24 July 2019

DPT

Buka-bukaan “Software” DPT versi BPN – TV Kompas

KONFRONTASI   -   Tayangan di TV Kompas yg pernah disampaikan di depan persidangan MK kemaren tersebut dapat menjadi ALAT BUKTI YANG SAH karena valid, relevan, signifikan, dan reliable. Apalagi yang mau dibantah.

Ada yg menarik. Saksi Idham ini adalah orang yang direndahkan oleh hakim Arief Hifayat saat awal duduk di kursi saksi dengan sebutan ndeso. 
Arief Hidayat tak layak dipanggil dengan sebutan Yang Mulia. Batu Mulia jauh lebih berharga.

Tangkap Dan Pecat, Intruder Dalam Sistem IT KPU Yang Telah Mengacaukan Data Dpt Maupun Entry Data C1

KONFRONTASI  -  Sebagai upaya menghadirkan Pemilu berkualitas, Badan Pemenangan Nasional (BPN) telah melakukan audiensi formal sekitar 7 kali ke KPU. Tujuan utama dari audiensi tersebut membahas potensi persoalan yang ada terutama terkait dengan data DPT yang tidak wajar karena ada sekitar 17.553.708 yang lahir dari 3 tanggal yang sama (tanggal 1 Juli, 31 Desember dan 1 Januari), selain ada banyak data ganda, 1 Kartu Keluarga (KK) banyak sekali anggota keluarga, ratusan ribu pemilih di atas 90 tahun, dan 20 ribu lebih usia di bawah 17 tahun.

BPN Prabowo-Sandi Laporkan 17 Juta DPT Tidak Wajar ke KPU

KONFRONTASI -  

 Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga dan koalisi partai politik melaporkan temuan 17,5 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 yang tidak wajar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

BPN Prabowo-Sandi Laporkan 17,5 Juta Nama Tak Wajar DPT ke KPU RI

KONFRONTASI -  Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang dipimpin Hashim Djojohadikusumo melaporkan 17,5 juta data yang menurut mereka tak wajar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) ke kantor KPU RI di Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019).

Hashim yang merupakan adik Prabowo menyampaikan pihak BPN menemukan ketidakwajaran tersebut setelah KPU RI mengumumkan DPT pada 15 Desember 2018 silam.

Tiga Penyebab WNA Masuk DPT

KONFRONTASI  -   Anggota Bawaslu, Mochamad Afifuddin mengatakan bahwa hasil pengawasan Bawaslu ada tiga penyebab WNA masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) 2019.

Pertama, ada proses pencocokan dan penelitian (coklit) yang tidak menyeluruh. Bisa disebabkan oleh proses coklit (pencocokan dan penelitian), yang tidak seluruhnya dilakukan dengan cara mendatangi langsung dari rumah ke rumah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

WN Cina Masuk DPT, KPU: Tidak Sengaja, Salah Input

KONFRONTASI -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur mengaku ada kesalahan memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) warga negara asing (WNA) ke dalam daftar pemilih tetap (DPT). 

Komisioner KPU Kabupaten Cianjur, Anggy Sophia Wardhani mengatakan, KPU akan melakukan perbaikan atau koreksi atas kesalahan input data NIK tersebut.

"Ada kesalahan penginputan NIK yang dilakukan petugas kami (KPU-red)," ujar Anggy kepada wartawan Selasa (26/2/2019). 

Ia pun mengakui memang ada warga Cianjur yang bernama Bahar dan beralamat di Cianjur.

Aneh dan Ganjil, Orang Gila Masuk DPT

KONFRONTASI-Kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI  era Jokowi yang memasukan penyandang gangguan jiwa dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu serentak 2019 dinilai aneh.

Ketua Sekretaris Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi, M. Taufik mengatakan, langkah KPU tersebut sangatlah aneh. Sebab, dalam agama Islam, tuhan Allah SWT tidak memperhitungkan amal perbuatan orang gila.

DPT Way Kanan Sebanyak 337.142 Pemilih

KONFRONTASI - Menindaklanjuti surat rekomendasi panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Way Kanan, dengan nomor 33/ PANWASLU-WK/VI/2015 perihal Rekomendasi Perbaikan DPT tentang adanya Daftar Pemilih Tetap yang ganda dan belum terdata, Komisi Pemilihan Umum Daerah Way Kanan kembali melakukan pencermatan dan perbaikan DPTB-1 mulai dari tingkat PPS hingga PPK Kecamatan.
 
Hasil pencermatan dan perbaikan yang dilakukan KPUD Way Kanan, kembali dituangkan melalui rapat pleno pencermatan dan perbaikan pada Kamis, (05/11) bertempat di aula KPU setempat.

KPU Gagal Susun Daftar Pemilih Pilpres

KONFRONTASI - Anggota Tim Kuasa Hukum Prabowo-Hatta, Didi Supriyanto mencium banyak kejanggalan yang terjadi dalam daftar pemilih tetap (DPT). Tidak mungkin rasanya ada penambahan DPT enam juta dalam kurun waktu tiga bulan.

"Sebab menurut Badan Pusat Statistik (BPS), laju pertumbuhan penduduk hanya 1,4 persen per tahun. Berarti, kalau jumlah penduduk Indonesia 250 juta penduduk, maka pertambahannya hanya 3,2 juta dalam setahun. Dan 267 ribu penduduk dalam waktu sebulan,” kata  Didi Supriyanto di Jakarta, Senin 11 Agustus 2014.