20 November 2019

Cukai

Soal Cukai Rokok, Misbakhun Minta Presiden Cermati Kebijakan Menkeu

KONFRONTASI -   Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencermati kebijakan fiskal Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, terutama bidang pajak dan cukai. Permintaan Misbakhun itu didasari pada tercantumnya nama Sri Mulyani dalam daftar anggota Gugus Tugas Kebijakan Fiskal untuk Kesehatan atau The Task Force on Fiscal Policy for Health Bloomberg Philantropies.

Lonjakan Cukai Ancam Karyawan Pabrik Rokok?

KONFRONTASI- Lonjakan cukai diprediksi bakal mengancam kelangsungan kerja para karyawan pabrik rokok. Mereka bisa saja kena pemutusan hubungan kerja (PHK) jika pabrik tempat mereka bekerja terpaksa memangkas biaya produksi.

Lantas, apa yang harus dilakukan pemerintah menyikapi kondisi tersebut? Menurut Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Abdul Rochim pemerintah bisa saja memanfaatkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau.

Penerimaan Cukai 2020 Diprediksi Stagnan, Ini Alasannya

KONFRONTASI-Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo mengatakan penerimaan cukai tahun 2020 diprediksi stagnan karena kemungkinan produsen akan mengurangi produksi rokok setelah pemerintah berencana menaikkan tarif cukai 23 persen dan harga jual eceran 35 persen.

"Secara alamiah, kenaikan harga rokok seharusnya mengurangi konsumsi," katanya di Jakarta, Rabu.

Namun, Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) itu menambahkan kenaikan tarif cukai belum tentu diikuti kenaikan penerimaan.

Sri Mulyani: Kantong Plastik Siap Dikenai Cukai Rp 200 per Lembar

KONFRONTASI -  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kantong plastik atau yang juga dikenal dengan kantong kresek siap dikenai cukai sebesar Rp 200 per lembar. Adapun kantong plastik yang bakal dikenai cukai adalah kantong plastik yang tidak bisa didaur ulang yang atau kantong plastik berbasis petroleum.

Kemenkeu Sesuaikan Tarif Cukai Minuman Beralkohol

KONFRONTASI -  Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan penyesuaian tarif cukai minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) dan konsentrat yang mengandung etil alkohol (KMEA).

Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (16/12), penyesuaian tarif cukai hanya dilakukan pada MMEA golongan A (kadar alkohol sampai dengan 5 persen) baik dalam negeri maupun impor sebesar 15 persen.

Penyesuaian tarif cukai dilakukan dengan mempertimbangkan kisaran tingkat inflasi dalam empat tahun terakhir.

Cegah Impor Illegal, Januari 2019 Minuman Beralkohol Golongan C Dikenakan Cukai 150 Persen

Konfrontasi - Dalam rangka penyesuaian tarif minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) dan konsentrat yang mengandung etil alkohol (KMEA), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 158/PMK.010/2018 (PMK 158/2018) pada tanggal 12 Desember 2018 mengenai Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol yang berlaku mulai 1 Januari 2019.

Pemerintah Berencana Alihkan PPnBM Kendaraan Bermotor Jadi Cukai

KONFRONTASI -  Pemerintah berencana mengalihkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor menjadi cukai. Hal ini menjadi upaya pemerintah dalam rangka reformasi kebijakan di sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara menjelaskan, peralihan tersebut dilakukan lantaran secara terdapat hubungan antara PPN dan PPnBM. Namun, dua hal tersebut keduanya berbeda.

164 Pabrik Rokok Terancam Tutup, Ini Penyebabnya

Konfrontasi - Rencana pemerintah menaikkan cukai hasil tembakau (CHT) sebesar 8,9 persen tahun depan ditentang oleh Gabungan Pengusaha Rokok (Gapero). Menurut Ketua Gapero Jawa Timur Sulami Bahar, rencana itu bakal memiliki dampak negatif ke masyarakat.

”Mulai dari mematikan industri hasil tembakau dalam negeri, dan yang tak kalah menyedihkan jika perusahaannya tutup, otomatis akan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal,” jelasnya saat ditemui awak media di Ria Resto Surabaya Jumat (6/10/2017).

