DPR

Oligarki Pengecut & DPR Yang Disandera Koalisi Oligarki, Hanya Mampu Jadi Tukang Stempel Menyetujui Seluruh Kebijakan Pemerintah

KONFRONTASI -    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya menjadi tukang stempel pemerintah dan antikritik ketika ada anggota dewan melakukan protes tetapi mic dimatikan.

“Ada anggota DPR yang melakukan protes tetapi tiba-tiba dimatikan. Ini menunjukkan DPR hanya menjadi tukang stempel pemerintah,” kata pengamat politik Muslim Arbi kepada suaranasional, Jumat (13/2/2021).

Menurut Muslim, kelakuan pimpinan DPR yang mematikan mic menunjukkan lembaga wakil rakyat mirip di era Orde Baru.

Jimmy Demianus Ijie, Seorang Anggota DPR dari PDIP Akui Menyuap Pejabat Pengadilan Rp2 Miliar Cash

KONFRONTASI -   Anggota Komisi V DPR RI asal PDIP Jimmy Demianus Ijie mengakui pernah menyerahkan uang sebesar Rp2 miliar ke pejabat pengadilan untuk mengurus perkara yang menjeratnya. Uang Rp2 miliar itu diduga untuk mengupayakan vonis bebas terhadap Jimmy di tingkat kasasi.

DPR Harusnya Panggil Pemerintah Terkait Kebijakan New Normal

KONFRONTASI-Keseimbangan injak gas dan rem yang dipakai pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai prinsip penerapan kebijakan penanganan pandemi Covid-19 sekaligus pemulihan ekonomi nasional kembali mendapat kritik.

Kali ini disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Didik J Rachbini, yang melihat pemerintah sudah kehilangan momentum memulihkan ekonomi yang dibarengi dengan penanganan Covid-19.

Simak penjelasan tentang RUU larangan minuman beralkohol yang akan digodok DPR

KONFRONTASI -     Hari ini, Badan Legislasi (Baleg) DPR mendengarkan penjelasan pengusul terkait RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol.

RUU ini diusulkan oleh 21 anggota DPR yang terdiri dari 18 anggota DPR Fraksi PPP, 2 orang anggota DPR Fraksi PKS dan 1 orang anggota DPR Fraksi Gerindra.


Pengusul yang diwakili Anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi PPP, Illiza Sa’aduddin Djamal mengatakan, spirit dan tujuan RUU tentang larangan minuman beralkohol selaras dengan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam alinea ke-4 UUD 1945.

UU Cipta Kerja Yang Malang: Saran untuk Presiden dan DPR-RI.

UU CIPTA KERJA YANG MALANG: SARAN UNTUK PRESIDEN DAN DPR. 
Oleh Fuad Bawazier PhD, Mantan Menkeu,kini Dewan Pembina Gerindra

5 November 2020

Pada tanggal 12 Oktober saya menulis opini dengan judul  “Sebaiknya UU Cipta Kerja Disahkan Ulang di DPR”. 
Intinya karena ada kecacatan administrasi dan ke tidak laziman dalam prosedur atau proses persetujuan sebuah RUU di DPR.

Andi Arief: Akui Sajalah Pemerintah dan DPR Salah Sudah Sahkan UU Ciptaker

KONFRONTASI -   Politisi Partai Demokrat Andi Arief meminta pemerintah dan DPR RI mengakui kesalahan mereka telah mensahkan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Hal itu disampaikan oleh Andi Arief melalui akun Twitter miliknya @andiarief_.

Andi Arief meminta pemerintah dan para wakil rakyat yang telah menyetujui UU Cipta Kerja berbesar hati mengakui kesalahan mereka.

"Pemerintah dan DPR yang setuju di paripurna 5 Oktober mengaku sajalah bahwa melakukan kesalahan," kata Andi Arief seperti dikutip Suara.com, Senin (12/10/2020).

905 Halaman UU Cipta Kerja Dibaca Tuntas, Hotman Paris Sindir Anggota DPR yang Sesumbar Bahas Masalah Pesangon Buruh: Siapa yang Sok Pintar Bilang Waktunya Singkat?

KONFRONTASI -    Hotman Paris memang terkenal sebagai pengacara kondang di Indonesia

Banyak kasus besar sudah ditanganinya selama karirnya berlangsung.

Bagaimana tidak, Hotman Paris sering menangani banyak kasus di Tanah Air baik yang tergolong perkara berat maupun kecil.

Tak hanya menangani kasus yang melibatkan perusahaan domestik dan internasional, Hotman juga kerap membela artis-artis Indonesia yang terjerat kasus hukum.

Sebut saja Cut Tari, Manohara, dan Deddy Corbuzier.

Mengesahkan, Tapi Anggota DPR Belum Bisa Akses Draf Final UU Cipta Kerja?

KONFRONTASI -   Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebut draf final UU Cipta Kerja atau Omnibus Law tidak bisa diakses publik. Pun demikian anggota DPR disebut belum bisa mengakses draf final tersebut.

Pernyataan tersebut dituliskan admin PKS melalui akun jejaring sosial resmi Twitter milik partai, @PKSejahtera, seperti dikutip Suara.com, Minggu (11/10/2020).


"Draft final UU Ciptaker yang disahkan di paripurna lalu belum juga dapat diakses publik termasuk anggota dewan," tulis admin PKS pada Sabtu 10 Oktober 2020.

7 Pernyataan Sikap Forum Rektor Indonesia Soal UU Cipta Kerja, Nomor 3 Khusus untuk DPR dan Pemerintah

Polemik yang ditimbulkan setelah pengesahan RUU Cipta Kerja mendapat sorotan Forum Rektor Indonesia (FRI).

Ada tujuh pernyataan sikap FRI yang ditandatangani Ketua Prof Dr Arif Satria dan Wakil Ketua Dr HM Nasrullah Yusuf SE MBA.

 
Prof Arif mengaku, FRI bisa memahami lahirnya RUU Cipta Kerja karena dorongan investasi untuk penyediaan lapangan kerja dapat menjadi solusi atas masalah bertambahnya angkatan kerja baru sekitar 2,5 juta orang per tahun dan adanya sekitar 5 juta pengangguran baru.

Pages