29 March 2020

DPR RI

DPR Desak Pemerintah Kaji Pemanfaatan Dana Desa untuk Antisipasi Virus Corona

Konfrontasi - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendesak pemerintah untuk mengkaji secara serius pemanfaatan dana desa untuk mendukung upaya antisipasi maupun pencegahan Covid-19. Mengingat penyebaran virus ini sangat cepat sehingga perlu antisipasi dan langkah taktis untuk memutus mata rantai penyebarannya.

Dana desa dinilai sangat membantu jika dipergunakan untuk menangani dan menanggulangi virus Corona. Ada 72 triliun dana yang siap disalurkan ke 74.953 desa di seluruh Indonesia. Dana sebesar itu dipastikan akan tersebar secara merata ke seluruh desa yang ada.

Selama ini, penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

"Dalam praktiknya, dana desa banyak dipergunakan untuk membangun jalan desa, irigasi tersier, air bersih, BUMD, dan kegiatan lain yang disepakati oleh warga. Semua itu tentu sangat baik karena berorientasi pada kesejahteraan dan kebahagiaan warga desa," kata dia kepada wartawan, Sabtu (28/3/2020).

Namun di tengah pandemi global seperti saat ini, sebaiknya pemerintah mengeluarkan kebijakan agar dana desa tersebut bisa dimanfaatkan untuk memerangi wabah virus Corona. Untuk tahun ini, dana tersebut tidak lagi dipakai membangun infrastruktur desa. Tetapi dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga desa.

"Kalau ini dilakukan, tidak hanya social distancing, kebijakan lockdown pun bisa diambil pemerintah. Pemerintah tidak perlu khawatir dengan biaya hidup warga di desa. Mereka bisa menggunakan dana desa untuk memenuhi kebutuhan selama periode lockdown tersebut," ujar dia.

Tentu penting untuk dipikirkan yakni prosedur pembagian dan akuntabilitas penggunaan dananya. Mekanisme itu yang menurut dia perlu segera dibuat pemerintah. Dengan begitu, para kepala daerah dan kepala desa memiliki acuan dan panduan dalam mengelola dana desa tersebut.

Terkait mereka yang ada di kelurahan, pemerintah juga bisa menekankan agar dana kelurahan bisa diperuntukkan untuk tujuan yang sama. Pada pembahasan APBN 2020, menteri keuangan menjelaskan ada 3 triliun dana yang akan dibagi ke 8.212 kelurahan di seluruh Indonesia. Anggaran itu tentu sangat signifikan. Kalau nanti ternyata ada kekurangan, itu yang akan dipikirkan lagi oleh pemerintah daerahnya.

"Jika masih kurang juga, itu yang perlu ditambah dari dana pemerintah provinsi dan pusat. Yang penting kebijakannya dulu dirumuskan. Setelah itu, segera dilaksanakan. Ini sudah mendesak. Perlu langkah tegas, cepat, dan tepat dalam menangani Covid-19 ini," jelas Saleh.

Kadin Desak DPR Lebih Transparan Sampaikan Progres Omnibus Law

Konfrontasi - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Roesan P Roeslani mendorong agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk lebih transparan dan terbuka dalam menyampaikan progres Omnibus Law.

Saat ini, pengusaha dan pemerintah masih terus mendorong agar buruh selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan apapun, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka. Dia berharap, jika sudah disetujui DPR, maka produk pemerintah yang akan dikeluarkan harus cepat juga.

DPR: Jangan Sampai Ada PHK di Balik Wabah Virus Corona

Konfrontasi - Wabah virus corona menggemparkan seluruh dunia, termasuk Indonesia yang menjadi salah satu negara terpapar covid-19 tersebut. Tak hanya ke sektor kesehatan, virus corona juga menyerang perekonomian. Sebab virus corona akan menimbulkan ketakutan masyarakat sehingga mempengaruhi kegiatan sehari-hari, hal ini ditakutkan sektor riil akan terhantam.

Anggota Komisi I DPR Usul Moratorium Perjalanan dari Negara Terdampak Corona

Konfrontasi - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKB Abdul Kadir Karding mengusulkan adanya penghentian atau moratorium sementara dari negara-negara terdampak virus Corona ke Indonesia. Hal itu menurutnya dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona.

Temui Massa Ojol, Pimpinan DPR MInta Ojol Lakukan Ini

Konfrontasi - Dua Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan Rachmat Gobel menemui massa ojek online (ojol) yang berunjuk rasa di depan gedung parlemen.

Ombudsman Sarankan DPR Kembalikan Draf Omnibus Law Cipta Kerja ke Pemerintah

Konfrontasi - Anggota Ombudsman, Alamsyah Saragih, meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengembalikan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja ke pemerintah. Sebab, banyak kontroversi dalam proses penyusunan dan isi draf.

"DPR Kembalikan dulu ke pemerintah, tidak perlu khawatir kehilangan momen. Karena yang diperlukan kemampuan eksekusi bukan hobi mengubah aturan," kata Alamsyah saat diskusi Smartfm di The Maj, Senayan, Jakarta, Sabtu (22/2/2020).

DPR Tunggu Bukti Nyata Pemerintah Basmi Mafia Migas

Konfrontasi - Komisi VII DPR RI menyambut baik niat pemerintah untuk memerangi mafia yang selama ini membebani industri migas. Dengan hilangnya mafia migas, diharapkan sektor ini bisa secara maksimal berkontribusi terhadap ekonomi nasional dan mengurangi beban impor.

Anggota Komisi VII DPR RI Sartono menyatakan selepas pembubaran Petral pada 2015 lalu, parlemen belum melihat lagi perhatian yang serius dari pemerintah dalam rangka memerangi mafia migas. Meski keberadaan mafia tersebut masih tetap ada di sektor migas.

RSN Minta DPR RI Segera Membentuk Pansus Terkait Potensi Kerugian Kredit Ekspor yang Mencapai Rp 30 Triliun

KONFRONTASI -  Rahman Sabon Nama Ketua Umum APT2PHI (Asosiasi Pedagang Dan Tani Ranaman Pangan Dan Holtikultura Indonesia) meminta agar DPR RI segera membentuk Pansus atas dugaan kerugian uang negara oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang bisa mencapai angka Rp 30 triliun.

Menurut Rahman dari informasi yang diketahui APT2PHI, bahwa Selasa (10/12) siang ini, Komisi XI DPR mengundang Shytia Rusli Direktur Utama Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk melakukan pertemuan dengar pendapat.

Baru Dilantik, 1 F-PDIP dan 3 F-PKB DPR RI Diperiksa KPK

KONFRONTASI -   Empat orang anggota DPR RI periode 2019-2024 yang baru saja dilantik, Selasa (1/10) lalu, diperiksa oleh KPK, terkait dugaan suap. Satu di antaranya merupakan F-PDIP, sedangkan tiga orang lainnya dari F-PKB.

Baru Dilantik, 4 Anggota DPR RI Diperiksa KPK

Sebelumnya, pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, dilaksanakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dari Pemilu Legislatif 2019 sendiri, terdapat total 575 anggota DPR yang berhasil lolos.

Kirim Surat ke Jokowi, Menkumham Yasonna Laoly Resmi Mundur

Konfrontasi - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengirimkan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo. Surat tersebut tertanggal 27 September 2019.

Wasekjen PDIP Arif Wibowo membenarkan pengunduran Yasonna tersebut. Dia menjelaskan, Yasonna akan dilantik menjadi anggota DPR pada 1 Oktober 2019 mendatang. Sehingga harus mundur dari jabatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pages