DPR

Kemenkumham Akui Sudah Cekal Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin

Azis Syamsuddin

 

KONFRONTASI   -   Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI membenarkan pencekalan terhadap Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin ke luar negeri.

“Benar, KPK telah mengajukan permohonan pencekalan Azis Syamsuddin kepada imigrasi,” kata Kepala Bagian (Kabag) Humas Kemenkumham Tubagus Erif di Jakarta, seperti dilansir Antara, Jumat (30/4/2021).

APBN Seret, DPR Minta Tunda Ibu Kota Baru & Proyek Lainnya!

KONFRONTASI -     Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) meminta pemerintah untuk mengevaluasi beberapa proyek pembangunan infrastruktur, termasuk pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur.
Hal tersebut disampaikan Ketua Banggar DPR Said Abdullah sebelum pemerintah menyusun desain asumsi Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2022.

Said mengatakan, ketidakpastian ekonomi akibat kondisi pandemi Covid-19 membuat pemerintah perlu membuat langkah-langkah taktis agar ekonomi bisa berputar.

Effendi Simbolon: Anggota DPR Sekarang Kayak PNS, Tak Wakili Rakyat

KONFRONTASI   -    Politisi PDI-P Effendi Simbolon menilai, saat ini tidak ada suara rakyat yang keluar dari Gedung Parlemen. Menurut dia, banyak politisi yang terpilih sebagai anggota dewan tidak bekerja layaknya politisi, melainkan layaknya seorang pencari kerja seperti pegawai negeri sipil (PNS) atau birokrat. Padahal, ia menekankan, anggota dewan memiliki tugas penting sebagai wakil rakyat yaitu memperjuangkan aspirasi rakyat. "Lihat saja rata-rata di Senayan itu kan, anggota DPR nya kan kayak pegawai negeri.

DPR Tolak Impor Beras 1 Juta Ton, RR: Pemerintah Gagal

KONFRONTASI -  Kebijakan impor beras sebesar satu juta ton mendapat banyak penolakan dari sejumlah anggota DPR karena dinilai tidak berpihak pada petani Indonesia. Hal itu dikarenakan rencana kebijakan impor beras dilakukan di saat produksi padi dalam negeri tengah memasuki masa panen raya dengan potensi produksi yang meningkat.

Penolakan itu hasil dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR bersama dengan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, dan BUMN kluster pangan di Jakarta, Senin.

DPR Curiga Ada Skenario Tersembunyi di Balik Penurunan Kasus Covid-19

KONFRONTASI-Tren penurunan kasus Covid-19 yang terjadi beberapa waktu terakhir menjadi bahasan dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Kesehatan, Kemenaker, Satgas Covid-19, serta Kadin dan Biofarma.

Anggota Komisi IX DPR RI Anas Thahir mengaku janggal dengan tren penurunan Covid-19 di Indonesia yang berbarengan dengan tren penurunan di dunia.

Anggota DPR Ini Setuju Sumatera Barat Ganti Nama Daerah Istimewa Minangkabau

Suasana pertokoan di kawasan Jam Gadang yang sepi menjelang malam di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, Jumat 17 April 2020. Selama masa pandemi COVID-19, tidak ada sama sekali kunjungan wisatawan ke objek wisata aikonik Sumatera Barat itu. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra

KONFRONTASI -  Anggota Komisi II DPR RI, yang membidangi urusan dalam negeri, Guspardi Gaus mengatakan mendukung Provinsi Sumatera Barat berubah nama menjadi Daerah Istimewa Minangkabau.

Oligarki Pengecut & DPR Yang Disandera Koalisi Oligarki, Hanya Mampu Jadi Tukang Stempel Menyetujui Seluruh Kebijakan Pemerintah

KONFRONTASI -    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya menjadi tukang stempel pemerintah dan antikritik ketika ada anggota dewan melakukan protes tetapi mic dimatikan.

“Ada anggota DPR yang melakukan protes tetapi tiba-tiba dimatikan. Ini menunjukkan DPR hanya menjadi tukang stempel pemerintah,” kata pengamat politik Muslim Arbi kepada suaranasional, Jumat (13/2/2021).

Menurut Muslim, kelakuan pimpinan DPR yang mematikan mic menunjukkan lembaga wakil rakyat mirip di era Orde Baru.

Jimmy Demianus Ijie, Seorang Anggota DPR dari PDIP Akui Menyuap Pejabat Pengadilan Rp2 Miliar Cash

KONFRONTASI -   Anggota Komisi V DPR RI asal PDIP Jimmy Demianus Ijie mengakui pernah menyerahkan uang sebesar Rp2 miliar ke pejabat pengadilan untuk mengurus perkara yang menjeratnya. Uang Rp2 miliar itu diduga untuk mengupayakan vonis bebas terhadap Jimmy di tingkat kasasi.

DPR Harusnya Panggil Pemerintah Terkait Kebijakan New Normal

KONFRONTASI-Keseimbangan injak gas dan rem yang dipakai pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai prinsip penerapan kebijakan penanganan pandemi Covid-19 sekaligus pemulihan ekonomi nasional kembali mendapat kritik.

Kali ini disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Didik J Rachbini, yang melihat pemerintah sudah kehilangan momentum memulihkan ekonomi yang dibarengi dengan penanganan Covid-19.

Pages