1 April 2020

elpiji

Minta Pencabutan Subsidi Gas Melon Dibatalkan, Pedagang Ingatkan Janji Jokowi Saat Makan Bakso Bersama

KONFRONTASI-Paguyuban Pedagang Mie dan Baso (Papmiso) Kota Tangerang Selatan mengaku keberatan dengan wacana pencabutan subsidi gas 3 kilogram oleh pemerintah.

"Tentu kami sangat keberatan dan menolak rencana pencabutan subsidi gas melon oleh pemerintah," kata Ketua Papmiso Tangsel Sutrisno, Selasa (21/1).

Diterangkan dia, saat ini ada sekitar 25 juta pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang menggunakan gas tabung 3 kilogram sebagai sumber pendukung usaha masyarakat, termasuk para pedagang mi dan baso yang ada di Tanah Air.

Rencana Pencabutan Subsidi Gas Melon Bikin Resah

KONFRONTASI-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengingatkan pemerintah untuk tidak gegabah menerapkan penyaluran subsidi elpiji 3 Kg secara tertutup. ‎Sebab penyaluran subsidi tertutup membuat harga gas melon tersebut menjadi mahal dan memunculkan keresahan di masyarakat.

Anggota Komisi VII DPR, Gus Irawan Pasaribu mengaku sepakat dengan penertiban penyaluran subsidi elpiji agar tepat sasaran digunakan oleh pihak yang berhak, namun pemerintah perlu berhati-hati dalam penerapannya.

Paripurna DPR Singgung Rencana Pencabutan Subsidi Gas 3 Kg

KONFRONTASI-Rencana pemerintah mencabut subsidi gas elpiji 3 kg dikritik oleh Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade dalam interupsinya di Rapat Paripurna kedelapan DPR RI masa persidangan II tahun sidang 2019-2020, hari ini. Sebab, kata dia, pembahasan terkait pengaturan ulang atas pemberian subsidi harus melibatkan banyak pemikiran dan instansi, termasuk DPR.

Legislator asal Dapil Sumatera Barat I ini mengatakan pemerintah dan DPR telah menyepakati anggaran subsidi gas 3 kg dan sudah disahkan bersama di Rapat Paripurna.

Pemerintah Dukung Pengembangan Sawit Jadi Bensin dan Elpiji

Konfrontasi - Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menjelaskan pemerintah mendukung penelitian pemanfaatan sawit untuk menjadi bahan bakar jenis bensin ataupun LPG melalui co-processing.

Terciduk, Rumah Makan Besar Gunakan Elpiji Bersubsidi

KONFRONTASI-Sebanyak 146 tabung elpiji 3 kg ditemukan dan digunakan oleh beberapa rumah makan besar di Kab Bantul DIY saat lakukan sidak monitoring LPG 3kg Kamis kemarin. Dalam sidak yang dilakukan oleh tim monitoring elpiji 3 kg (Disperindag, Pertamina, Hiswana Migas), Dinas Perindustrian dan perdagangan Solo memberikan arahan, dan imbauan tentang peruntukan elpiji 3kg, dan mengajak para pelaku usaha untuk melakukan penukaran tabung ke tabung tidak subsidi.

Jelang Lebaran, Pemerintah Diminta Perhatikan Ketersediaan Elpiji 3 Kg

KONFRONTASI-Pemerintah diharapkan untuk benar-benar memperhatikan ketersediaan tabung gas elpiji 3kg agar tidak terjadi kelangkaan pada saat menjelang Lebaran atau momen waktu penting lainnya.

ASN Diimbau Tidak Menggunakan Elpiji Bersubsidi

Konfrontasi - Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengimbau aparatur sipil negara (ASN) setempat tidak menggunakan elpiji tiga kilogram bersubsidi.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindag) Gunung Kidul Hidayat di Gunung Kidul, Minggu (18/3/2018), mengatakan ASN bukan golongan yang berhak menerima subsidi sehingga diimbau agar tidak menggunakan elpiji subsidi.

Pemerintah Ingin Impor Elpiji dari Aljazair

KONFRONTASI-Pemerintah coba menjajaki impor elpiji dari perusahaan minyak dan gas di Aljazair, Sonatrach.

Saat ini, Kementerian ESDM masih melakukan negosiasi harga.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengungkapkan, pemerintah ingin Sonatrach bisa memberikan harga yang lebih rendah karena tidak ada pihak ketiga dalam jual beli gas ini.

’’Dengan tarif negosiasi, kemungkinan kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah,’’ ujar Arcandra di Kementerian ESDM, Selasa (13/3).

Saingi Pertamina, PT Vivo Klaim Harga Elpiji Miliknya akan Lebih Murah

Konfrontasi - Corporate Communication PT Vivo Energi Indonesia Maldi Aljufrie menyatakan pihaknya akan menjual elpiji kepada masyarakat luas setelah muncul dengan proyek SPBU-nya. Nantinya, elpiji tersebut akan dijual dengan harga yang lebih murah dibanding elpiji milik PT Pertamina.

