Cukai

164 Pabrik Rokok Terancam Tutup, Ini Penyebabnya

Konfrontasi - Rencana pemerintah menaikkan cukai hasil tembakau (CHT) sebesar 8,9 persen tahun depan ditentang oleh Gabungan Pengusaha Rokok (Gapero). Menurut Ketua Gapero Jawa Timur Sulami Bahar, rencana itu bakal memiliki dampak negatif ke masyarakat.

”Mulai dari mematikan industri hasil tembakau dalam negeri, dan yang tak kalah menyedihkan jika perusahaannya tutup, otomatis akan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal,” jelasnya saat ditemui awak media di Ria Resto Surabaya Jumat (6/10/2017).

Apalagi rencana kenaikan berada di tengah tren perlambatan ekonomi. Belum lagi simplifikasi layer, dari 12 menjadi 9 layer. ”Kalau sudah begitu pabrik rokok golongan 2B pasti akan tutup. Jumlahnya tidak main-main, mencapai 164 pabrik,” tutur Sulami.

Sulami lantas mencontohkan, pada saat pemerintah mengambil kebijakan simplifikasi layer di tahun 2010 dari 19 ke 12 layer, berdampak ditutupnya pabrik rokok kecil hingga hampir mencapai 4000 pabrik.

”Layer adalah penggolongan pabrik rokok berdasarkan jumlah produksi, tenaga kerja, dan faktor lain,” ujar perempuan yang aktif di dunia rokok selama puluhan tahun itu.

Dengan rencana kenaikan cukai, tentu semakin memberatkan industri rokok tanah air. Sebab, sejak 2013 silam, produksi turun lebih dari satu persen dari rata-rata produksi rokok 340 miliar batang. Penurunan itu kata Sulami, merupakan dampak dari berbagai tantangan yang dihadapi industri rokok, mulai naiknya target penerimaan cukai, makin pendeknya waktu pembayaran cukai (PMK 20/2015), kurang memadainya ruang konsumsi rokok, relatif stagnannya pertumbuhan ekonomi. Juga, maraknya peredaran rokok ilegal dan munculnya berbagai peraturan yang membebani daya tahan industri.

Cukai Terus Naik, Industri Rokok Tercekik

KONFRONTASI-Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) mendukung kebijakan cukai yang rasional, berimbang, serta mempertimbangkan kelangsungan bisnis industri hasil tembakau. Ketua Umum AMTI Budidoyo menyatakan hendaknya kebijakan cukai harus rasional dengan mempertimbangkan kelangsungan bisnis industri hasil tembakau.

"Kami sangat menolak kenaikan cukai yang eksesif (target kenaikan tarif CHT sebesar 8,9% di 2018), mengingat industri tembakau merupakan industri padat karya yang melibatkan jutaan orang dari hulu hingga hilir disamping juga sebagai sumber utama penerimaan cukai negara," ungkapnya lewat keterangan resmi di Jakarta, Rabu (13/9/2017).

Kenaikan cukai sambung dia, harus mempertimbangkan kemampuan industri, dimana saat ini industri terus turun volumenya dalam 4 tahun terakhir (terakhir 2016 mencapai 342 miliar batang, turun dari 348 miliar batang di tahun 2015). Tahun ini per Juli 2017 volume turun 8 miliar batang dibanding tahun 2016.

Menurutnya Industri rokok jangan terus menerus dibebani dengan kenaikan cukai yang terlalu tinggi seperti yang terjadi di tahun 2016 yang mencapai 15% dan 10.5% di tahun 2017. Saat ini beban pajak sudah mencapai 60% harga rokok (termasuk pajak rokok dan PPN Hasil Tembakau).

"Rantai industri tembakau panjang, bukan hanya pabrikan rokok saja. Saat industri mengalami penurunan, yang akan terkena dampaknya bukan cuma pabrikan, tapi juga pekerja di pabrik rokok, petani cengkeh, dan petani tembakau yang totalnya mencapai 6 juta orang," ungkapnya.

Ia menambahkan kebijakan cukai harus bersifat jangka panjang, sehingga kepastian usaha lebih terjamin dan pelaku industri tidak was-was setiap tahunnya menjelang kenaikan cukai. Besaran kenaikan hendaknya disesuaikan dengan parameter ekonomi saat itu (mengikuti inflasi).

"Pemerintah seharusnya jangan hanya bergantung pada cukai tembakau sebagai sumber penerimaan cukai, terutama di tengah lesunya kondisi industri saat ini. Mencari alternatif penerimaan lewat penambahan barang kena cukai memang diperlukan," papar Budidoyo.

