22 January 2020

DPR RI

Menkumham Minta DPR Cepat Selesaikan Revisi UU Terorisme

Konfrontasi - Pemerintah telah menyerahkan draf revisi UU Terorisme ke DPR. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik dan Keamanan (Polhukam) Wiranto meminta agar DPR segera meloloskan UU tersebut.

"Saya juga minta teman-teman dari DPR itu segera meloloskan revisi UU Terorisme, yang sekarang sedang digarap di DPR, karena kita perlu," kata Wiranto di Gedung Wisma Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (18/11/2016).

Demonstran Gagal Temui Presiden, Fahri Hamzah Sebut Jokowi Amatir

Konfrontasi - Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menyesalkan Presiden Joko Widodo yang memilih pergi dari Istana Negara ketimbang menemui para demonstran yang turun aksi menuntut Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diproses hukum.

"Bagaimana? Ada massa lebih dari satu juta, presiden enggak ada di dalam," ujar Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (4/11/2016).

Kualitas Vaksin Lokal yang Lebih Bagus Ketimbang Vaksin Impor

Konfrontasi - Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Daulay mempertanyakan terkait salahnya pengertian masyarakat yang masih berpikir untuk mendapatkan vaksin impor.

Padahal di Indonesia memiliki vaksin yang diakui oleh ratusan negara lain. Tetapi masih ada warga yang ingin mendapatkan vaksin impor yang justru harganya lebih mahal.

Vaksin Palsu dan Pekerja Asing Menjamur, Komisi IX Pertanyakan Pengawasan dari Pemerintah

Konfrontasi - Anggota Komisi IX DPR RI, Roberth Rouw menegaskan bahwa pengawasan pemerintah terhadap peredaran vaksin tidak berjalan dengan baik. Hal itu diketahui melalui terbongkarnya pabrik pembuat vaksin palsu, di kawasan Tangerang oleh Bareskrim Mabes Polri, Selasa (21/6/2016).

“Berarti kan pengawasan pemerintah BP POM dan Dinas Kesehatan tidak jalan, kalau sampai selama ini bisa beredar dimana-mana,” kata Roberth, di Jakarta, Jumat (24/6/2016).

DPR Minta Menteri KKP Tinjau Ulang Permen No 1 dan 2

Konfrontasi - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengakui kebijakannya untuk melakukan impor ikan dikarenakan hasil tangkapan nelayan tidak mencukupi kebutuhan industri.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron menilai menurunnya hasil tangkapan lantaran nelayan terganjal Peraturan Menteri Nomor 1 dan 2 yang melarang penggunaan alat tangkap pukat hela (cantrang) dan pukat tarik. Serta larangan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan.

DPR Tolak Pemerintah Pangkas Anggaran Pendidikan

Konfrontasi - Anggota Komisi X DPR, Dwita Gunadi, mengungkapkan bahwa DPR menolak pemotongan anggaran pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

"DPR belum menyetujui usulan pemotongan angggaran yang diajukan Kemendikbud sebesar Rp6,5 triliun. Komisi X DPR merekomendasikan maksimal anggaran yang dikurangi hanya Rp3 triliun," ujar Gunadi, anggota DPR asal Lampung, di Bandarlampung, Jumat (10/6/2016).

30% Dana BPJS Kesehatan 'Buat Beli Rokok'

Konfrontasi - Dana untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kerap mengalami peningkatan tiap tahunnya. Bahkan, tahun ini BPJS Kesehatan diperkirakan akan mengalami defisit mencapai Rp10 triliun, dua kali lipat dari tahun lalu.

Anggot DPR Komisi IV, Andi Akmal, mengatakan dari dana tersebut ternyata banyak digunakan untuk mengobati penyakit terkait dengan rokok. Menurutnya, masalah kesehatan pada akhirnya akan membebani APBN.

Banyak PR, DPR Rencanakan Tambah Jumlah Komisi

Konfrontasi - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali mengeluarkan wacana menambah jumlah komisi di dalamnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi DPR, yaitu dalam legislasi, pengawasan, anggaran, dan budgeting.

"Jumlah komisi yang ada di DPR perlu ditambah agar bisa efektif dan efisien. Mitra kerjanya terlalu banyak," ujar Wakil Ketua Komisi II dari Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, di Cikini, Jakarta, Minggu (22/5/2016).

Pekan Depan Komisi V Panggil Kemenhub, Lion Air dan Air Asia

Konfrontasi - Komisi V DPR RI menyoroti permasalahan yang belakangan terjadi di industri penerbangan Indonesia. Komisi V DPR akan memanggil Kementerian Perhubungan dan seluruh maskapai di Indonesia untuk rapat di DPR pekan depan.

"Selasa atau Rabu ini kita panggil. Kementerian Perhubungan, Lion Air, Air Asia dan maskapai-maskapai lain akan kita panggil," kata Anggota Komisi V DPR Fauzih Amri usai diskusi 'Ada Apa dengan Bandara Kita?' di Gado Gado Boplo, Jalan Gereja Teresia, Jakarta Pusat, Sabtu (21/5/2016).

Fahri Hamzah: Kalau Saya Jadi Presiden, Korupsi Hilang dalam Satu Tahun

Konfontasi - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fahri Hamzah sempat menyinggung kemungkinan dirinya menjadi Presiden Republik Indonesia.

"Saya kalau jadi presiden, setahun saja, korupsi hilang. Orang pasti bingung bagaimana caranya? 13 tahun saja korupsi enggak hilang? Ya saya ada ilmunya, tapi harus jadi presiden dulu, baru saya kasih tahu ilmunya," kata Fahri di hadapan ratusan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas di Padang, Sabtu (21/5/2016).

Pages