Demokrat

Demokrat Minta BPK Audit Puluhan Miliar Dana Influencer yang Digunakan Pemerintah

KONFRONTASI-Temuan ICW Indonesia Corruption Watch (ICW) tentang dana influencer sebesar Rp 90,45 miliar seolah memperjelas anggapan banyak pihak yang menyatakan rezim Jokowi kerap menggunakan buzzer.

Begitu kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat dalam akun Twitter pribadinya @jansen_jsp, Jumat (21/8).

"Semakin membuktikan kalau buzzer itu memang ada. Karena pakai uang negara," ujarnya.

RUU Cipta Kerja Dikebut, Demokrat Curiga Banyak Kepentingan Gelap

KONFRONTASI -   Pemerintah dan DPR terus mengebut pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) walaupun saat ini DPR tengah reses. Karena itu, Fraksi Partai Demokrat mencurigai kepentingan di balik RUU yang menjadi primadona Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu karena pembahasannya seperti diburu waktu.

PAN Beri Sinyal Gabung Jokowi, Demokrat Konsisten Oposisi

KONFRONTASI -   Partai Demokrat menegaskan posisinya tetap berada di luar pemerintahan setelah sejumlah elite Partai Amanat Nasional (PAN) bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan memberi sinyal dukungan kepada pemerintah.

Kepala Badan Komunikasi Strategi DPP Partai Demokrat Ossy Dermawan mengatakan belum ada rencana dari Demokrat untuk merapat ke pemerintahan.
 

Demokrat-MUI Sepakat Tolak RUU HIP

KONFRONTASI-Setelah hampir kurang lebih dua jam sejak Pukul 14.00 WIB melangsungkan pertemuan tertutup, DPP Partai Demorkat bersama Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) ternyata membahas sejumlah persoalan dinamika kebangsaan.

Secara spesifik, pertemuan itu membahas perkembangan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang belakangan diketahui menuai kontroversi.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pihaknya sejalan dengan MUI menolak dengan tegas RUU HIP tersebut.

Jokowi Dianggap Plin-plan, Kemarin Suruh New Normal Sekarang Malah Sebaliknya

KONFRONTASI-Permintaan Presiden Joko Widodo kepada pemerintah daerah untuk tidak memaksakan penerapan new normal dinilai sebagai bukti pemerintah memang tidak paham situasi.

Deputi Badan Pembinaan Jaringan Konstituen DPP Partai Demokrat, Taufiqurrahman yang mengaku kebingungan dengan sikap Jokowi itu menilai bahwa pemerintah terlihat plin-plan karena tidak mengerti apa yang sedang dihadapi.

Demokrat: Presiden Marah-marah Hanya Pencitraan, Gak Ngefek ke Kinerja

KONFRONTASI-Kemarahan Presiden Joko Widodo yang mengancam akan melakukan perombakan kabinet dinilai hanya sekadar pencitraan politik semata.

Senin (6/7) kemarin Menteri Sekretaris Negara, Pratikno mengatakan bahwa isu perombakan kabinet tidak tepat karena usai presiden marah kinerja para Menteri terus membaik.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Muhammad Rifai Darus menilai, kemarahan Jokowi saat Sidang kabinet Kamis (18/6) lalu hanyalah sebatas drama politik.

Jokowi Naikan Iuran BPJS, Tiga Partai Ini Berang

KONFRONTASI -  Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan segera dibatalkan.

Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto mengkritik keputusan pemerintah yang kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Menurutnya, kebijakan itu tidak tepat dan semakin memberatkan masyarakat saat pandemi virus corona (Covid-19).

Iuran BPJS Dinaikkan, Demokrat: Rakyat Jadi Ambyar Kalau Sikap Pemerintah Begini

KONFRONTASI-Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat (PD) Irwan mengkritik keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP). Menurut dia, keputusan Presiden Ketujuh RI tersebut telah mengabaikan hak konstitusional rakyat.

Ditolak Demokrat, DPR Tetap Sahkan RUU Minerba

KONFRONTASI-Pembahasan RUU Perubahaan UU 4/2020 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) resmi disahkan menjadi undang-undang.

Hal itu diputuskan usai Ketua DPR RI, Puan Maharani mengetuk palu sidang Paripurna, di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (12/5).

“Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU atas perubahan UU No 4 tahun 2009 tentang Minerba, dapat disetujui atau disahkan menjadi UU?” ujar Puan disambut sikap persetujuan para anggota fraksi DPR RI dalam rapat paripurna DPR RI ke-15 penutupan masa sidang ke-3.

Pages