Diskualifikasi

Ahli Hukum: Jika Benar Maruf Amin Komisaris BUMN, Bisa Didiskualifikasi

Ahli hukum Refly Harun berkicau usai dimintai komentar terkait klaim Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi terkait jabatan Maruf Amin di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Refly Harun mengaku dihubungi wartawan mengenai klaim BPN yang menyebut Maruf Amin menjabat komisaris di Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah.

MK Wajib Diskualifikasi Paslon 01, Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2016 Menegaskan BUMN dan Anak BUMN Sama - Ma'ruf Amin Melanggar Aturan !

Peraturan Pemerintah PP NOMOR 72 TAHUN 2016 tanggal 30 Desember 2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENYERTAAN DAN PENATAUSAHAAN MODAL NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PERSEROAN TERBATAS

 

Advokat Senior Dr. Maiyasyak Johan: Kecurangan Bisa Mendiskualifikasi Capres

KONFRONTASI- Advokat senior, Dr. Maiyasyak Johan, SH, MH, memberi tanggapan tentang paparan "Fakat-fakta Kecurangan Pilpres 2019" yang diungkap Prabowo-Sandi di Hotel Grand Sahid, Selasa (14/5/2019).
 Maiyasyak Johan adalah "jagoan tua", yang dulu dipenjara orde baru bersama doktor Mochtar Pakpahan. Namun, meski tua, saatnya turun gunung.
 Sebagai kader alm. Adnan Buyung Nasution, bergelar doktor, eks komisi III DPR RI, tidak mungkin tahan hanya berdiam diri.
 Berikut tulisan Dr. Maiyasyak Johan, SH, MH yang diposting di akun fbnya:

Ijtima Ulama 3 Desak Bawaslu Diskualifikasi Jokowi – Ma’ruf

KONFRONTASI -   Ijtima Ulama 3 akan mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan merekomendasikan agar pasangan Joko Widodo – Ma’ruf Amin didiskualifikasi dari Pilpres 2019. Pemateri bidang hukum Ijtima Ulama 3, Munarman mengatakan, desakan tersebut didasari klaim temuan kecurangan yang terstruktur, siatematis dan masif (TSM).

DPR Kecam Diskualifikasi Atlet Judo Indonesia karena Hijab

KONFRONTASI  -  Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih mengecam diskualifikasi atlet judo putri Indonesia, Miftahul Jannah hanya karena alasan menggunakan hijab, di kejuaraan Asian Paragames di Jakarta, Senin (8/10/2018) kemrin.

“Prinsipnya, tidak boleh ada pelarangan atas hak menjalankan kepercayaan seseorang, apalagi di ranah olahraga yang menjunjung tinggi nilai humanisme universal,” ujar Fikri dalam keterangan tertulisnya yang diterima wartawan, Selasa (9/10/2018).

Mendagri Minta KPU Diskualifikasi Peserta Pilkada yang Sebar Ujaran Kebencian

KONFRONTASI   -   Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) berani menindak tegas calon kepala daerah, calon anggota legislatif, calon presiden, dan calon wakil presiden yang menyebar ujaran kebencian saat kampanye.

Hal itu disampaikan Tjahjo menjelang tibanya tahun politik yakni pada 2018 yang akan berlangsung pilkada serentak dan persiapan pemilu 2019.