25 June 2018

Dana Haji

Kekurangan Dana Haji, Ini Tanggapan BPKH

Oleh:    Muhyiddin
 

 

Wapres JK Beberkan Rencana Pemerintah Investasi Dana Haji di Arab Saudi

KONFRONTASI - Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan alasan terkait rencana pemerintah menginvestasikan dana haji di Arab Saudi. Rencana tersebut dinilai menguntungkan karena tingginya angka calon jemaah haji dan umrah di Indonesia.

"Karena perkembangan haji dan umrah makin tinggi, hampir satu juta setahun. Maka kalau Indonesia dan BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji)," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa 13 Maret 2018.

Dialihkan Kemana Dana Haji Rp103 Triliun?

KONFRONTASI - Dana haji Rp103 triliun dari Kemenag telah dialihkan  ke Badan Pengelola Keuangan Haji. "Per 13 Februari 2018 dana haji sebesar Rp103 Triliun, semuanya sudah menjadi wewenang BPKH," kata Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ramadhan Harisman di Jakarta, Rabu.

Sst... Dana Haji Rp99 Triliun Diam-diam Sudah Dipindahkan ke BPKH

KONFRONTASI-Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sudah resmi terbentuk lengkap dengan jajaran dewan pengawasnya. Pertanyaan berikutnya adalah, kapan dana haji yang hampir Rp100 triliun itu berpindah pengelolaannya. Dari selama ini di Kemenag ke BPKH.

Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan seluruh dana haji yang ada di Kemenag akan diserahkan ke BPKH.

’’Seratus persen. Bahkan ditambah dengan dana abadi umat yang selama ini tidak disentuh sama sekali,’’ katanya di Jakarta (5/8).

: Pemerintah Zalim Bila Dana Haji Tak Dikelola, Sebut Lukman Hakim Saifuddin

KONFRONTASI -  Meski pengelolaan dana haji oleh pemerintah masih menimbulkan pro dan kontra, namun menurut Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, hal tersebut tidak bertentangan dengan agama. Menurutnya justru pemerintah akan dianggap zalim apabila tidak memanfaatkan dana tersebut.

Jimly Anggap Dana Haji Selama Ini Tak DImanfaatkan Dengan Baik

KONFRONTASI -  Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia atau ICMI Jimly Asshiddiqie menyebut, dana haji selama ini tidak digunakan dengan baik.

“Kenapa diatur? Karena dana haji selama ini hanya ‘nongkrong’ dan tidak termanfaatkan dengan baik,” kata Anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres Bidang Hukum dan Ketatanegaraan pada 2009-2010 ini di Menteng, Rabu (9/8).

Dia pun berpendapat, jika pemerintah yang menginginkan dana haji itu diinvetasikan, maka harus sesuai dengan peruntukannya. “Kalau mau diinvestasikan ya harus yang aman.”

Ini Cara dan Langkah BPKH agar Dana Haji Tidak Rawan Dikorupsi

KONFRONTASI -  Mengelola uang yang sangat besar yakni Rp 99,34 triliun, Ketua Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) Yuslan Fauzi berjanji itu tidak akan dikorupsi.

Ada dua metode yang diberikan Yuslan agar uang tersebut tidak menjadi santapan para pencuri uang.

Pertama adalah membuat sistem pengambilan keputusan investasi daerah-daerah yang rawan dikorupsi.

Pemerintah Dikhawatirkan Gunakan Sukuk Dana Haji untuk Bayar Utang

KONFRONTASI - Selama periode 2018-2019, pemerintah akan menerbitkan sukuk baru untuk menutup defisit anggaran yang saat ini mencapai hampir 3 persen.

Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, penerbitan sukuk bisa untuk bayar utang yang jatuh tempo sebesar Rp 810 triliun.

Di sisi lain, tren defisit anggaran pemerintah terus melebar, bahkan dalam APBN-P 2017 diproyeksi tembus 2,92 persen, atau mendekati batas aman 3 persen.

Haram Dana Haji Digunakan Untuk Bangun Infrastruktur, Sebut DPR

KONFRONTASI -  Anggota Komisi VIII DPR, Khatibul Umam Wiranu menyebut, rencana pemerintah yang ingin menginvestasikan dana haji ke sektor infrastruktur menyalahi Undang-Undang No 34 Tahun 2014. Sebab, dalam UU tersebut dana haji tidak boleh digunakan untuk mencari keuntungan.

"Kalau dana haji secara langsung di investasikan untuk infrastruktur itu jelas hukumnya tidak boleh oleh UU kalau bahasa syariah itu haram," katanya di Jakarta, Minggu (6/8).

Bappenas Usulkan Empat Proyek dari Investasi Dana Haji

Konfrontasi - Kementerian PPN/Bappenas mengusulkan empat proyek yang dapat digunakan sebagai instrumen investasi dana haji.

Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonego menyebutkan, proyek-proyek tersebut adalah, pembangkit listrik yang telah memiliki power purchase agreement (PPA), bandara, proyek KPBU dengan skema availability payment (AP) dan jalan tol.

“Proyek-proyek tersebut nantinya dapat dibiayai menggunakan dana haji,melalui sukuk yang diterbitkan oleh proyek-proyek tersebut,” kata Bambang, Sabtu (5/8/2017).

Pages