Kajian Cukai Plastik Selesai Dua Bulan Lagi

KONFRONTASI-Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan kajian terbaru mengenai pengenaan cukai plastik akan selesai dua bulan.

"Sesuai kesimpulan rapat dengan Komisi XI, bea cukai dan badan kebijakan fiskal akan menyampaikan sesuai dengan tenggat waktu dua bulan," kata Heru di Jakarta, Rabu.

Heru memastikan diskusi dengan kementerian terkait maupun asosiasi juga terus dilakukan untuk pengenaan cukai plastik terhadap tas kresek ini.

Pemerintah Didesak Naikkan Tarif Cukai Rokok Putih

KONFRONTASI -  Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Agus Parmuji, meminta pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk lebih memperhatikan pabrikan rokok kretek dibanding rokok putih atau impor. Menurutnya, rokok kretek lebih baik dari sisi serapan bahan baku lokal, penyerapan tenaga kerja dan lain sebagainya.

Agus menyarankan agar rokok putih atau rokok impor dikenakan cukai tinggi sementara rokok kretek dikenakan cukai lebih rendah.

Kenapa Rokok Ilegal Marak Beredar?

KONFRONTASI-Maraknya peredaran rokok ilegal di masyarakat telah membuat produksi rokok pada 2016 merosot dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Menanggapi hal tersebut, anggota DPR Komisi XI, Indah Kurnia, menilai bahwa penyebab utama rokok ilegal marak beredar adalah kenaikan cukai yang tinggi di 2016 yang mencapai 15 persen. Kenaikan itu jauh lebih tinggi dari angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi. 

Naikkan Cukai rokok, Pemerintah Dituding Cuma Cari Uang

KONFRONTASI-Kenaikan cukai rokok rata-rata sebesar 10,54 persen dinilai tidak akan berefek signifikan pada para perokok. Sebab, kebijakan itu tidak efektif pada rokok eceran.

Ketua Komisi Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT), Priyo Sidipratomo mengatakan, pemerintah setengah hati dalam mengendalikan industri rokok. Menurutnya, kenaikan cukai karena pemerintah berorientasi pada pemasukan bagi keuangan negara.

Pengusaha Plastik Tolak Pemberlakuan Cukai

KONFRONTASI-Para pengusaha plastik yang tergabung dalam sejumlah asosiasi menolak usulan pemerintah memberlakukan pengenaan cukai terhadap plastik kemasan produk industri.

"Jika pemerintah bermaksud mengeluarkan berbagai biaya atau beban dengan tujuan mengurangi sampah plastik, maka tidak akan efektif. Plastik akan tetap digunakan dan tidak berkurang penggunaannya sebagai bagian dari kebutuhan sehari-hari," kata Wakil Ketua Asosiasi Industri Plastik Indonesia (Inaplas) Edi Rivai di Jakarta, Senin.

Tolak Kenaikan Cukai Rokok, Puluhan Ribu Buruh Teken Petisi

KONFRONTASI-Penolakan kenaikan target cukai rokok 2016 yang terlalu tinggi, yaitu sebesar Rp140 triliun, disuarakan lebih dari 40 ribu buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman (SP RTMM) dengan menandatangani petisi . Hal ini disampaikan oleh  Ketua SP RTMM Kabupaten Pasuruan, H.M Romli, saat RDPU dengan Komisi XI DPR.

Kenaikan Cukai Bunuh Industri Rokok

KONFRONTASI -  Kenaikan cukai rokok dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2016, dinilai dapat menekan industri rokok untuk berkembang di tengah perlambatan ekonomi.

Pengamat Ekonomi Didik J Rachbini menuturkan, relaksasi saat ini diperlukan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, target pajak dan cukai rokok yang begitu besar membuat industri semakin terbebani, bahkan dapat mematikan industri rokok.

Dampak Kenaikan Cukai Rokok: PHK Massal dan Gulung Tikarnya Perusahaan Rokok Golongan Kecil dan Menengah

KONFRONTASI - Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mengatakan tiap tahun cukai rokok selalu dinaikkan demi meningkatkan sumber penerimaan negara. Tahun ini saja Pemerintah menargetkan penerimaan cukai rokok sebesar Rp 139 triliun. Sementara, tahun 2014, realiasasi cukai tembakau mencapai Rp 116 trilun. Artinya, tren penerimaan atau pendapatan negara sektor cukai tembakau juga terus meningkat dari tiap tahun anggaran.

Pages