DPR

Sahkan Perppu Corona Jadi UU, DPR Harus Tanggung Jawab Jika Terjadi Kerugian Negara

KONFRONTASI-- DPR harus siap bertanggung jawab jika dalam penerapan Perppu Nomor 1 tahun 2020 yang sudah disahkan menjadi Undang – undang (UU) terjadi masalah yang merugikan negara.

Hal tersebut disampaikan Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Ibnu Sina saat merespon keputusan Parlemen yang mengesahkan Perppu Corona menjadi UU.

“Iya turut bertanggung jawab,” singkat Ibnu Sina kepada wartawan, Rabu, (13/5/2020).

Jokowi Kirim 31 Nama Calon Dubes ke DPR, PKS Sindir 'Bagi-bagi Kue Kemenangan' untuk Relawan

KONFRONTASI -    Presiden Joko Widodo sudah mengirimkan 31 nama-nama calon duta besar RI kepada DPR.

Dari daftar tersebut, terdapat nama-nama relawan dan politikus dari partai politik pendukung Jokowi dalam Pilpres 2019 silam.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai 'bagi-bagi kue kemenangan' melalui pembagian pos di duta besar sangatlah tidak etis.

Ditolak Demokrat, DPR Tetap Sahkan RUU Minerba

KONFRONTASI-Pembahasan RUU Perubahaan UU 4/2020 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) resmi disahkan menjadi undang-undang.

Hal itu diputuskan usai Ketua DPR RI, Puan Maharani mengetuk palu sidang Paripurna, di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (12/5).

“Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU atas perubahan UU No 4 tahun 2009 tentang Minerba, dapat disetujui atau disahkan menjadi UU?” ujar Puan disambut sikap persetujuan para anggota fraksi DPR RI dalam rapat paripurna DPR RI ke-15 penutupan masa sidang ke-3.

DPR Sahkan Perppu Corona Jadi UU

KONFRONTASI-Meskipun banyak pihak melayangkan kritik, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya tetap menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan, untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), menjadi undang-undang.

Adapun pembicaraan tingkat Il/pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 dilaksanakan dalam Rapat Paripurna, Selasa (12/5/2020).

Anggota DPR Ramai-ramai Kritisi Rencana Kedatangan TKA China

KONFRONTASI-Sejumlah anggota DPR RI mengkritisi masuknya 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam rapat paripurna DPR RI ke-14 masa persidangan III tahun sidang 2019-2020 di Jakarta, Selasa.

Kritik pertama datang dari anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron, yang menyebut impor 500 tenaga kerja asal China itu tidak adil bagi tenaga kerja Indonesia yang banyak terkena Pemutusan Hubungan Kerja selama masa pandemik COVID-19.

Fakta 500 TKA China, Luhut Angkat Bicara hingga Peringatan DPR

KONFRONTASI -   Ramainya penolakan kehadiran 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Indonesia dilakukan oleh masyarakat serta pejabat di Sulawesi Tenggara (Sultra). 500 orang TKA asal China ini akan dipekerjakan di dua perusahaan tambang nikel yang ada di Sultra, yaitu PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel. Padahal, fokus pemerintah kini ingin memutus mata rantai penyebaran virus corona (Covid-19) di Indonesia.

DPR Usul BI Cetak Uang Rp 600 T, Ingat Kisah Buruk Zimbabwe!

KONFRONTASI -   Badan Anggaran DPR RI mengusulkan ke pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk mencetak uang hingga Rp 600 triliun. Katanya, tujuannya untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia dari dampak virus Corona (COVID-19).

Padahal, jika mencetak uang ada potensi inflasi tinggi yang menghantui jika prosesnya tak dilakukan dengan cermat. Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira memprediksi akan terjadi inflasi tinggi yang melanda Indonesia akibat pencetakan uang ratusan triliun ini.

Rizal Ramli: Tunjangan Guru Dipotong 3,3 Triliun, Stafsus Jokowi Malah DIberi Proyek 5,6 Triliun. Analis: Itu Bukti Ganasnya Demokrasi Kriminal

KONFRONTASI- Protes keras yang dilakukan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, terkait pemotongan tunjangan guru hingga Rp 3,3 triliun mendapat dukungan penuh dari ekonom senior, Rizal Ramli.

Pages