DPR

Simak penjelasan tentang RUU larangan minuman beralkohol yang akan digodok DPR

KONFRONTASI -     Hari ini, Badan Legislasi (Baleg) DPR mendengarkan penjelasan pengusul terkait RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol.

RUU ini diusulkan oleh 21 anggota DPR yang terdiri dari 18 anggota DPR Fraksi PPP, 2 orang anggota DPR Fraksi PKS dan 1 orang anggota DPR Fraksi Gerindra.


Pengusul yang diwakili Anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi PPP, Illiza Sa’aduddin Djamal mengatakan, spirit dan tujuan RUU tentang larangan minuman beralkohol selaras dengan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam alinea ke-4 UUD 1945.

UU Cipta Kerja Yang Malang: Saran untuk Presiden dan DPR-RI.

UU CIPTA KERJA YANG MALANG: SARAN UNTUK PRESIDEN DAN DPR. 
Oleh Fuad Bawazier PhD, Mantan Menkeu,kini Dewan Pembina Gerindra

5 November 2020

Pada tanggal 12 Oktober saya menulis opini dengan judul  “Sebaiknya UU Cipta Kerja Disahkan Ulang di DPR”. 
Intinya karena ada kecacatan administrasi dan ke tidak laziman dalam prosedur atau proses persetujuan sebuah RUU di DPR.

Andi Arief: Akui Sajalah Pemerintah dan DPR Salah Sudah Sahkan UU Ciptaker

KONFRONTASI -   Politisi Partai Demokrat Andi Arief meminta pemerintah dan DPR RI mengakui kesalahan mereka telah mensahkan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Hal itu disampaikan oleh Andi Arief melalui akun Twitter miliknya @andiarief_.

Andi Arief meminta pemerintah dan para wakil rakyat yang telah menyetujui UU Cipta Kerja berbesar hati mengakui kesalahan mereka.

"Pemerintah dan DPR yang setuju di paripurna 5 Oktober mengaku sajalah bahwa melakukan kesalahan," kata Andi Arief seperti dikutip Suara.com, Senin (12/10/2020).

905 Halaman UU Cipta Kerja Dibaca Tuntas, Hotman Paris Sindir Anggota DPR yang Sesumbar Bahas Masalah Pesangon Buruh: Siapa yang Sok Pintar Bilang Waktunya Singkat?

KONFRONTASI -    Hotman Paris memang terkenal sebagai pengacara kondang di Indonesia

Banyak kasus besar sudah ditanganinya selama karirnya berlangsung.

Bagaimana tidak, Hotman Paris sering menangani banyak kasus di Tanah Air baik yang tergolong perkara berat maupun kecil.

Tak hanya menangani kasus yang melibatkan perusahaan domestik dan internasional, Hotman juga kerap membela artis-artis Indonesia yang terjerat kasus hukum.

Sebut saja Cut Tari, Manohara, dan Deddy Corbuzier.

Mengesahkan, Tapi Anggota DPR Belum Bisa Akses Draf Final UU Cipta Kerja?

KONFRONTASI -   Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebut draf final UU Cipta Kerja atau Omnibus Law tidak bisa diakses publik. Pun demikian anggota DPR disebut belum bisa mengakses draf final tersebut.

Pernyataan tersebut dituliskan admin PKS melalui akun jejaring sosial resmi Twitter milik partai, @PKSejahtera, seperti dikutip Suara.com, Minggu (11/10/2020).


"Draft final UU Ciptaker yang disahkan di paripurna lalu belum juga dapat diakses publik termasuk anggota dewan," tulis admin PKS pada Sabtu 10 Oktober 2020.

7 Pernyataan Sikap Forum Rektor Indonesia Soal UU Cipta Kerja, Nomor 3 Khusus untuk DPR dan Pemerintah

Polemik yang ditimbulkan setelah pengesahan RUU Cipta Kerja mendapat sorotan Forum Rektor Indonesia (FRI).

Ada tujuh pernyataan sikap FRI yang ditandatangani Ketua Prof Dr Arif Satria dan Wakil Ketua Dr HM Nasrullah Yusuf SE MBA.

 
Prof Arif mengaku, FRI bisa memahami lahirnya RUU Cipta Kerja karena dorongan investasi untuk penyediaan lapangan kerja dapat menjadi solusi atas masalah bertambahnya angkatan kerja baru sekitar 2,5 juta orang per tahun dan adanya sekitar 5 juta pengangguran baru.

Mantan Ketua DPR Akui Bayar Mahasiswa untuk Demo Omnibus Law

KONFRONTASI -   Mantan Ketua DPR Marzuki Alie mengakui memberikan uang makan kepada mahasiswa yang ikut demo menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja.  "Mahasiswa ikut demo kita fasilitasi, datang ke kampus, kita kasih uang makan agar mereka tidak terpengaruh orang luar yang kasih nasi bungkus," kata Marzuki dalam konferensi pers virtual, Jumat (9/10).  BACA JUGA: Seruan Gatot Nurmantyo Bikin Semangat Kaum Buruh Re

UU Cipta Kerja: Sebaiknya Disahkan Ulang di DPR

Oleh:  Fuad Bawazier

 

 

Rasanya baru pertama kali dalam sejarah Indonesia pengesahan sebuah Undang undang yang di ketok DPR (tentunya bersama wakil pemerintah) barangnya (UU-nya) belum siap. Biasanya atau tradisinya,—karena itulah yang seharusnya,— bahwa RUU yang akan disahkan atau diketok di DPR itu sudah benar benar final dan tersedia di meja anggota DPR dan tersedia untuk publik. Setelah di ketok itu tidak boleh ada perubahan apapun juga termasuk titik-komanya apalagi pasal dan ayatnya. 

Jenderal TNI (Purn) Widjojo Suyono: Bayangin Kalau Buruh dan Pekerja juga bikin RUU Cipta kerja tentang DPR sebagai berikut

KONFRONTASI- Tokoh nasionalis senior  mantan Kepala Staf Kopkamtib dan Mantan Danjen Kopassus  Jenderal TNI (Purn) Widjojo Sujono (92 tahun) melalui medsos WA grup  WA NusantaraRaya (B.Wiwoho foto di atas) menyampaikan pesan sbb: Bayangin Kalau Buruh dan Pekerja juga bikin RUU Cipta kerja tentang DPR sebagai berikut :

Pages