DPR RI

Gerak Cepat Lindungi Dokumen Negara, DPR Gandeng BSSN Teken MoU

Konfrontasi - Sekertariat Jenderal DPR RI, Indra Iskandar mengatakan kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) salah satu upaya untuk melindungi dokumen negara yang sempat diretas beberapa waktu lalu.

“Kita sudah menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama bersama BSSN,” kata Indra di Gedung Sekjen DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (3/7/2020).

Menurutnya, kerjasama tersebut dilakukan karena diperlukan langkah yang lebih kuat untuk mengatasi kejadian beberapa waktu lalu.

Komisi VIII DPR Usulkan Adanya Dana Abadi Bencana

Konfrontasi - Komisi VIII DPR RI mengusulkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana di Badan Legislasi. Hari ini, Jumat (8/5), badan Legislasi melakukan agenda harmonisasi. Dalam pembahasan salah satu yang akan diusulkan adalah adanya dana abadi bencana .

Anggota Komisi VIII DPR, Diah Pitaloka mengusulkan, pentingnya alokasi dana abadi bencana di APBN dan APBD. Mengingat Indonesia memiliki banyak daerah rawan bencana.

DPR Desak Pemerintah Evaluasi Data Distribusi Bansos Korban Corona

Konfrontasi - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi pemutakhiran data terkait kisruhnya aliran bantuan sosial (Bansos) ke sejumlah daerah.

Tak hanya pembagian yang dianggap belum merata, sejumlah penyaluran Bansos juga ditemukan tidak tepat sasaran. Kondisi itu terjadi di beberapa daerah, khususnya yang telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 

DPR Desak Pemerintah Kaji Pemanfaatan Dana Desa untuk Antisipasi Virus Corona

Konfrontasi - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendesak pemerintah untuk mengkaji secara serius pemanfaatan dana desa untuk mendukung upaya antisipasi maupun pencegahan Covid-19. Mengingat penyebaran virus ini sangat cepat sehingga perlu antisipasi dan langkah taktis untuk memutus mata rantai penyebarannya.

Dana desa dinilai sangat membantu jika dipergunakan untuk menangani dan menanggulangi virus Corona. Ada 72 triliun dana yang siap disalurkan ke 74.953 desa di seluruh Indonesia. Dana sebesar itu dipastikan akan tersebar secara merata ke seluruh desa yang ada.

Selama ini, penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

"Dalam praktiknya, dana desa banyak dipergunakan untuk membangun jalan desa, irigasi tersier, air bersih, BUMD, dan kegiatan lain yang disepakati oleh warga. Semua itu tentu sangat baik karena berorientasi pada kesejahteraan dan kebahagiaan warga desa," kata dia kepada wartawan, Sabtu (28/3/2020).

Namun di tengah pandemi global seperti saat ini, sebaiknya pemerintah mengeluarkan kebijakan agar dana desa tersebut bisa dimanfaatkan untuk memerangi wabah virus Corona. Untuk tahun ini, dana tersebut tidak lagi dipakai membangun infrastruktur desa. Tetapi dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga desa.

"Kalau ini dilakukan, tidak hanya social distancing, kebijakan lockdown pun bisa diambil pemerintah. Pemerintah tidak perlu khawatir dengan biaya hidup warga di desa. Mereka bisa menggunakan dana desa untuk memenuhi kebutuhan selama periode lockdown tersebut," ujar dia.

Tentu penting untuk dipikirkan yakni prosedur pembagian dan akuntabilitas penggunaan dananya. Mekanisme itu yang menurut dia perlu segera dibuat pemerintah. Dengan begitu, para kepala daerah dan kepala desa memiliki acuan dan panduan dalam mengelola dana desa tersebut.

Terkait mereka yang ada di kelurahan, pemerintah juga bisa menekankan agar dana kelurahan bisa diperuntukkan untuk tujuan yang sama. Pada pembahasan APBN 2020, menteri keuangan menjelaskan ada 3 triliun dana yang akan dibagi ke 8.212 kelurahan di seluruh Indonesia. Anggaran itu tentu sangat signifikan. Kalau nanti ternyata ada kekurangan, itu yang akan dipikirkan lagi oleh pemerintah daerahnya.

"Jika masih kurang juga, itu yang perlu ditambah dari dana pemerintah provinsi dan pusat. Yang penting kebijakannya dulu dirumuskan. Setelah itu, segera dilaksanakan. Ini sudah mendesak. Perlu langkah tegas, cepat, dan tepat dalam menangani Covid-19 ini," jelas Saleh.

Kadin Desak DPR Lebih Transparan Sampaikan Progres Omnibus Law

Konfrontasi - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Roesan P Roeslani mendorong agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk lebih transparan dan terbuka dalam menyampaikan progres Omnibus Law.

Saat ini, pengusaha dan pemerintah masih terus mendorong agar buruh selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan apapun, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka. Dia berharap, jika sudah disetujui DPR, maka produk pemerintah yang akan dikeluarkan harus cepat juga.

DPR: Jangan Sampai Ada PHK di Balik Wabah Virus Corona

Konfrontasi - Wabah virus corona menggemparkan seluruh dunia, termasuk Indonesia yang menjadi salah satu negara terpapar covid-19 tersebut. Tak hanya ke sektor kesehatan, virus corona juga menyerang perekonomian. Sebab virus corona akan menimbulkan ketakutan masyarakat sehingga mempengaruhi kegiatan sehari-hari, hal ini ditakutkan sektor riil akan terhantam.

Ombudsman Sarankan DPR Kembalikan Draf Omnibus Law Cipta Kerja ke Pemerintah

Konfrontasi - Anggota Ombudsman, Alamsyah Saragih, meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengembalikan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja ke pemerintah. Sebab, banyak kontroversi dalam proses penyusunan dan isi draf.

"DPR Kembalikan dulu ke pemerintah, tidak perlu khawatir kehilangan momen. Karena yang diperlukan kemampuan eksekusi bukan hobi mengubah aturan," kata Alamsyah saat diskusi Smartfm di The Maj, Senayan, Jakarta, Sabtu (22/2/2020).

DPR Tunggu Bukti Nyata Pemerintah Basmi Mafia Migas

Konfrontasi - Komisi VII DPR RI menyambut baik niat pemerintah untuk memerangi mafia yang selama ini membebani industri migas. Dengan hilangnya mafia migas, diharapkan sektor ini bisa secara maksimal berkontribusi terhadap ekonomi nasional dan mengurangi beban impor.

Anggota Komisi VII DPR RI Sartono menyatakan selepas pembubaran Petral pada 2015 lalu, parlemen belum melihat lagi perhatian yang serius dari pemerintah dalam rangka memerangi mafia migas. Meski keberadaan mafia tersebut masih tetap ada di sektor migas.

Pages