DPR RI

Ibadah Umrah Kembali Dibuka, DPR Minta Kemenag Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan Cegah Covid-19

Konfrontasi - Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mengatakan dibukanya kembali ibadah umrah oleh Pemerintah Arab Saudi menjadi tanda bahwa adaptasi protokol kesehatan ketat yang berlaku di Indonesia cukup berhasil menekan penyebaran Covid-19.

Menurutnya hal ini merupakan sebuah kabar gembira bagi umat muslim Indonesia khususnya.

“Dibukanya kembali ibadah umrah tentu menjadi angin segar. Sehingga bisa disimpulkan bahwa selama pandemi kita mampu beradaptasi,” ujar Azis di Jakarta, Jumat (13/11/2020).

Amien Rais Minta Masyarakat Kenang "Jasa" Presiden Jokowi Sebagai Pencetus Omnibus Law

Konfrontasi - Penjajahan ekonomi oleh asing di Indonesia dinilai kian sempurna setelah adanya Omnibus Law UU Cipta Kerja di tanah air.

Begitu terang pendiri Partai Ummat, Amien Rais dalam sebuah video yang diterima redaksi, Minggu (11/10/2020).

Atas anggapannya itu, mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI ini meminta masyarakat untuk terus mengenang bahwa Presiden Joko Widodo adalah pencetus UU Ciptaker.

“Jangan pernah dilupakan, Pemrakarsa Omnibus law Indonesia, itu adalah Pak Jokowi sendiri,” ujarnya.

Ketua MPR RI Minta Pemerintah dan DPR Buka Dialog Bersama Buruh dan Massa Aksi

Konfrontasi - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo turut menyoroti terkait dengan aksi penolakan UU Cipta Kerja (Ciptaker) di sejumlah daerah yang berakhir ricuh.

Ia pun meminta Pemerintah dan DPR membuka dialog perihal dengan aturan yang ada di dalam Ciptaker dinilai merugikan masyarakat tersebut.

Diantaranya adalah para buruh, ormas Islam, dosen dan pihak-pihak yang bersikeras menolak pengesahan UU Omnibus Law.

Demikian disampaikan oleh Mantan Ketua DPR itu kepada wartawan dalam keterangannya, Jumat (9/10/2020).

Besok 32 Ribu Buruh Kepung DPR, Ada Aroma Busuk RUU Cipta Kerja

Konfrontasi - Puluhan ribu buruh dipastikan akan menggeruduk dan mengepung Gedung DPR RI, Senin (5/10/2020) besok. Aksi demonstrasi besar-besaran itu merupakan respon atas keputusan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI.

Puluhan ribu buruh itu datang dari sejumlah perserikatan buruh dari Bekasi yang tergabung dalam Aliansi Persatuan Rakyat (Perak).

Keputusan itu dihasilkan usai rapat koordinasi di Sekretariat FKI, Minggu (4/5/2020) sore.

Pemerintah Ubah Bea Meterai jadi Rp 10 Ribu, Mardani PKS: Langkah Keliru

Konfrontasi - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyoroti keputusan pemerintah mengubah tarif cukai meterai menjadi Rp 10 ribu.

Ia menilai, perubahan tarif bea meterai itu adalah langkah yang keliru di tengah pandemi.

"Diberlakukannya perubahan tarif bea meterai menjadi 10 ribu merupakan langkah keliru di tengah kondisi ekonomi yang terpuruk akibat pandemi Covid-19. Pemerintah harus memikirkan kondisi sosial dan daya beli masyarakat yang sedang tidak baik," kata Mardani melalui cuitan Twitter-nya, Jumat (2/9/2020).

Ia mengatakan keputusan mengubah bea meterai itu tidak tepat mengingat perekonomian Indonesia diprediksi baru akan memasuki masa recovery pada tahun 2021 nanti.

"Terlebih, belum adanya pasal atau ayat yang kuat dalam mengatur pengawasan dan pengendalian yang menjamin bea meterai yang dipungut oleh pihak yang ditetapkan benar-benar masuk kas negara," tulis Mardani.

Selain kondisi ekonomi masyarakat, Mardani juga berpendapat jika kenaikan bea meterai akan menimbulkan tekanan pada sektor real.

"Khususnya bagi pelaku investor dan berpotensi menurunkan volume perdagangan saham, karena meningkatnya biaya transaksi," sambung dia.

Kerap Dikritisi Komnas HAM, Arteria Dahlan: Sekali Lagi Sentuh DPR, Kita Bongkar Boroknya

Konfrontasi - Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan meminta Komnas HAM untuk mengutamakan perestasi dalam bekerja.

Hal tersebut disampaikan politisi PDIP itu lantaran Komnas HAM memprotes Rancangan Undang-Undang (RUU) yang merupakan hak DPR dalam bekerja.

Demikian disampaikan Arteria Dahlan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komnas HAM di Kompleks Senayan DPR, Jakarta, Rabu (16/9/2020).

DPR Minta Pemerintah Ambil Langkah Konkret Selamatkan Hak Peserta Didik di Masa Pandemi

Konfrontasi - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda memberikan apresiasi atas komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan perbaikan fundamental di bidang Pendidikan.

Kendati demikian, pemerintah hendaknya mengambil langkah konkret atas kondisi darurat Pendidikan yang terjadi saat ini.

Gerak Cepat Lindungi Dokumen Negara, DPR Gandeng BSSN Teken MoU

Konfrontasi - Sekertariat Jenderal DPR RI, Indra Iskandar mengatakan kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) salah satu upaya untuk melindungi dokumen negara yang sempat diretas beberapa waktu lalu.

“Kita sudah menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama bersama BSSN,” kata Indra di Gedung Sekjen DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (3/7/2020).

Menurutnya, kerjasama tersebut dilakukan karena diperlukan langkah yang lebih kuat untuk mengatasi kejadian beberapa waktu lalu.

Komisi VIII DPR Usulkan Adanya Dana Abadi Bencana

Konfrontasi - Komisi VIII DPR RI mengusulkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana di Badan Legislasi. Hari ini, Jumat (8/5), badan Legislasi melakukan agenda harmonisasi. Dalam pembahasan salah satu yang akan diusulkan adalah adanya dana abadi bencana .

Anggota Komisi VIII DPR, Diah Pitaloka mengusulkan, pentingnya alokasi dana abadi bencana di APBN dan APBD. Mengingat Indonesia memiliki banyak daerah rawan bencana.

DPR Desak Pemerintah Evaluasi Data Distribusi Bansos Korban Corona

Konfrontasi - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi pemutakhiran data terkait kisruhnya aliran bantuan sosial (Bansos) ke sejumlah daerah.

Tak hanya pembagian yang dianggap belum merata, sejumlah penyaluran Bansos juga ditemukan tidak tepat sasaran. Kondisi itu terjadi di beberapa daerah, khususnya yang telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 

Pages