DPR

RUU Omnibus Law Ciptaker Dibahas Tergesa-gesa, Anggota Baleg: Kita Bahas Aturan, Bukan Kejar Setoran

KONFRONTASI-Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Darmadi Durianto menilai Rancangan Undang – undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja tidak akan bisa dibahas dalam waktu seratus hari lantaran sangat tidak masuk akal.

Hal tersebut disampaikan oleh Darmadi saat menanggapi pembahasan RUU Omnibus Law ditengah badai Corona atau Covid-19 yang sedang melanda tanah air.

“Omnibus Law tidak akan dibahas secara tergesa gesa,” ungkap Politikus PDI-P itu kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/04/2020).

Bahas Omnibus Law di Tengah Pandemi, DPR Makin Jauh dari Rakyat

KONFRONTASI-Langkah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah yang tetap melanjutkan pembahasan Omnibus law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) terus menjadi sorotan.

Apalagi pembahasan RUU yang mengundang kontroversi itu dilakukan di tengah pandemi virus Corona (Covid-19).

"Seberapa mendesak RUU Cipta Kerja ini dibahas di tengah rakyat bergulat dengan ancaman virus Corona," kata pengamat sosial politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Bakir Ihsan dilabsir SINDOnews , Kamis (9/4/2020). 

Komnas HAM Minta DPR Tunda Pembahasan Omnibus Law

KONFRONTASI-Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI meminta DPR dan pemerintah menunda pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di tengah penanganan pandemik COVID-19 yang membutuhkan perhatian seluruh elemen bangsa.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja pada saat wabah COVID-19 berpotensi menjauhkan upaya pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM.

Sekjen DPR: Anggaran DP Mobil untuk Anggota Dewan Dibatalkan

KONFRONTASI-Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan anggaran perihal pembiayaan untuk uang muka (DP) pembelian kendaraan bagi anggota DPR di tahun 2020 batal karena dialihkan untuk membantu penanganan pandemik COVID-19.

"Itu sudah di-pending ya, anggarannya dialihkan untuk program lain penanganan COVID-19," kata Indra Iskandar kepada wartawan, di Jakarta, Rabu.

Jangan Coba-coba Kelabui Rakyat dengan Paksakan Pengesahan RUU Minerba

KONFRONTASI-DPR RI dan pemerintah diminta untuk tidak hanya menunda pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Seharusnya, membatalkan RUU Minerba tersebut.

Demikian ditegaskan Juru Bicara Koalisi Masyarakat Peduli Minerba (KMPM) Yusri Usman dalam keterangannya, Selasa (7/4).

Rizal Ramli: Bawa RUU Omnibus Law ke Baleg, DPR-RI Hanya Menjadi Stempel Kekuasaan, Tak Punya Hati dan Pikiran

KONFRONTASI- Tokoh nasional Rizal Ramli mengkritik DPR-RI, Partai Golkar dan parpol lain yang sepakat membawa RUU omnibus law Cipta Kerja (Ciptaker) untuk diserahkan ke Badan Legislasi (Baleg) di tengah derita akibat pandemi Corona dan krisis ekonomi.  ‘’DPR-RI, Golkar dan parpol-parpol itu tidak punya hati dan perasaan. Hanya mau jadi stempel karet kekuasaan, tanpa nurani dan pikiran. Payah, ’’kata RR, Menko Ekuin Era Presiden Gus Dur..

PAN Potong Gaji Kadernya di DPR Sampai Corona Tuntas

KONFRONTASI- DPP PAN telah memutuskan untuk menyisihkan gaji para kadernya yang menjadi anggota DPR RI untuk para korban virus corona atau Covid-19, terutama di daerah-daerah terdampak.

Adapun, besaran gaji yang dipotong untuk disumbangkan itu diatas 50 persen gaji DPR.

"PAN hari ini sudah menetapkan bahwa gaji anggota DPR dari fraksi PAN akan dipotong lebih besar dari sebelumnya. Ada kenaikan potongan lebih dari 50 persen dari sebelumnya," kata Saleh Daulay.

Potong 50% Gaji DPR untuk Atasi Corona, Setuju?

KONFRONTASI-Fraksi Partai Nasdem mengusulkan setengah dari gaji anggota DPR dialokasikan bagi penanganan wabah virus Corona (Covid-19).

Pemotongan diusulkan mulai penggajian Maret 2020 ini.

"Secara resmi kami akan mengusulkan ini kepada pimpinan DPR pada 29 Maret nanti, saat Rapat Paripurna pembukaan masa sidang DPR yang ketiga," kata Ketua Fraksi Partai Nasdem Ahmad Ali di Jakarta, Selasa (24/3/2020). 

TKA China di Sultra, DPR Panggil Kapolri dan Yasonna

KONFRONTASI -     Wakil Ketua Komisi III DPR Mulfachri Harahap mengatakan Komisi III DPR RI akan memanggil Kapolri Jenderal Idham Aziz dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Dua pejabat tinggi itu diminta untuk menjelaskan soal 49 tenaga kerja asing (TKA) asal China di Kendari, Sulawesi Tenggara di tengah maraknya wabah corona.

"Rapat Komisi III DPR kemarin (Selasa, 17/3) memutuskan akan memanggil Kapolri dan Menkumham," kata Mulfachri di Jakarta, Rabu (18/3) seperti dilansir dari Antara.

Polisi Buru Penyebar Data Pasien Corona, DPR: Saya Setuju, Tangkap!

KONFRONTASI-Pihak Kepolisian saat ini tengah memburu orang-orang yang melakukan penyebaran data dan foto dua pasien positif virus corona.

Pimpinan DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengaku spakat dengan langkah tersebut. Dia meminta agar aparat Kepolisian segera menangkap pelaku penyebaran data dan foto dua orang pasien corona.

“Nah ini saya sangat setuju, jadi yang menyebarkan data itu memang harus diburu,” ujar Dasco di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/3).

Pages