DKPP

LSM LIRA Apresiasi Keputusan DKPP Terkait Penyelenggara Pilkada Kutai Kartanegara

KONFRONTASI -   Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah memberikan Keputusan terhadap 15 Penyelenggara Pemilu, Rabu (10/2/2021).

Dari 15 perkara yang dibacakan putusannya melibatkan 78 penyelenggara pemilu sebagai Teradu. Jenis sanksi yang dijatuhkan DKPP adalah Peringatan (15) dan Peringatan Keras (8). Sedangkan 53 penyelenggara pemilu mendapat Rehabilitasi karena tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu.

Pilkada Kutai Kartanegara dalam Sorotan

KONFRONTASI- Bahwa proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah adalah merupakan sarana manifestasi wujud kedaulatan rakyat yang harus diwujudkan secara sungguh-sungguh dengan indikator penyelenggaraan pemilihan kepala daerah harus berlandaskan pada prinsip Jujur dan adil,

Bahwa dengan tidak terpenuhinya prinsip Jujur dan adil berpotensi menjadikan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah delegitimasi

Diberhentikan DKPP, Arief Budiman: Saya Tak Pernah Lakukan Kejahatan Pemilu

KONFRONTASI-Arief Budiman menanggapi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memutuskan memecat dirinya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Mantan Anggota KPU Provinsi Jawa Timur ini mengaku telah menerima dokumen salinan putusan DKPP tersebut, namun belum dalam bentuk fisik.

"Hard copy (dokumen secara fisik) belum terima. Kalau soft file kan sebenarnya sudah bisa kita anu. Tapi secara resmi biasanya kita dikirimi hard copy," ujar Arief Budiman kepada wartawan, Rabu (13/1).

DKPP Berhentikan Arief Budiman Sebagai Ketua KPU RI Akibat Langgar Kode Etik

KONFRONTASI-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian dari Jabatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman. Sanksi tegas ini tercatat dalam sidang perkara nomor 123-PKE-DKPP/X/2020.

“Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir dan Pemberhentian Dari Jabatan Ketua KPU RI kepada Teradu Arief Budiman selaku Ketua KPU RI sejak putusan ini dibacakan,” kata Ketua Majelis, Muhammad, saat membacakan putusan di Ruang Sidang DKPP, Rabu (13/1/2020).

Jegal Calon Independen, Ketua KPU Sumbar Dicopot DKPP

KONFRONTASI-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mencopot Amnasmen dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatra Barat karena terbukti melanggar kode etik dalam tahapan Pilkada Serentak 2020.

DKPP menilai Amnasmen melanggar kode etik saat melakukan verifikasi faktual calon jalur perseorangan atau independen. Kebijakan yang diteken Amnasmen dinilai merugikan bakal calon perseorangan Fakhrizal-Genius Umar yang mengadukan perkara ini.

Wahyu Setiawan Bongkar Desakan PDIP

KONFRONTASI-Dalam sidang pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang digelar DKPP siang tadi, Wahyu Setiawan menceritakan pola desakan PDI Perjuangan untuk menggoalkan pergantian antar waktu (PAW) Riezky Aprilia.

Wahyu mengatakan, desakan itu mulai muncul ketika Agustiani Tio Fridelina selaku utusan PDI Perjuangan, untuk mengantarnya bertemu salah seorang Komisioner KPU.

DKPP Periksa KPU dan Ketua Bawaslu Untuk Lima Perkara

KONFRONTASI - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI memeriksa Ketua Bawaslu RI, Abhan dan Ketua KPU RI, dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik di Ruang Sidang DKPP, lantai 5 Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (11/7/2019). Selain itu, hadir juga tiga Anggota KPU RI, yaitu Ilham Saputra, Viryan Azis dan Pramono Ubaid Tanthowi.

DKPP: Ketua dan Anggota KPU RI Terbukti Langgar Kode Etik

KONFRONTASI-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan menjatuhkan sanksi kepada ketua dan anggota KPU RI, setelah dinilai terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu.

Putusan dibacakan dalam sidang yang digelar di ruang sidang DKPP, Jakarta, Rabu (10/7). Sidang dipimpin Ketua Majelis Harjono, anggota majelis Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salamm, dan Ida Budhiati.

TPUA Laporkan KPU dan Bawaslu ke DKPP

KONFRONTASI -   Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan dilaporkan oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pelapor atas nama Muhidin Jali Pitung, sementara Eggi Sudjana jadi kuasa hukumnya.

DKPP: KPU Jangan Coba Main-main Dalam Rekapitulasi Suara

KONFRONTASI-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengingatkan bagi para penyelenggara pemilu agar tak main-main dalam melaksanakan pemilu. Terlebih dalam melakukan rekapitulasi surat suara.

"Kami dari dewan kehormatan pemilu tentunya, selalu mengingatkan jangan coba main-main, khususnya bagi pemilu agar tidak ada pelanggaran kode etik," kata Anggota DKPP Alfitra Salam di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Sabtu (20/4).

Pages