Dana Parpol

Pengamat: Dana Parpol Ala Rizal Ramli Kurangi Praktek Korupsi

KONFRONTASI - Direktur Eksekutif Voxpol Center, Sarwi Pangi Chaniago mengaku sepakat dengan ide ekonom senior Rizal Ramli terkait partai politik (Parpol) yang pembiayaannya ditanggung oleh negara.

RR, sapaan khas Rizal Ramli sudah mendeklarasikan dirinya untuk ikut meramaikan kontestasi Pilpres tahun 2019. Salah satu konsep yang dia tawarkan jika nanti memimpin bangsa ini adalah Parpol dibiayai oleh negara dengan APBN sebesar Rp5 triliun.

Angka ini menurut dia terbilang kecil jika dibandingkan dengan total APBN yang senilai Rp 2.400 triliun.

Ditanya Soal kenaikan dana Parpol, Djarot Ngaku Lupa

KONFRONTASI-Djarot Saiful Hidayat mengaku lupa apakah dirinya pernah menandatangani peraturan yang menjadi dasar kenaikan dana untuk partai politik ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Seinget saya, cek saja ya, apakah saya pernah menandatangani itu ya?" ujar Djarot saat ditemui di acara sekolah partai calon kepala daerah PDI-P di Depok, Jawa Barat, Selasa (12/12/2017).

Anies: Dana Parpol Dinaikkan di Era Djarot

KONFRONTASI-Dalam APBD DKI Jakarta 2018 yang belum lama ini disahkan, ada kenaikan dana parpol yang jumlahnya cukup besar dari Rp 400 menjadi Rp 4000 per suara. Kenaikan bantuan dana parpol ini juga dikritisi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena nilainya dianggap terlalu tinggi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, kenaikan dana parpol dianggarkan pemerintahan sebelumnya, kala Djarot Saiful Hidayat masih menjabat. Kenaikan dana parpol saat itu mulai dianggarkan pada APBD 2017.

Setelah menjabat, dia mengungkapkan, telah mengarahkan kepada tim penyusunan RAPBD 2018 agar dana parpol disamakan seperti sebelumnya. "Arahan yang kami berikan kepada tim pemprov adalah samakan dana bantuan untuk partai seperti sebelumnya. Itu arahannya. Kemudian mereka melaksanakan arahan itu," jelasnya, Senin (11/12) sore.

Mantan Menteri Pendidikan ini mengaku, tak mengetahui jika pada anggaran sebelumnya dana parpol dinaikkan 10 kali lipat. Dia mengaku, mengetahui adanya kenaikan itu setelah dana parpol dikritisi.

"Setelah kami cek rupanya kenaikan 10 kali lipat itu terjadi pada tanggal 2 Oktober 2017, pada saat penetapan APBD Perubahan. Pada saat itu angka belanja bantuan kepada parpol dari angka Rp 1,8 miliar meningkat menjadi Rp 17,7 miliar ditetapkan pada tanggal 2 Oktober. Kemudian Perdanya keluar tanggal 13 Oktober. Tanggal 13 Oktober itu adalah hari terakhir pemerintahan sebelum kami mulai bertugas. Kami mulai bertugas tanggal 16 Oktober," paparnya.

"Jadi ketika kami mengatakan samakan dengan yang kemarin, disamakan dengan yang sudah dinaikkan 10 kali lipat," tambahnya.

Rencana Kemendagri Revisi Dana Parpol, Sandiaga: Kita Welcome

Konfrontasi - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI menyoroti kenaikan bantuan keuangan partai politik dalam APBD 2018. Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku mempersilakan jika Kemendagri meminta Pemprov untuk merevisi hal tersebut.

"Ada dorongan dari Kemendagri untuk merevisi kita sangat welcome kalau misal direvisi," kata Sandi, di Masjid Istiqlal, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (10/12/2017).

PAN Desak Kenaikan Dana Parpol 10 Kali Lipat Dibatalkan

KONFRONTASI -  PAN menanggapi sinis keputusan pemerintah menaikkan dana bantuan partai politik mencapai 10 kali lipat, dari Rp 108/suara menjadi Rp 1.000/suara. PAN ingin kenaikan dana parpol dibatalkan.

"Dana parpol itu kan bukan parpol yang minta, terutama PAN, tidak pernah mengusulkan dan saya kira sekarang kurang pas. Kenapa subsidi terhadap rakyat dicabut semua, eh sekarang parpol yang disubsidi?" ujar Sekretaris F-PAN Yandri Susanto di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8/2017).

Dana Parpol Naik, Korupsi Turun, Apa Iya?

KONFRONTASI-Seluruh partai politik menyambut baik kenaikan dana bantuan parpol dari semula hanya Rp 108 per suara menjadi Rp 1.000 per suara. Beberapa parpol meyakini naiknya dana yang mencapai miliaran itu bisa mencegah korupsi. Benarkah?

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, yang turut terlibat sejak lama dalam membahas dana parpol, menyebut tidak ada korelasi antara perbuatan korupsi dengan bertambahnya dana bantuan untuk partai politik. Pasalnya, korupsi cenderung karena ulah pribadi.

Fadli Zon Usul Dana Parpol Rp5.000 Per Suara

KONFRONTASI - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengusulkan pendanaan partai politik oleh negara dinaikkan dari Rp108 menjadi Rp5.000 per perolehan satu suara, untuk membantu keuangan partai politik.

"Kalau sekarang itu satu suara hanya Rp108, itu kurang sekali. Harusnya Rp5.000 per satu suara untuk membantu keuangan partai politik," ujar Fadli Zon dalam diskusi publik bertema Jalur Perseorangan Penguatan Demokrasi atau Deparpolisasi yang diselenggarakan MMD Initiative di Jakarta, Rabu (30/3).

Dana Parpol Batal, Ini Reaksi Ical

KONFRONTASI - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang sempat mengusulkan bantuan dana parpol, akhirnya membatalkan untuk membahas usulan itu dengan Menteri Keuangan dan DPR RI.

Menanggapi perubahan sikap drastis itu, Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar versi Munas Bali menyatakan hal itu sudah biasa. Ia mengaku sudah menduga bahwa pemerintah tidak mungkin memberikan dana sebesar itu
mengingat dana yang dimiliki pemerintah tidak banyak.

Resmi Batalkan Dana Parpol, Kemendagri Bakal Salurkan ke Ormas

Konfrontasi - Kemendagri resmi menghentikan pembahasan kenaikan dana parpol karena mendapat sejumlah penolakan. Ketua DPR yang juga politisi Golkar Setya Novanto (Setnov) menilai, pengaturan dana parpol merupakan kewenangan pemerintah. 

"Saya rasa semua partai sangat membutuhkan, caranya tentu saya serahkan kepada pemerintah," kata Setnov di acara buka bersama di kantor DPP Perindo, Jl Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat, Sabtu (27/6). 

Banggar DPR Belum Akan Bahas Dana Parpol

Konfrontasi - Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan mengatakan akan mendalami dan melihat terlebih dahulu format peningkatan jumlah bantuan keuangan untuk partai politik yang dimungkinkan dialokasikan pada APBN 2016.

"Kami tidak bisa mengatakan mendukung atau tidak, namun yang pasti formatnya kami lihat terlebih dahulu," katanya di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Jumat (26/6).

Pages