DPR

Ketua DPR Minta Pemerintah Tak Buat Masyarakat Sekitar Natuna Cemas

KONFRONTASI-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani mengatakan pemerintah harus bisa menyosialisasikan kepada masyarakat di sekitar Natuna Kepulauan Riau tentang adanya Warga Negara Indonesia yang akan diisolasi di wilayah tersebut.

Jangan sampai, kata Puan, masyarakat yang mendiami wilayah sekitar Natuna tersebut menjadi khawatir pada indikasi munculnya isu-isu yang tidak benar terkait virus menular corona.

DPR Singgung Istana Terkait Kasus Jiwasraya

KONFRONTASI-Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman menilai bahwa kasus dugaan korupsi di perusahaan asuransi plat merah PT Jiwasraya terjadi dengan canggih dan begitu halus.

Hal tersebut, kata Benny, menimbulkan kecurigaan dengan jabatan tersangka Direktur Keuangan Jiwasraya periode 2008-2018 Hary Prasetyo yang penah mengisi jabatan di Kantor Staf Presiden (KSP).

Soal Jiwasraya, DPR Nilai Ada Faktor Kelalaian OJK

KONFRONTASI -   Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi menilai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus bertanggungjawab terkait dengan persoalan gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya sehingga menyebabkan kerugian bagi negara hingga triliun rupiah.

“Jadi ini ada kesalahan juga dari OJK sebagai pengawas dari bisnis keuangan, ini yang harus bertanggung jawab juga,” ujar Khilmi kepada wartawan, di Komplek Parlemen Senayan,Jakarta, Senin, (13/1/2020).

Presiden Jokowi: Kalau 100 Hari Selesai, Saya Angkat Dua Jempol untuk DPR

KONFRONTASI -  Presiden Joko Widodo mengklaim Indonesia akan dibanjiri aliran modal asing setidaknya 20 miliar Dolar AS atau setara dengan Rp 280 triliun jika aturan pengelola dana abadi (Sovereign Wealth Fund/SWF) diterapkan. Aturan tersebut ada di dalam omnibus law yang akan diajukan ke DPR pekan depan.

Anggota Fraksi PKS Serukan agar DPR Bentuk Pansus Jiwasraya

KONFRONTASI -   Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)  menyerukan agar DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) Asuransi Jiwasraya. Bahkan, seruan itu sudah diusulkan di rapat paraipurna DPR Senin, kemarin. 

        "Di rapat paripurna kemarin sudah ada beberapa anggota dari Fraksi PKS mengusulkan pembentukan Pansus Jiwasraya," kata Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto di Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Iuran BPJS Naik, PKS Dorong DPR Bentuk Pansus

KONFRONTASI-Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong DPR RI untuk menggunakan hak interpelasi dan membentuk panitia khusus (Pansus) kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sebab, Fraksi PKS menilai pemerintah telah menzalimi rakyat karena melanggar janji dan kesepakatan dengan DPR untuk tidak menaikkan iuran BPJS, khususnya kelas 3 mandiri.

Ketua DPR-RI Puan Maharani Sampaikan Duka Cita ke Korban Bencana Banjir

KONFRONTASI-  Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan duka cita yang mendalam terhadap korban jiwa akibat banjir yang melanda kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Saya merasakan duka cita yang mendalam  serta turut berbelasungkawa  atas jatuhnya korban meninggal dunia dalam bencana banjir ini. Semoga para keluarga korban diberi ketabahan" kata Puan di Jakarta, Kamis (2/1).

DPR Desak KPK Usut Semua yang Diduga Terlibat Kasus BLBI

KONFRONTASI -    Komisi III DPR RI meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut semua pihak yang terlibat kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Terlebih, Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan terdakwa kasus dugaan korupsi, Syafruddin Arsyad Temenggung.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengatakan, para pejabat yang diindikasikan terlibat kasus di masa lalu diminta untuk diusut keterlibatannya, seperti kasus surat keterangan lunas (SKL) Sjamsul Nursalim dalam dugaan korupsi BLBI.

Pages