15 June 2021

DKPP

DKPP Tolak Gugatan OSO Terhadap Pimpinan KPU

KONFRONTASI-Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memutus tak mengabulkan gugatan calon anggota DPD, Osman Sapta Odang atau Oso terhadap tujuh pimpinan KPU. Gugatan dilakukan Oso, lantaran KPU dianggap tidak mematuhi putusan Mahkamah Agung.

Selain itu, KPU tetap mencoret nama Oso dari DPT calon anggota DPD peserta Pemilu 2019. Meskipun PTUN Jakarta, memenangkan gugatan Oso.

Langgar Kode Etik, DKPP Berhentikan Sepuluh Penyelenggara Pemilu

KONFRONTASI -   Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap terhadap sepuluh orang penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Vonis ini dijatuhkan dalam sidang kode etik penyelenggara Pemilu di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (29/8).

Diduga Tak Netral, KPU dan Bawaslu DKI Disidang DKPP

KONFRONTASI-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini akan menggelar sidang kode etik dengan memanggil ketua KPU DKI, Sumarno. DKPP juga akan memanggil Ketua Bawaslu DKI, Mimah Susanti.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sidang ini akan digelar di gedung Nusantara IV DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/3/2017) pada pukul 09.30 WIB. Pada pukul 09.15 WIB, Sumarno tampak sudah hadir di lokasi.

Jimly Tanggapi Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik KPU dan Bawaslu DKI

KONFRONTASI - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie menanggapi laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua KPU DKI Sumarno, Komisioner KPU DKI Dahliah Umar dan Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti, terkait pertemuannya dengan tim pemenangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

‎Menurutnya, pertemuan tersebut tidak melulu menunjukkan penyelenggara pemilu tidak netral. Sebaliknya, Jimly menilai hal itu menunjukkan penyelenggara netral.

Jimly Asshiddiqie: Perlu Kode Etik Parpol Dalam Pilkada

Konfrontasi - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Jimly Asshiddiqie berpendapat perlu adanya kode etik bagi partai politik dan pasangan calon pemimpin daerah dalam mengikuti pemilihan kepala daerah.

Sehingga bagi partai politik dan pasangan calon yang melanggar etika dapat diberi sanksi, kata Jimly ketika ditemui di Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (5/8).

"Harusnya kita pikirkan supaya ada kode etik juga bagi parpol dan paslon," katanya.

Penyelenggara Pilkada Serentak Diminta Jujur

KONFRONTASI - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie berharap, semua persiapan Pilkada serentak 2015 segera tuntas.

Dalam pilkada yang akan digelar 9 Desember nanti, Jimly juga mengingatkan semua jajaran KPU dan Bawaslu harus belajar dari kasus pilpres dan pileg nasional bahkan pemilihan kepala daerah sejak 2012 ketika DKPP dibentuk.

Ketua DKPP berharap kepada penyelenggara pemilu seluruh Indonesia harus berhati-hati menjaga  kepercayaan masyarakat, bersikap jujur dan adil, menjaga prinsip-prinsip kode etik.

Jimly Asshiddiqie Minta MA Percepat Ambil Keputusan Dualisme Parpol

Konfrontasi - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof Jimly Asshiddiqie menyarankan Mahkamah Agung mempercepat proses peradilan dualisme kepengurusan partai politik yang kini bersengketa sehingga ada keputusan final dan mengikat.

"Kita meminta Mahkamah Agung (MA) untuk mempercepat prosesnya dengan cara mengambil langkah khusus agar proses ini bisa lebih cepat," katanya di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa (28/4).

Jimly: Partai Pemenang Jangan Jumawa

KONFRONTASI - Putusan MK yang final dan mengikat akan mengakhiri semua silang sengketa mengenai pemilihan presiden 2014. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie mengingatkan partai pemenang agar jangan terlena dan menjadi jumawa. "Itu sudah selesai. Nanti, kalau ada persaingan di front lain, kan di DPR dan lainnnya," kata Jimly di Jakarta, Jumat 22 Agustus 2014.

Jimly secara pribadi menilai pemilu 2014 sukses dan harus disyukuri semua partai peserta pemilu. Tak terkecuali bagi partai yang berkoalisi dan mengalami kekalahan di Pilpres.

Proses Hukum Terkait Pilpres Sudah Berakhir, Berharap Prabowo-Hatta Ucapkan Selamat

KONFRONTASI - Semua lapisan masyarakat diminta menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Meski ada yang tidak puas, putusan MK bersifat final dan mengikat. Artinya, tidak ada lagi proses hukum yang dapat mengubah hasil pemilu presiden 2014. “Dengan keluarnya putusan MK, kemarin, ini berarti semua proses hukum terkait Pilpres sudah berakhir. Tidak dapat diganggu gugat," kata Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie dalam konferensi pers yang digelar di kantor DKPP, Jl MH Thamrin 14, Jakarta, Jumat (22/8) petang.

Pages