DPR

Fahri Hamzah Bantah Terima Duit Korupsi dari Nazaruddin

KONFRONTASI - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah mengaku tidak memiliki hubungan apapun dengan mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai, Yulianis dan bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, termasuk masalah keuangan. Hal itu disampaikan Fahri saat dimintai tanggapan atas pengakuan Yulianis yang menyebut adanya pemberian uang sebesar USD 25 ribu dari Nazaruddin kepada Wakil Sekjen PKS itu.

Pilpres Tanpa Ketidakpastian, DPR Bentuk Pansus

KONFRONTASI - Pembentukan pansus DPR soal dugaan pelanggaran Pemilu presiden semata-mata sebagai upaya untuk mencari keadilan. Menurut Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, hal tersebut tak berkaitan dengan proses persidangan yang digelar di MK melainkan suara masyarakat terhadap Pemilu presiden yang tak berjalan sesuai aturan.

"Saya pikir dalam proses pemilihan umum presiden kemarin, rakyat melihat ada ketidakpastian," kata Hidayat di Jakarta, Senin (18/8/2014).

Jika Terbukti Curang, Presiden dan Wapres Terpilih Bisa Dimakzulkan

KONFRONTASI - Peluang pembentukan panitia khusus kecurangan pemilu presiden tetap terbuka. Ketua Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat, Agun Gunandjar Sudarsa, mengatakan tetap relevan dan perlu dibentuk karena ada dugaan sejumlah pelanggaran dalam pelaksanaan pilpres.

"Pansus bukan area Komisi II, tapi milik seluruh anggota dewan," kata Agun di Gedung DPR, Jakarta, Senin 18 Agustus 2014.

PDI Perjuangan Tolak Pansus Pilpres, Kenapa Takut?

KONFRONTASI - PDI Perjuangan menolak wacana pembentukan panitia khusus pemilu presiden (Pansus Pilpres). Wakil Ketua Komisi II DPR yang juga politikus PDI Perjuangan, Arief Wibowo menilai pembentukan Pansus Pilpres tidak memiliki urgensi yang kuat dan persoalan yang terjadi dalam pemilu bisa diselesaikan dengan memintai pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu di Komisi II.

Pansus Pilpres Meminta Pertanggungjawaban KPU

KONFRONTASI - Wacana pembentukan Pansus Pemilu Presiden yang digulirkan anggota Koalisi Merah Putih bukan untuk menganulir pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla. "Pansus pilpres ini tidak dalam rangka menganulir calon tertentu (Jokowi-JK). (Pansus) Ini meminta pertanggungjawaban KPU yang dirasa begitu banyak kejadian yang tidak sesuai semangat pilpres dan undang-undang," kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid, Senin (4/8).

DPR: Pergantian KSAD Sudah Tepat

KONFRONTASI - Keputusan Presiden mengganti Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Budiman bukanlah sebuah langkah dadakan. "Tentu saja presiden melakukan penggantian ini sesuai mekanisme Wanjakti yang ada di lingkungan TNI," kata Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq di Jakarta, Selasa.

Penggantian KSAD yang dilakukan saat ini, sambung politisi PKS itu juga sudah tepat karena dilakukan usai pelaksanaan Pilpres 9 Juli. Dengan demikian, ini dapat menepis hal-hal yang bersifat politis.

Stok Pangan Lebaran Dipastikan Cukup

KONFRONTASI - Persediaan kebutuhan pangan menghadapi dan pasca Idul Fitri 1435 H aman dan cukup, harganya juga terjangkau. Penegasan itu dikatakan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron usai melakukan sidak ke pasar-pasar di seperti Food Stasion Cipinang Jakarta, Pasar Johar Karawang, dan Pasar Caringin Bandung.

Pramono Anung: DPR Berlebihan Panggil RRI

KONFRONTASI - Politikus PDI Perjuangan Pramono Anung menilai rencana pemanggilan Radio Republik Indonesia (RRI) oleh Komisi I DPR RI karena melakukan  hitung cepat (quick count) berlebihan. "Saya melihat itu terlalu berlebihan. RRI pada pileg lalu mendapatkan penghargaan dari semua orang, bahkan dari KPU  karena margin errornya paling kecil," kata Pramono di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (16/7).

Atas rencana pemanggilan itu, Wakil Ketua DPR RI itu sudah melakukan komunikasi dengan anggota fraksi PDI Perjuangan di Komisi I DPR RI.

Dipecat, Tiga Kader Golkar Tak Bisa Jadi Anggota DPR

KONFRONTASI - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan, pemecatan kepada tiga anggota merupakkan konsekuensi karena melanggar intruksi partai. Ketiganya adalah Agus Gumiwang Kartasasmita, Nusron Wahid, serta Poempida Hidayatulloh.

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan, pemecatan kepada tiga anggota merupakkan konsekuensi karena melanggar intruksi partai.

Pages