 April 2020

ESDM

Subsidi Dicabut, ESDM Bakal Ubah Distribusi Elpiji 3 Kg secara Tertutup

KONFRONTASI -   Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan rencana pemerintah mengatur ulang kebijakan distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg subsidi dari terbuka ke tertutup (dengan syarat tertentu) masih dalam tahap kajian. Tujuannya agar pemberian subsidi tepat sasaran.

“Yang lagi ramai di media itu tidak sepenuhnya benar. Kami sedang dalam pembahasan,” jelas Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam informasi tertulis di Jakarta, Minggu (19/1).

Gandeng KPK, Menteri Jonan Janji Proyek Blok Masela Bebas Korupsi

KONFRONTASI-Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dwi Soetjipto menyampaikan bahwa Menteri ESDM Ignasius Jonan telah menandatangani revisi rencana pengembangan (PoD) Blok Masela.

Revisi ini setelah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah potensi korupsi dalam pengembangan Blok yang memiliki investasi besar dan penggunaan kontrak bagi hasil (PSC) cost recovery tersebut.

Menteri Jonan Bantah Tarif Dasar Listrik Naik

KONFRONTASI-Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan membantah adanya kenaikan tarif dasar listrik yang ramai diisukan di media sosial.

“Enggak, enggak ada itu. Saya enggak pernah tahu sih,” kata Jonan setelah rapat terbatas terkait lanjutan pembahasan terobosan kebijakan investasi, ekspor, dan perpajakan yang dipimpin Presiden Jokowi di Kantor Presiden Jakarta, Rabu.

Jonan berkeras bahwa Pemerintah tidak pernah menaikkan tarif dasar listrik dalam waktu dekat ini.

ESDM Siapkan Daftar Pengusaha Yang Didenda Terkait Mandatori B20

KONFRONTASI -   Pemerintah tengah melakukan kajian dan verifikasi denda pada pengusaha penyaluran bahan nabati dan pengusaha pencampuran bahan bakar minyak yang terlibat dalam mandatori perluasan biodiesel 20% (B20). Walau masih dalam tahap verifikasi, angkanya diperkirakan mencapai ratusan miliar.

Kebijakan Energi Laut Dianggap Tak Adil

KONFRONTASI-Ada dilema dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Di satu sisi, ada amanat untuk meningkatkan pemanfaatannya dalam proporsi yang signifikan. Sayangnya, di sisi lain, kebijakan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak memberi medan bisnis yang rasional dan adil bagi energi terbarukan, khususnya energi laut.

Menteri Jonan Perkirakan Subsidi Energi Tahun Ini Membengkak Hingga Rp150 Triliun

KONFRONTASI-Realisasi subsidi energi tahun ini diperkirakan meningkat menjadi Rp 149 triliun.

Angka tersebut naik 60 persen dari pagu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2018 untuk subsidi energi senilai Rp 94,6 triliun.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengungkapkan, subsidi kerosene (minyak tanah) naik 50 persen dari Rp 2,2 triliun menjadi Rp 3,6 triliun.

’’Solar naik banyak atau 300 persen. Dari Rp 7,1 triliun menjadi Rp 29 triliun,’’ ujar Jonan di Kementerian ESDM, Selasa (17/9).

Elektrifikasi Papua Diklaim Capai 72 Persen

KONFRONTASI-Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan pada semester I 2018 elektrifikasi di Provinsi Papua mencapai 72,04 persen, sedangkan di wilayah Provinsi Papua Barat rasio elektrifikasi mencapai 99,99 persen.

Data yang dihimpun Antaranews, di Jakarta, Rabu, dari kementerian itu menyebutkan angka pemerataan kelistrikan nasional yang tercermin dalam rasio elektrifikasi sudah mencapai angka 97,13 persen hingga akhir Juni 2018.

Menteri ESDM Diminta Turun Tangan Atasi Persoalan Blok Selat Panjang

KONFRONTASI-Sebanyak 48 vendor yang bekerja sama dalam pengelolaan Blok Selat Panjang, Riau mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan untuk segera turun tangan mengatasi kekisruhan pengelolaan blok migas, pasca operator Blok Selat Panjang yaitu PT Petroselat mengalami pailit.

Akibat status kepailitan Petroselat, pemerintah berencana melelang Blok Selat Panjang tersebut sehingga nasib 42 vendor tersebut tidak jelas.

“Utang Petroselat sedikitnya Rp 116 miliar kepada 48 vendor, belum termasuk pembayaran gaji karyawan dan beberapa kreditur yang masuk penagihan setelah proses pailit itu diketahui,” kata kuasa hukum 48 vendor, Hendra Setiawan Boen didampingi para vendor seperti dilansir dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (8/8).

Menurut Hendra, para vendor meminta kurator dapat mengejar para kreditur Petroselat yaitu PT Sugih Energy Tbk yang menjadi pemegang 55 persen participating interest (PI) dan PT PetroChina International Selat Panjang yang menjadi mitra mereka.

“Untuk itu, Kementerian ESDM dan SKK Migas bisa memperhatikan dan memberikan solusi bagi para vendor yang dirugikan dengan terminasi blok Selat Panjang ini,” ujarnya.

Berdasarkan Pasal 6 Jo Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Permen ESDM No 26/2017 tentang Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan diubah dalam Permen ESDM No. 26/2017.

Dalam Permen ESDM itu, kata Hendra, mengatur bahwa dalam hal kontrak Kerja Sama tidak diperpanjang maka kontraktor baru wajib melakukan penyelesaian atas nilai pengembalian biaya investasi (sini cost). Dalam kewajiban ini dicantumkan dalam surat penetapan pengelolaan wilayah kerja baru dan kontrak kerja sama baru.

“Jadi kita dalam kontrak baru oleh kontraktor baru nanti, tercantum soal biaya yang belum dikembalikan oleh kontraktor lama nanti akan dibayar kontraktor baru setelah berproduksi kembali," kata Danang Wibowo, salah satu vendor dari PT Sigma Cakrawala International.

Duh Penuh Carut-marut: Negosiasi Belum Selesai, ESDM Beri Sinyal Kembali Perpanjang IUPK Freeport

KONFRONTASI -   Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memperpanjang masa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sementara PT Freeport Indonesia, jika proses negosiasi belum selesai.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot mengatakan, jika proses negosiasi dengan Freeport belum selesai sampai batas waktu IUPK sementara 31 Juli 2018, maka status tersebut akan kembali diperpanjang.

Keputusan Menteri ESDM tentang Blok Eastkal Bikin Rakyat Penajam Geram

KONFRONTASI-Keputusan Jonan dengan memberikan Blok Eastkal ke Pertamina HE dikuatirkan akan memicu terjadinya kemarahan rakyat Penajam Paser Utara (PPU) karena Menteri ESDM ini sudah berkali-kali disurati oleh Bupati PPU tidak pernah menggubris. Bahkan Pertamina HE yang sudah menyatakan mundur kembali tertarik mengelola Blok Eastkal tersebut.

Sekjen Gerakan Rakyat Kaltim Bersatu (GRKB), Riduan juga dengan geramnya mengatakan akan membuat blokade lokasi bersama masyarakat PPU.

Pages