Djoko Tjandra

Mantan Kadivhubinter Polri, Napoleon Bonaparte Seret Yasonna dalam Penghapusan DPO Djoko Tjandra

KONFRONTASI -  Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri, Irjen Napoleon Bonaparte menilai penghapusan status DPO atas nama Joko Soegiarto Tjandra (Djoko Tjandra) dari sistem Enhanced Cekal System (ECS) pada Sistem Informasi Keimigrasian (SIMKIM) Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan tanggung jawab Menkumham Yasonna H. Laoly.

Jaksa Pinangki Mengaku Penasaran atas Kedekatan Rahmat dengan Djiko Tjandra

KONFRONTASI-Jaksa Pinangki Sirna Malasari mengaku penasaran dengan kedekatan saksi Rahmat dengan terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra.

"Rahmat cerita kenal Djoko Tjandra, dan Djoko Tjandra sebagai VVIP jadi saya minta dipertemukan Djoko Tjandra, karena saya penasaran apa benar. Jadi coba bawa ke saya," kata Pinangki dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

Irjen Napoleon Disebut Minta Rp7 Miliar ke Djoko Tjandra, Polri: Tak Ada Dalam BAP

KONFRONTASI-Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri Irjen Napoleon Bonaparte (NB) disebut jaksa meminta jatah suap lebih sebesar Rp 7 miliar ke Djoko Tjandra untuk diberikan kepada petingginya. Menanggapi hal tersebut, Polri menjelaskan dan mengatakan bahwa dakwaan jaksa kepada Napoleon tidak ada di dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Pinangki 23 Kali ke Luar Negeri untuk Bantu Perkara Djoko Tjandra

KONFRONTASI--Jaksa Pinangki Sirna Malasari disebut melakukan perjalanan luar negeri sebanyak 23 kali terkait dengan perbantuan penanganan perkara yang menjerat terpidana kasus korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra.

Pinangki diketahui menggunakan dua paspor untuk bepergian ke Kuala Lumpur, Malaysia dan Singapura. Hal tersebut terungkap dalam persidangan lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (2/11).

Lempar Senyum Saat Kenakan Rompi Tahanan, Irjen Bonaparte: Kita Buka Semuanya Nanti

Konfrontasi - Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah menerima pelimpahan tahap dua tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) penghapusan red notice Djoko Tjandra dari Bareskrim Mabes Polri. Ketiga tersangka itu kini telah mengenakan rompi tahanan kejaksaan berwarna pink.

Dua tersangka Irjen Napoelon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo ditahan di Rutan Salemba Cabang Bareskrim Polri. Sementara Tommy Sumardi ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jaksel.

Berkas Lengkap, Irjen Napoleon Langsung Ditahan Bareskrim

KONFRONTASI-Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Ditipidkor) Bareskrim Polri akhirnya menahan Irjen Napoleon Bonaparte terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi hilangnya red notice mantan buron Djoko Tjandra. Tidak hanya Irjen Napoleon, satu tersangka lain yakni pengusaha Tommy Sumardi juga langsung ditahan.

Penahahan ini dilakukan karena berkas perkara kasus tersebut telah rampung alias P21, sehingga Polisi dalam waktu dekat bakal melakukan pelimpahan tahap II yaitu tersangka berikut barang bukti.

Terungkap, Irjen Napoleon Minta Uang Rp7 Miliar ke Djoko Tjandra

KONFRONTASI-Fakta bahwa Irjen Napoleon Bonaparte meminta uang sebesar Rp 7 miliar kepada Djoko Tjandra terungkap dalam sidang Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sebelumnya, Napoleon mengajukan praperadilan terkait status tersangka yang disematkan kepadanya oleh Bareskrim Polri. Praperadilan Irjen Napoleon terdaftar dengan nomor perkara 115/Pid.Pra/2020/PN JKT.SEL di PN Jakarta Selatan.

Action Plan, Cara Pinangki Kadali Djoko Tjandra

KONFRONTASI-Terdakwa Pinangki Sirna Malasari diduga mencatut nama pejabat Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung (MA) dalam upaya mengurus pengajuan fatwa MA untuk membebaskan Djoko Tjandra

Dalam surat dakwaan yang dibacakan sidang perdana yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat terhadap Pinangki Sirna Malasari terungkap sebuah rencana membebaskan Djoko Tjandra dari jeratan hukum melalui action plan atau semacam proposal untuk kepengurusan mendapatkan fatwa bebas dari Mahkamah Agung.

Pages