e-KTP

Tak Ada Lagi Suket, Masyarakat yang Sudah Lakukan Perekaman Bisa Langsung Cetak e-KTP

Konfrontasi - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan, masyarakat yang sudah melakukan perekaman data e-KTP tidak boleh diberi surat keterangan (suket).

Menurut Zudan, data penduduk yang sudah direkam dan siap cetak atau print ready record (PRR) harus langsung dicetak menjadi e-KTP.

KTP Anda Rusak? Ini Cara Memperbarui E-KTP Anda yang Rusak

KONFRONTASI -   Kartu tanda penduduk elektronik ( E-KTP) memiliki masa berlaku seumur hidup. Tidak seperti dulu, E-KTP tidak harus selalu diperbarui setelah habis masa berlakunya. Meski berlaku seumur hidup, masih ada penduduk Indonesia yang tidak dapat menggunakan E-KTP-nya dalam jangka waktu lama karena rusak. Kerusakan terjadi pada tulisan pada E-KTP yang memudar atau pun lapisan pada kartu yang mengelupas. Agar E-KTP yang rusak dapat digunakan kembali, berikut ini beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk memperbarui E-KTP Anda yang rusak.

Luncurkan ADM, Dukcapil: Kini Bisa Cetak Akta Lahir, e-KTP Hingga Akta Mati

Konfrontasi - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Zudan Arif Fakrulloh, mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan sebuah mesin yang dinamakan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM).

"Setelah berkali-kali kita gagal dalam uji coba, akhirnya sekarang berhasil 'memindahkan' sebagian pegawai, alat-alat dan kantor menuju satu aplikasi dalam mesin. Filosofi ADM adalah tempat layanan masyarakat untuk mencetak dokumen," ucap Zudan ketika dihubungi, Jumat (15/11/2019).

KPK akan Umumkan Tersangka Baru Korupsi e-KTP Sore Ini

KONFRONTASI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sore ini, Selasa (13/8) akan mengumumkan tersangka baru terkait kasus dugaan korupsi mega proyek e-KTP.

"Sore ini rencana konpers pengembangan perkara. Iya (e-KTP)," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (13/8).

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyebut akan ada empat tersangka baru dalam pengembangan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Polri Langsung Turun Tangan Selidiki Dugaan Jual-Beli Data KK dan e-KTP

KONFRONTASI -  Direktorat Siber Bareskrim Polri langsung bergerak mengusut adanya dugaan jual beli data pribadi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK).

"Jual beli data KK dan NIK itu sekarang tim Siber sudah ke lapangan. Kemarin kan analisa kemudian sudah dalami siapa pemilik akun tersebut sekarang sudah turun ke lapangan," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (30/7).

Pembuatan KK, E-KTP, hingga Akta Kelahiran Bisa Dilakukan di Luar Negeri

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh. Foto/DOk/SINDOnews

 

KONFRONTASI - Pemerintah memastikan pelayanan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), ataupun akta kelahiran bisa dilakukan di luar negeri. Hal ini menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 40/2019.

KPK Kini Mengarah ke Adik Gamawan Fauzi Terkait Kasus E-KTP

KONFRONTASI -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, memanggil Azmin Aulia, adik mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, dalam penyidikan kasus korupsi pengadaan paket penerapan paket penerapan KTP elektronik (KTP-el).

Azmin dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golangan Karya Markus Nari (MN).

Pages