"Melalui afiliasi atau anak usaha PT Vivo Energy yaitu PT Sierra Nusa Gas akan menjual LPG di kawasan awal yaitu Jawa bagian Timur," kata Maldi Aljufrie di Jakarta seperti dikutip Antara, Jumat (24/11/2017).

Subsidi Gas Melon Rawan Penyelewengan

KONFRONTASI-Kebijakan pemerintah memberikan subsidi terhadap produk liquefied petroleum gas (LPG) kemasan 3 kilogram dinilai tidak efektif dan rawan penyelewangan karena fokus subsidi hanya pada barang.

Oleh karena itu, subsidi LPG 3 kg sebaiknya diberikan langsung kepada orang, bahkan untuk jangka panjang subsidi tersebut ditiadakan, kata dosen ekonomi energi dan sumber daya mineral Universitas Indonesia Berly Martawardaya saat berbicara pada diskusi "Mengawal Subsidi LPG 3 Kg Tepat Sasaran" di Jakarta, Rabu.

Berly mengatakan penyaluran LPG kemasan 3 kg yang disubsidi pemerintah atau sering disebut elpiji melon, sangat rentan tidak tepat sasaran. Sementara itu, janji-janji pelaksanaan subsidi tertutup melalui penggunaan kartu subsidi, sampai saat ini belum berjalan.

Pagu subsidi LPG pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 ditetapkan Rp20 triliun dengan asumsi program subsidi langsung LPG dimulai secara bertahap pada tahun 2017. Diperkirakan, bila penyaluran dibatasi secara penuh, subsidi LPG akan turun menjadi Rp15 triliun.

Turunnya angka subsidi karena berkurangnya jumlah rumah tangga penerima yang semula 54,9 juta rumah tangga menjadi 26 juta rumah tangga dan 2,3 juta usaha mikro.

Namun, dalam perjalanannya, konsumsi LPG 3 kg sering tidak tepat sasaran. Sesuai dengan ketentuan, LPG 3 kg untuk masyarakat miskin dan usaha kecil dan mikro. Di lapangan, LPG 3 kg digunakan oleh rumah tangga menengah dan mapan, pertanian, peternakan, bahkan jasa laundry pakaian.

"Jangan sampai LPG subsidi ini bisa dinikmati oleh restoran-restoran yang menghabiskan ratusan tabung, padahal mereka untungnya sudah banyak. Ini sangat rentan sekali buat bocor karena belum ada pengawasannya," katanya.

Selama ini LPG 3 kg dikonsumsi siapa saja karena tidak diatur dengan mekanisme distribusi tertutup sehingga konsumsi terus meningkat yang juga menambah beban biaya bagi Pertamina, ujar Berly.

Menurut Berly, subsidi LPG 3 kg akan efektif jika memenuhi sejumlah kriteria, antara lain, harus sampai pada penerima, menyentuh hal-hal yang produktif, dan tidak mengalami pertumbuhan yang besar setiap tahun.

Hal itu, kata Berly, agar subsidi tepat sasaran bisa melalui skema Kartu Indonesia Sehat (KIS) ataupun Kartu Indonesia Pintar (KIP). Di sana tinggal memasukkan nominal alokasi untuk LPG 3 kg, misalnya tiga tabung LPG untuk satu kepala keluarga.

"Cara ini akan lebih efektif karena tinggal ditambah untuk harga tiga tabung LPG 3 kg atau seharga Rp45 ribu," ujarnya.

Pembicara lain, pengamat energi dari Center for Energy and Food Security Studies (CEFSS) Ali Ahmudi menjelaskan bahwa subsidi LPG 3 kg yang diberikan kepada orang akan jauh lebih efektif. Selain itu, jangan sampai masayarakat diberikan pilihan dengan disparitas harga yang sangat jauh.

Ali mencontohkan saat ini harga penjualan LPG di pasar bervariasi. Selain 3kg, ada kemasan LPG 5,5 kg dan 12 kg. Namun, disparitas harganya cukup jauh.

"Selama ada pilihan dengan harga yang jauh lebih murah, masyarakat akan lebih memilih dengan harga yang lebih murah, siapa pun itu baik itu orang miskin maupun kaya," katanya.

Agar subsidi tepat sasaran dan efektif, dia menyarankan sasarannya bukan pada barang, melainkan kepada orangnya. Setelah itu, dilakukan melalui subsidi tertutup kemudian pemerintah juga harus memiliki alternatif produk energi selain LPG supaya masyarakat memiliki pilihan lain.

"Idealnya subsidi tidak naik atau menggelembung, justru seharusnya yang terjadi adalah penurunan angka penerima subsidi. Kalau subsidi barang terus dilakukan, akan menjadi candu. Sebaiknya untuk jangka panjang, subsidi barang dihilangkan," ujarnya.

Menurut Ali, tidak masalah apabila subsidi tidak bertumbuh. Namun, bila LPG bersifat konsumtif, jumlah terus bertambah dan lama-kelamaan negara tidak bisa membayar. Apalagi, sebagian besar LPG diimpor.

Pages