Demo Bawaslu

32 Orang Masih Hilang Paska Kerusuhan 22 Mei

KONFRONTASI-- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mencatat masih ada 32 orang yang hilang setelah kerusuhan pada 22 Mei lalu. Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab mengatakan awalnya menerima data dari tim advokat korban kerusuhan 22 Mei bahwa ada 70 orang yang hilang setelah kerusuhan.

"Data yang diserahkan ke kami setelah kami verifikasi jumlahnya berkurang menjadi 32 orang yang masih dianggap hilang," kata Amiruddin saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Juli 2018

Penembak Harun Rasyid Dalam Kerusuhan 22 Mei Diduga Bertangan Kidal

KONFRONTASI-Tim investigasi telah mengidentifikasi seorang pelaku yang diduga menembak Harun Rasyid pada kerusuhan 22 Mei 2019. Ciri-cirinya, berambut gondrong, tinggi sekitar 175 cm, dan menembak dengan tangan kiri.

"Mungkin kidal," ungkap Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombespol Suyudi Ario Seto, Jumat (5/7/2019) seperti dikutip dari Jawapos.

Moeldoko: Tidak Ada Tim Mawar Dalam Kerusuhan 21-22 Mei

KONFRONTASI-Tudingan keterlibatan Tim Mawar dalam kerusuhan 21-22 Mei lalu dinilai akan kembali membuka luka lama. Pasalnya, tim yang diidentikkan dengan penculikan aktivis 1997/1998 itu telah lama dibubarkan.

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko menegaskan tidak ada Tim Mawar yang terlibat dalam kerusuhan yang terjadi menyusul aksi damai menolak hasil Pemilu lalu itu.

"Jangan bicara Tim Mawar lagi. Sesungguhnya dalam kerusuhan yang sekarang ini tidak ada Tim Mawar," ujar Moeldoko di Jakarta, Rabu (12/6). 

Rezim Jokowi Dianggap Gunakan Narasi Makar untuk Langgar HAM

KONFRONTASI- – Pesta demokrasi Pemilu 2019 meninggalkan catatan kelam berupa meninggalnya sekitar 700 petugas KPPS dan tragedi kemanusiaan 21-22 Mei 2019 yang terjadi di Bawaslu dan wilayah sekitar Jakarta.

Sekretaris Jendral Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN), Fernando Duling, mengatakan, dalam hal ini Negara atas nama Presiden melalaikan Konstitusi untuk menjaga hak asasi manusia.

PKS Dorong DPR Bentuk Pansus Kerusuhan 21-22 Mei

KONFRONTASI-Anggota Fraksi PKS, Aboe Bakar Alhabsyi, mengajukan interupsi saat sidang paripurna DPR pada Selasa, 11 Juni 2019. Ia mendesak dibentuk pansus kerusuhan 21-22 Mei 2019 agar ada kejelasan soal informasi orang hilang hingga korban jiwa, yang di antaranya ada anak-anak.

"Saya usulkan perlu dibentuk pansus kerusuhan 21-22 Mei," kata Aboe dalam sidang paripurna DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 11 Juni 2019.

Para Tersangka Mengaku Disuruh Kivlan Zein untuk Bunuh Yunarto Wijaya, Benarkah?

KONFRONTASI-Kepolisian memutar video testimoni sejumlah tersangka yang telah ditangkap karena dugaan kepemilikan senjata dan rencana pembunuhan empat tokoh dan satu pimpinan lembaga survei.

Dalam video, tersangka HK membenarkan dirinya ditangkap atas dugaan tersebut. Dia juga menyebut dirinya memang ada kaitan dengan Kivlan Zen, tersangka makar dan kepemilikan senjata ilegal.

Polri Akui Siapkan Peluru Tajam Saat Aksi 22 Mei

KONFRONTASI - Foto peluru tajam dari mobil Brimob di aksi 22 Mei 2019 viral di media sosial.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Dedi Prasetyo lantas membuat sebuah pengakuan.

Ia mengatakan peluru tersebut memang benar milik pihak kepolisian.

Dedi Prasetyo lantas membeberkan alasan polisi yang menangani massa aksi 22 Mei memiliki peluru tajam.

Hal tersebut disampaikan Dedi Prasetyo saat menjadi narasumber di acara Rosi, Kompas TV, pada Kamis (23/5/2019).

Din: Jangan Sampai Bangsa Ini Menjadi Negara Kekerasan

KONFRONTASI-- Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengingatkan agar semua pihak bekerja sama agar Indonesia terhindar menjadi negara kekerasan menyusul kericuhan yang terjadi pada 21 hingga 23 Mei 2019.

"Peristiwa 21 sampai dengan 23 Mei sebagai reaksi terhadap penetapan hasil pemilu oleh KPU, dinilai sebagian rakyat tidak jujur dan tidak. Peristiwa kekerasan itu sungguh memprihatinkan," ujar Din di Jakarta, Rabu (29/5).

KontraS Anggap Pemerintah Gagal Beri Kejelasan Terkait Kerusuhan 22 Mei

KONFRONTASI – Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriani, menilai pemerintah gagal memberi kejelasan soal siapa sebetulnya yang menjadi dalang kerusuhan aksi 22 Mei 2019. Padahal pemerintah sudah mengklaim tahu siapa dalang kerusuhan, namun masih merahasiakan orang yang dimaksud.

Beberapa kali, lanjut dia, pemerintah yang diwakili oleh Kepolisian maupun Kemenko Polhukam menyebut bahwa peserta aksi itu adalah preman yang dibayar. Mereka disebut preman bertato yang dibayar untuk melakukan tindakan kerusuhan.

Pages