DPR

KONFRONTASI - Rupiah sudah menembus angka Rp 14.914 per dollar AS. Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan mengatakan kondisi rupiah yang semakin tertekan karena kebijakan pemerintahan Joko Widodo yang salah.

"Rupiah tertekan salah kebijakan," tegasnya dalam keterangan pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (4/9).

Nilai tukar rupiah memang tengah jatuh ke level nyaris Rp 15 ribu terhadap dolar AS. Kondisi ini menurut Heri merupakan yang terendah sejak krisis 1998.

Oleh: Abu Nawas Barnabas

Aneh, unik, menggemaskan sekaligus memilukan. Lembaga negara yang dibiayai pajak rakyat, yang diharapkan melaksanakan fungsi mewakili rakyat untuk mengontrol jalannya roda Pemerintahan, malah sibuk khusuk bikin ajang lucu-lucuan. Celakanya, itu dijadikan promosi dan kebanggaan.

Mana ada fungsi DPR membuat rakyat ketawa ? Mana ada fungsi DPR ikut taklid buta pada Presiden dengan mengunggah hadiah sepeda ? Ingat ! Fungsi DPR selain legislasi dan anggaran adalah mengontrol Pemerintah.

KONFRONTASI -  Komisi IV dan VI DPR kompak menolak kebijakan Pemerintah soal izin impor beras sebesar 1 juta ton. Komisi IV (yang membidangi pertanian) dengan Komisi VI (yang membidangi perdagangan) akan segera melakukan koordinasi dan rapat bersama untuk membahas masalah impor itu.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Roem Kono menyebut, koordinasi dan rapat bersama itu penting untuk mencari solusi atas kebijakan impor tersebut. Sebab, kebijakan itu berdampak buruk para petani dan juga konsumen Indonesia.

KONFRONTASI - Langkah Jurubicara Kepresidenan, Johan Budi Sapto Prabowo ke dunia politik dianggap terobosan positif. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang mengatakan, sebagai alumni pegawai KPK, Johan mempunyai nilai kelulusan yang memuaskan. Namun ada juga penilaian publik terhadap Johan.

Saut menambahkan rata-rata alumni staf KPK yang mengabdi diluar KPK masih menjunjung tinggi nilai-nilai integritas egalitarian seperti halnya Johan.

KONFRONTASI - Ketua DPR Bambang Soesatyo merasa prihatin terkait penangkapan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, peristiwa penangkapan kasus korupsi terus berulang di lembaga yang dipimpinnya.

"Saya sedih dan prihatin mendengar berita tersebut. Tapi bagaimana pun hidup  harus terus dijalankan, tidak boleh berhenti," tegas Bambang Soesatyo di sela-sela acara Press Gathering Wartawan Parlemen di Hotel Majapahit, Kota Surabaya, Jawa Timur, Jumat (13/7) malam.

KONFRONTASI- Ketika menjadi mahasiswa di awal 90-an, Indra Iskandar kerap turun ke jalan untuk berdemonstrasi mengkritik kinerja buruk DPR. Namun setelah lebih dari 20 tahun malang-melintang menjadi birokrat, ia  justru kembali ke lembaga yang kerap dikritiknya itu.

Indra memang tak menjadi politisi yang duduk sebagai anggota dewan, tetapi ia mengemban jabatan Sekertaris Jenderal (Sekjen) DPR, untuk  mewujudkan lembaga legislatif itu sebagai parlemen modern, yang memiliki peran vital dalam negara demokrasi, seperti Indonesia.

KONFRONASI -   Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengaku tak risau dengan munculnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang larangan mencalonkan diri sebagai anggota DPR dan DPRD bagi mereka yang pernah menjadi narapidana kasus korupsi. Dia bahkan yakin, PKPU tersebut sama sekali tidak menghalangi langkahnya menjadi caleg pada Pemilu 2019.

"Enggaklah menjegal. Saya sih tetap maju dong (sebagai caleg) tahun depan," tegas Taufik kepada Liputan6.com, Senin (2/7/2018).

KONFRONTASI -  REVISI Undang-Undang tentang MPR, DPR, dan DPD (UU MD3) baru saja disahkan. Namun, UU ini dinilai kontroversial karena ada pasal-pasal yang dianggap membahayakan dalam berdemokrasi.

KONFRONTASI-Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah agar tidak tergesa-gesa menaikkan tarif tol di ruas jalan lingkar luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road (JORR), tapi harus lebih dahulu dilakukan kajian mendalam.

Rencana penerbitan Peraturan KPU tentang Pencalonan Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota masih belum menemukan kata sepakat. Meski, diprediksi, KPU akan tetap memberlakukan aturan tersebut. Apa dampaknya?