DPR

Innalillahi, DPR Sahkan Prolegnas Prioritas 2020 Baru, Masih Ada RUU HIP

KONFRONTASI -   Rapat Paripurna DPR RI resmi mengesahkan sebanyak 37 rancangan undang-undang yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 hasil evaluasi. Salah satu di antara 37 RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2020 itu ialah RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Keputusan pengesahan Prolegnas Prioritas 2020 hasil evaluasi ini dilakukan setelah mendapatkan persetujuan seluruh anggota dewan yang menghadiri Rapat Paripurna.

Perkarakan Aziz Syamsuddin ke MKD DPR, Koordinator MAKI Malah Dipolisikan

KONFRONTASI-Baladika Karya resmi melaporkan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman ke Bareskrim Polri karena dianggap telah menyebarkan dokumen resmi negara secara ilegal.

“Karena itu surat negara yang tidak boleh disebarkan begitu saja. Dan ada dugaan pencurian terhadap surat tersebut sehingga oknum tersebut bisa memiliki data negara yang mestinya tidak boleh keluar,” kata Ketua Umum Baladika Karya Nofel Saleh Hilabi di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (22/7).

Mahasiswa Geruduk DPR. Ah, Yang Bener nih Berita? Gerudukan Mahasiswa Bukti Mereka Bermoral-Etis, Berupaya Tegakkan Keadilan dan Kebenaran

Oleh Tony Rosyid

Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Beda mahasiswa sekarang (abad 21) dengan mahasiswa dulu (abad 20). Setidaknya ada dua faktor. Pertama, mahasiswa sekarang umumnya lebih berorientasi pada kerja. Cepat lulus, IP bagus, dapat pekerjaan, punya duit, lalu cari mertua. Gak sabar untuk segera hidup mapan. 

DPR Dukung Edhy Soal Lobster,Menteri Lama Diam Ada Temuan BPK Dieranya

KONFRONTASI -   Ketua Fraksi Nasdem di DPR RI, Ahmad Ali ikut mendukung kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo yang mencabut larangan ekspor benih lobster. Hal itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan.

DPR Itu Bukan Dewan Perwakilan Rezim

Oleh: M Rizal Fadillah

 

 

Rezim atau regime adalah bentuk pemerintah atau seperangkat aturan, norma budaya atau sosial yang mengatur operasi suatu pemerintah atau lembaga dalam interaksinya dengan masyarakat.
Menurut KBBI rezim adalah tata pemerintah negara atau pemerintahan yang berkuasa.

Aksi PA 212 Dkk Demo di Depan DPR Berbuntut Panjang

KONFRONTASI -   Persaudaraan Alumni (PA) 212 mendesak agar MPR menggelar sidang istimewa untuk memberhentikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam aksi penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang merupakan usulan DPR. Pihak Istana menegaskan tuntutan itu salah alamat.

Tuntutan tersebut dibacakan oleh Ketua Pelaksana Pergerakan Aksi PA 212 dkk Edy Mulyadi dalam orasinya. Ada 4 tuntutan yang dibacakannya.

Batalkan RUU HIP, atau Umat Kepung DPR

Oleh: Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Pilihannya mudah: Stop bahas RUU HIP, semua aman. Pemerintah aman, DPR juga aman. BPIP? Itu lain soal. Bubarkan BPIP, lebih aman lagi.

Hadirnya BPIP justru seringkali menambah masalah. Lembaga ini dalam faktanya menjadi beban politik bagi Jokowi. Lahirnya dipertanyakan, kinerjanya dipersoalkan, apalagi narasi-narasinya. Kontroversial! 

Arab Saudi Buka Pelaksanaan Ibadah Haji, DPR Desak Menag Cabut Penundaan Ibadah Haji

KONFRONTASI -   Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengungkapkan, Pemerintah Arab Saudi pada Rabu (10/06) mengumumkan akan membuka Ibadah haji tahun 2020.

Hal tersebut disampaikan Wachid berdasarkan sumber informasi yang didapatnya.

Akan hal tersebut, Wachid bahkan mengungkapkan bahwa pemerintah Arab Saudi pun meminta bagi negara-negara yang akan memberangkatkan jamaah haji diminta untuk menyiapkan jamaah hajinya.

Gerakan 1998 Desak Transparansi Soal Anggaran Penanganan Covid-19, Perppu 1/2020 sangat Kontroversial

KONFRONTASI-  Aktivis Gerakan Mahasiswa 1998  Haris Rusli Moti mempertanyakan, ke mana saja aliran duit darurat Corona Rp. 405 triliun? ''Jangan sampai jadi bancakan elite, pengusaha  dan politisi di kekuasaan yang aji mumpung dengan Perppu 1/2020 yang amat kontroversial dan melanggaran UUD45 itu.

Koalisi Pemerintah Kuasai Parlemen, Pemakzulan Presiden Sulit Dilakukan

KONFRONTASI-Wacana untuk memakzulkan Presiden disebut sangat sulit dilakukan di tengah pendemi Corona COVID-19. Menurut Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, kalaupun upaya itu benar dilakukan, dianggap hanya sia- sia jika melihat koalisi partai pendukung pemerintah di parlemen.

"Soal pemakzulan presiden itu sulit. Karena kita tahu, parlemen itu diisi oleh partai-partai koalisi pendukung presiden," kata Ujang kepada wartawan di Jakarta, Selasa 2 Juni 2020.

Pages