DPR RI

DPR Tolak Kebijakan Pemerintah Hentikan Rekrutmen Guru PNS

Konfrontasi - Wakil Ketua DPR bidang Kesra Abdul Muhaimin Iskandar menilai keputusan pemerintah untuk menghentikan rekrutmen guru CPNS akan menurunkan kualitas dan kuantitas guru di tanah air.

Dia mengatakan berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), ada perbedaan mendasar antara PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). 

Dalam aturan tersebut PNS setelah diangkat hanya akan berhenti jika sudah memasuki usia pensiun, meninggal, pensiun dini, atau tidak cakap jasmani dan rohani.

Terkait Penemuan Drone Pengintai Diduga Milik China, DPR Minta Kemenlu dan TNI Lakukan Ini

Konfrontasi - Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan, Azis Syamsuddin, turut menyoroti penemuan drone pengintai diduga milik China di perairan Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Menurut Azis, penemuan ini tidak boleh dianggap sepele dan harus mendapat perhatian khusus.

Azis meminta TNI Angkatan Laut (AL) dan Bakamla dapat lebih maksimal dalam mengawasi dan mengamankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebab, hal ini bisa saja membahayakan kedaulatan NKRI jika tidak didalami secara serius.

BKSAP DPR RI Ungkap Enam Saran Lawan Arogansi Israel

KONFRONTASI -   Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI pada Senin (30/11) mulai pukul 14.00 WIB menggelar webinar terkait Palestina berskala internasional.

Ketua BKSAP DPR RI Dr Fadli Zon membuka acara tersebut. Sementara Syahrul Aidi Mazaat, Anggota BKSAP dan Ketua Grup Persahabatan Parlemen Indonesia-Palestina, ditunjuk sebagai moderator.

Webinar internasional ini bertajuk “The Palestinian Cause and Ways to Support It in Light of the Regional and International Developments”.

Ibadah Umrah Kembali Dibuka, DPR Minta Kemenag Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan Cegah Covid-19

Konfrontasi - Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mengatakan dibukanya kembali ibadah umrah oleh Pemerintah Arab Saudi menjadi tanda bahwa adaptasi protokol kesehatan ketat yang berlaku di Indonesia cukup berhasil menekan penyebaran Covid-19.

Menurutnya hal ini merupakan sebuah kabar gembira bagi umat muslim Indonesia khususnya.

“Dibukanya kembali ibadah umrah tentu menjadi angin segar. Sehingga bisa disimpulkan bahwa selama pandemi kita mampu beradaptasi,” ujar Azis di Jakarta, Jumat (13/11/2020).

Amien Rais Minta Masyarakat Kenang "Jasa" Presiden Jokowi Sebagai Pencetus Omnibus Law

Konfrontasi - Penjajahan ekonomi oleh asing di Indonesia dinilai kian sempurna setelah adanya Omnibus Law UU Cipta Kerja di tanah air.

Begitu terang pendiri Partai Ummat, Amien Rais dalam sebuah video yang diterima redaksi, Minggu (11/10/2020).

Atas anggapannya itu, mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI ini meminta masyarakat untuk terus mengenang bahwa Presiden Joko Widodo adalah pencetus UU Ciptaker.

“Jangan pernah dilupakan, Pemrakarsa Omnibus law Indonesia, itu adalah Pak Jokowi sendiri,” ujarnya.

Ketua MPR RI Minta Pemerintah dan DPR Buka Dialog Bersama Buruh dan Massa Aksi

Konfrontasi - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo turut menyoroti terkait dengan aksi penolakan UU Cipta Kerja (Ciptaker) di sejumlah daerah yang berakhir ricuh.

Ia pun meminta Pemerintah dan DPR membuka dialog perihal dengan aturan yang ada di dalam Ciptaker dinilai merugikan masyarakat tersebut.

Diantaranya adalah para buruh, ormas Islam, dosen dan pihak-pihak yang bersikeras menolak pengesahan UU Omnibus Law.

Demikian disampaikan oleh Mantan Ketua DPR itu kepada wartawan dalam keterangannya, Jumat (9/10/2020).

Besok 32 Ribu Buruh Kepung DPR, Ada Aroma Busuk RUU Cipta Kerja

Konfrontasi - Puluhan ribu buruh dipastikan akan menggeruduk dan mengepung Gedung DPR RI, Senin (5/10/2020) besok. Aksi demonstrasi besar-besaran itu merupakan respon atas keputusan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI.

Puluhan ribu buruh itu datang dari sejumlah perserikatan buruh dari Bekasi yang tergabung dalam Aliansi Persatuan Rakyat (Perak).

Keputusan itu dihasilkan usai rapat koordinasi di Sekretariat FKI, Minggu (4/5/2020) sore.

Pemerintah Ubah Bea Meterai jadi Rp 10 Ribu, Mardani PKS: Langkah Keliru

Konfrontasi - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyoroti keputusan pemerintah mengubah tarif cukai meterai menjadi Rp 10 ribu.

Ia menilai, perubahan tarif bea meterai itu adalah langkah yang keliru di tengah pandemi.

"Diberlakukannya perubahan tarif bea meterai menjadi 10 ribu merupakan langkah keliru di tengah kondisi ekonomi yang terpuruk akibat pandemi Covid-19. Pemerintah harus memikirkan kondisi sosial dan daya beli masyarakat yang sedang tidak baik," kata Mardani melalui cuitan Twitter-nya, Jumat (2/9/2020).

Ia mengatakan keputusan mengubah bea meterai itu tidak tepat mengingat perekonomian Indonesia diprediksi baru akan memasuki masa recovery pada tahun 2021 nanti.

"Terlebih, belum adanya pasal atau ayat yang kuat dalam mengatur pengawasan dan pengendalian yang menjamin bea meterai yang dipungut oleh pihak yang ditetapkan benar-benar masuk kas negara," tulis Mardani.

Selain kondisi ekonomi masyarakat, Mardani juga berpendapat jika kenaikan bea meterai akan menimbulkan tekanan pada sektor real.

"Khususnya bagi pelaku investor dan berpotensi menurunkan volume perdagangan saham, karena meningkatnya biaya transaksi," sambung dia.

Kerap Dikritisi Komnas HAM, Arteria Dahlan: Sekali Lagi Sentuh DPR, Kita Bongkar Boroknya

Konfrontasi - Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan meminta Komnas HAM untuk mengutamakan perestasi dalam bekerja.

Hal tersebut disampaikan politisi PDIP itu lantaran Komnas HAM memprotes Rancangan Undang-Undang (RUU) yang merupakan hak DPR dalam bekerja.

Demikian disampaikan Arteria Dahlan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komnas HAM di Kompleks Senayan DPR, Jakarta, Rabu (16/9/2020).

DPR Minta Pemerintah Ambil Langkah Konkret Selamatkan Hak Peserta Didik di Masa Pandemi

Konfrontasi - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda memberikan apresiasi atas komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan perbaikan fundamental di bidang Pendidikan.

Kendati demikian, pemerintah hendaknya mengambil langkah konkret atas kondisi darurat Pendidikan yang terjadi saat ini.

Pages