20 February 2020

DPR RI

DPR Tunggu Bukti Nyata Pemerintah Basmi Mafia Migas

Konfrontasi - Komisi VII DPR RI menyambut baik niat pemerintah untuk memerangi mafia yang selama ini membebani industri migas. Dengan hilangnya mafia migas, diharapkan sektor ini bisa secara maksimal berkontribusi terhadap ekonomi nasional dan mengurangi beban impor.

Anggota Komisi VII DPR RI Sartono menyatakan selepas pembubaran Petral pada 2015 lalu, parlemen belum melihat lagi perhatian yang serius dari pemerintah dalam rangka memerangi mafia migas. Meski keberadaan mafia tersebut masih tetap ada di sektor migas.

RSN Minta DPR RI Segera Membentuk Pansus Terkait Potensi Kerugian Kredit Ekspor yang Mencapai Rp 30 Triliun

KONFRONTASI -  Rahman Sabon Nama Ketua Umum APT2PHI (Asosiasi Pedagang Dan Tani Ranaman Pangan Dan Holtikultura Indonesia) meminta agar DPR RI segera membentuk Pansus atas dugaan kerugian uang negara oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang bisa mencapai angka Rp 30 triliun.

Menurut Rahman dari informasi yang diketahui APT2PHI, bahwa Selasa (10/12) siang ini, Komisi XI DPR mengundang Shytia Rusli Direktur Utama Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk melakukan pertemuan dengar pendapat.

Baru Dilantik, 1 F-PDIP dan 3 F-PKB DPR RI Diperiksa KPK

KONFRONTASI -   Empat orang anggota DPR RI periode 2019-2024 yang baru saja dilantik, Selasa (1/10) lalu, diperiksa oleh KPK, terkait dugaan suap. Satu di antaranya merupakan F-PDIP, sedangkan tiga orang lainnya dari F-PKB.

Baru Dilantik, 4 Anggota DPR RI Diperiksa KPK

Sebelumnya, pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, dilaksanakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dari Pemilu Legislatif 2019 sendiri, terdapat total 575 anggota DPR yang berhasil lolos.

Kirim Surat ke Jokowi, Menkumham Yasonna Laoly Resmi Mundur

Konfrontasi - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengirimkan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo. Surat tersebut tertanggal 27 September 2019.

Wasekjen PDIP Arif Wibowo membenarkan pengunduran Yasonna tersebut. Dia menjelaskan, Yasonna akan dilantik menjadi anggota DPR pada 1 Oktober 2019 mendatang. Sehingga harus mundur dari jabatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Menteri Tak Hadir, RUU Keamanan Siber Dibatalkan

Konfrontasi - Rapat panitia khusus (pansus) RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (rUU KKS) yang sedianya digelar hari ini batal dilaksanakan. Rapat dibatalkan karena tidak ada menteri yang mewakili pemerintah yang hadir dalam rapat pansus.

"Karena masa persidangan hari ini sudah habis, karena tanggal 30 (September) adalah penutupan masa sidang, maka masa sidang DPR sudah selesai. Maka rapat ini bukan ditunda, tapi dibatalkan," kata Ketua Pansus RUU KKS Bambang Wuryanto di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (27/9/2019).

Inilah Sosok Ketua BEM UI yang Viral Karena Sebut DPR RI Sebagai Dewan Penghianat Rakyat

KONFRONTASI -    Aksi #GejayanMemanggil yang dipelopori mahasiswa di beberapa daerah Indonesia menjadi viral dan trending topik di twitter. Inilah 5 fakta Ketua BEM UI sebut DPR pengkhianat rakyat.

Aksi #GejayanMemanggil yang dipelopori mahasiswa di beberapa daerah Indonesia menjadi viral dan trending topik di twitter.

Salah satu aksi yang viral ialah saat Ketua BEM UI Manik Marganamahendra melayangkan mosi tidak percaya kepada DPR RI, Senin (24/9/2019).

DPR dan Pemerintah Sepakati Usia Pernikahan 19 Tahun

Konfrontasi - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menyatakan, DPR RI dan pemerintah telah menyepakati usia minimum perkawinan adalah 19 tahun. Usia tersebut berlaku bagi laki-laki maupun perempuan.

Supratman mengatakan, kesepakatan itu terjadi dalam rapat kerja dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA), terkait Revisi Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Usia 19 tahun juga disesuaikan berdasarkan UU Perlindungan Anak dan keputusan MK.

Sidang Paripurna DPR Senin Besok akan Sahkan Pimpinan KPK Terpilih

Konfrontasi - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan sudah menerima surat dari pimpinan Komisi III DPR yang meminta digelar rapat paripurna untuk pengesahan pimpinan dan ketua KPK terpilih periode 2019-2023.

"Saya belum baca tetapi saya mendengar dari sekretariat DPR bahwa surat dari pimpinan Komisi III sudah masuk ke meja pimpinan, dan mereka meminta agar Senin (16/9) langsung diadakan pengesahan di paripurna," kata Fahri kepada wartawan, Jumat (13/9/2019).

Sejarah KPK: Dilahirkan Megawati, Kini akan 'Mati' di Tangan 'Anak Megawati'

Konfrontasi - Sejarah mencatat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lahir pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Namun lembaga antirasuah ini bakal mati di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. KPK akan ‘dibunuh’ oleh lembaga terkorup melalui revisi UU KPK.

Revisi UU KPK ini digulirkan oleh DPR RI melalui rapat paripurna dan disetujui oleh semua fraksi-fraksi yang ada di DPR.

Revisi UU KPK Inisiatif Dinilai Penuh Kejanggalan

Konfrontasi - Revisi Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) inisiatif DPR RI dianggap penuh kejanggalan. Direktur Jaringan dan Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Fajri Nursyamsi mengkritik keputusan DPR tersebut. Menurutnya, keputusan itu melanggar hukum.

"Pengesahan itu melanggar hukum karena tidak termasuk dalam RUU prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019, yang sudah disepakati bersama antara DPR dan Pemerintah," kata Fajri dalam keterangannya, Kamis (5/9/2019).

Pages