Apalagi rencana kenaikan berada di tengah tren perlambatan ekonomi. Belum lagi simplifikasi layer, dari 12 menjadi 9 layer. ”Kalau sudah begitu pabrik rokok golongan 2B pasti akan tutup. Jumlahnya tidak main-main, mencapai 164 pabrik,” tutur Sulami.

Sulami lantas mencontohkan, pada saat pemerintah mengambil kebijakan simplifikasi layer di tahun 2010 dari 19 ke 12 layer, berdampak ditutupnya pabrik rokok kecil hingga hampir mencapai 4000 pabrik.

”Layer adalah penggolongan pabrik rokok berdasarkan jumlah produksi, tenaga kerja, dan faktor lain,” ujar perempuan yang aktif di dunia rokok selama puluhan tahun itu.

Dengan rencana kenaikan cukai, tentu semakin memberatkan industri rokok tanah air. Sebab, sejak 2013 silam, produksi turun lebih dari satu persen dari rata-rata produksi rokok 340 miliar batang. Penurunan itu kata Sulami, merupakan dampak dari berbagai tantangan yang dihadapi industri rokok, mulai naiknya target penerimaan cukai, makin pendeknya waktu pembayaran cukai (PMK 20/2015), kurang memadainya ruang konsumsi rokok, relatif stagnannya pertumbuhan ekonomi. Juga, maraknya peredaran rokok ilegal dan munculnya berbagai peraturan yang membebani daya tahan industri.

Cukai Terus Naik, Industri Rokok Tercekik

KONFRONTASI-Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) mendukung kebijakan cukai yang rasional, berimbang, serta mempertimbangkan kelangsungan bisnis industri hasil tembakau. Ketua Umum AMTI Budidoyo menyatakan hendaknya kebijakan cukai harus rasional dengan mempertimbangkan kelangsungan bisnis industri hasil tembakau.

"Kami sangat menolak kenaikan cukai yang eksesif (target kenaikan tarif CHT sebesar 8,9% di 2018), mengingat industri tembakau merupakan industri padat karya yang melibatkan jutaan orang dari hulu hingga hilir disamping juga sebagai sumber utama penerimaan cukai negara," ungkapnya lewat keterangan resmi di Jakarta, Rabu (13/9/2017).

Kenaikan cukai sambung dia, harus mempertimbangkan kemampuan industri, dimana saat ini industri terus turun volumenya dalam 4 tahun terakhir (terakhir 2016 mencapai 342 miliar batang, turun dari 348 miliar batang di tahun 2015). Tahun ini per Juli 2017 volume turun 8 miliar batang dibanding tahun 2016.

Menurutnya Industri rokok jangan terus menerus dibebani dengan kenaikan cukai yang terlalu tinggi seperti yang terjadi di tahun 2016 yang mencapai 15% dan 10.5% di tahun 2017. Saat ini beban pajak sudah mencapai 60% harga rokok (termasuk pajak rokok dan PPN Hasil Tembakau).

"Rantai industri tembakau panjang, bukan hanya pabrikan rokok saja. Saat industri mengalami penurunan, yang akan terkena dampaknya bukan cuma pabrikan, tapi juga pekerja di pabrik rokok, petani cengkeh, dan petani tembakau yang totalnya mencapai 6 juta orang," ungkapnya.

Ia menambahkan kebijakan cukai harus bersifat jangka panjang, sehingga kepastian usaha lebih terjamin dan pelaku industri tidak was-was setiap tahunnya menjelang kenaikan cukai. Besaran kenaikan hendaknya disesuaikan dengan parameter ekonomi saat itu (mengikuti inflasi).

"Pemerintah seharusnya jangan hanya bergantung pada cukai tembakau sebagai sumber penerimaan cukai, terutama di tengah lesunya kondisi industri saat ini. Mencari alternatif penerimaan lewat penambahan barang kena cukai memang diperlukan," papar Budidoyo.

Kajian Cukai Plastik Selesai Dua Bulan Lagi

KONFRONTASI-Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan kajian terbaru mengenai pengenaan cukai plastik akan selesai dua bulan.

"Sesuai kesimpulan rapat dengan Komisi XI, bea cukai dan badan kebijakan fiskal akan menyampaikan sesuai dengan tenggat waktu dua bulan," kata Heru di Jakarta, Rabu.

Heru memastikan diskusi dengan kementerian terkait maupun asosiasi juga terus dilakukan untuk pengenaan cukai plastik terhadap tas kresek ini.

Pages